Peristiwa Berita » Konflik Sosial di Indonesia, Bagaimana Mengatasinya?
Konflik Sosial di Indonesia, Bagaimana Mengatasinya?
Penulis : - Editor : Jum`at, 28 Desember 2012 07:17:54

DPR mesti membuka pintu lebar bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran penyelesaian konflik sosial.

Konflik Sosial di Indonesia, Bagaimana Mengatasinya?
Jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Husnan Bey Fananie

Jakarta - Upaya penyelesaian konflik sosial dengan cara hukum dan pendekatan represif tidak akan menuntaskan substansi maupun akar masalah. Konflik sosial di berbagai daerah harus diselesaikan dengan pendekatan kemanusian, sosial, dan ekonomi. 

 

Anggota Komisi I DPR RI Husnan Bey Fananie mengatakan, konflik adalah hukum alam yang mewarnai hidup manusia. Karenanya, konflik bisa dideteksi sejak awal. "Jadi, tinggal bagaimana mengelola konflik menjadi konstruktif dan bukan destruktif," kata Husnan dalam diskusi yang diselenggarakan The Jakarta Institute, di Jakarta Pusat, Kamis (27/12).

 

Deteksi awal yang ia maksud dapat dilakukan dengan membuat sistem peringatan dini guna mencegah pecahnya konflik sosial di masyarakat. Bentuknya berupa penyediaan kanal atau saluran bagi aspirasi warga. DPR mesti membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran penyelesaian konflik sosial.

 

" Kita harus sama-sama merasa menjadi pemilik aset negeri ini. Jangan merasa jadi orang yang terpinggirkan. Kita tidak ingin negeri ini tercabik-cabik, maka kita harus terus bersatu," ujarnya.

 

Thamrin Amal Tamagola, sosiolog dari Universitas Indonesia, menilai pemerintah lemah dalam mendeteksi konflik yang terjadi di masyarakat. Ia mencontohkan kasus konflik di Ambon. Para sosiolog Universitas Indonesia sudah melakukan kajian dan menyampaikan peringatan kepada Bappenas. Sayangnya, peringatan itu diabaikan Bappenas karena instansi ini hanya bicara aspek ekonomi.

 

"Ke depan kita harus punya peta soal potensi konflik. Kita harus tahu apakah keadaan suatu daerah itu masih lampu hijau atau sudah lampu kuning atau lampu merah. Perlu sistem peringatan dini atas kemungkinan konflik," tandasnya.

 

Menurut dia, kalangan akademis, peneliti, serta tokoh agama dan pemuka adat perlu dilibatkan dalam pembuatan sistem peringatan. Sistem ini dapat mulai diterapkan di Lampung dan Sulawesi Tengah. Sebab, kata dia, "Kedua daerah itu paling panas. Perlu juga ada prioritas terhadap kota menengah di seluruh Indonesia yang berpenduduk 100 ribu-1 juta jiwa. Masa depan Indonesia akan ditentukan atas apa yang terjadi di kota menengah."

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer