Peristiwa Berita » Konflik Sosial di Indonesia, Bagaimana Mengatasinya?
Konflik Sosial di Indonesia, Bagaimana Mengatasinya?
Penulis : - Editor : Jum`at, 28 Desember 2012 07:17:54

DPR mesti membuka pintu lebar bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran penyelesaian konflik sosial.

Konflik Sosial di Indonesia, Bagaimana Mengatasinya?
Jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Husnan Bey Fananie

Jakarta - Upaya penyelesaian konflik sosial dengan cara hukum dan pendekatan represif tidak akan menuntaskan substansi maupun akar masalah. Konflik sosial di berbagai daerah harus diselesaikan dengan pendekatan kemanusian, sosial, dan ekonomi. 

 

Anggota Komisi I DPR RI Husnan Bey Fananie mengatakan, konflik adalah hukum alam yang mewarnai hidup manusia. Karenanya, konflik bisa dideteksi sejak awal. "Jadi, tinggal bagaimana mengelola konflik menjadi konstruktif dan bukan destruktif," kata Husnan dalam diskusi yang diselenggarakan The Jakarta Institute, di Jakarta Pusat, Kamis (27/12).

 

Deteksi awal yang ia maksud dapat dilakukan dengan membuat sistem peringatan dini guna mencegah pecahnya konflik sosial di masyarakat. Bentuknya berupa penyediaan kanal atau saluran bagi aspirasi warga. DPR mesti membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran penyelesaian konflik sosial.

 

" Kita harus sama-sama merasa menjadi pemilik aset negeri ini. Jangan merasa jadi orang yang terpinggirkan. Kita tidak ingin negeri ini tercabik-cabik, maka kita harus terus bersatu," ujarnya.

 

Thamrin Amal Tamagola, sosiolog dari Universitas Indonesia, menilai pemerintah lemah dalam mendeteksi konflik yang terjadi di masyarakat. Ia mencontohkan kasus konflik di Ambon. Para sosiolog Universitas Indonesia sudah melakukan kajian dan menyampaikan peringatan kepada Bappenas. Sayangnya, peringatan itu diabaikan Bappenas karena instansi ini hanya bicara aspek ekonomi.

 

"Ke depan kita harus punya peta soal potensi konflik. Kita harus tahu apakah keadaan suatu daerah itu masih lampu hijau atau sudah lampu kuning atau lampu merah. Perlu sistem peringatan dini atas kemungkinan konflik," tandasnya.

 

Menurut dia, kalangan akademis, peneliti, serta tokoh agama dan pemuka adat perlu dilibatkan dalam pembuatan sistem peringatan. Sistem ini dapat mulai diterapkan di Lampung dan Sulawesi Tengah. Sebab, kata dia, "Kedua daerah itu paling panas. Perlu juga ada prioritas terhadap kota menengah di seluruh Indonesia yang berpenduduk 100 ribu-1 juta jiwa. Masa depan Indonesia akan ditentukan atas apa yang terjadi di kota menengah."

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer