Komisi IX Berita » DPR Minta Menkeu Tinjau Ulang Kebijakan Cukai Rokok
DPR Minta Menkeu Tinjau Ulang Kebijakan Cukai Rokok
Penulis : - Editor : Rabu, 28 Agustus 2013 14:29:34

DARI sektor tenaga kerja, industri tembakau menyerap tenaga kerja sekitar 4.154 juta tenaga kerja, di mana 93,77 persen diserap kegiatan usaha tani termasuk pasca-panen, sedangkan tenaga kerja di sektor pengolahan rokok hanya menyerap sekitar 6,23 persen. 

 DPR Minta Menkeu Tinjau Ulang Kebijakan Cukai Rokok
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Poempida Hidayatulloh

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh meminta pemerintah untuk meninjau ulang peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur cukai rokok pada industri nasional tembakau.

"Seharusnya aspek ekonomi-sosial harus dijadikan pertimbangan dasar oleh pemerintah dalam membuat sebuah regulasi,” kata Poempida dalam rilisnya, Rabu (28/8).

Poempida mengatakan, dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2014 disebutkan, salah satu sumber pendapatan cukai pada APBN 2013 berasal dari produksi hasil cukai tembakau, serta adanya kebijakan penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau, sebagaimana diatur dalam PMK No. 78/PMK.011/2013.  Peraturan ini, kata Poempida, tujuan utamanya menaikkan cukai tembakau yang mengarah kepada single tarif antara perusahaan kecil dengan perusahaan besar pada tingkat tarif tertinggi.

Ia menjelaskan, rokok kretek secara signifikan termasuk 25 kontributor terbesar untuk 50 persen inflasi yang terjadi di Indonesia. "Rokok kretek filter menduduki peringkat kelima setelah beras sebesar 7,98 persen, bahan bakar rumah sebesar 4,26 persen, emas sebesar 3,76 persen, dan nasi sebesar 3,13 persen,” terang Poempida.

Rokok kretek filter memberikan kontribusi sebesar 3,08 persen terhadap laju inflasi. Sedangkan rokok kretek gulung berada di peringkat 16 sebesar 1,44 persen, dan rokok putih berada di peringkat 34 sebesar 0 persen. “Hal ini diakibatkan adanya peningkatan bea cukai rokok,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, saat ini industri nasional kretek menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Kontribusi untuk APBN pun sangat besar, sampai puluhan triliun. Menurutnya, ada puluhan juta orang yang bergantung pada industri rokok. Mulai dari pengusaha besar, menengah dan kecil, petani, pengecer bahkan konsumen. Dari sektor tenaga kerja, industri tembakau menyerap tenaga kerja sekitar 4.154 juta tenaga kerja, di mana 93,77 persen diserap kegiatan usaha tani termasuk pasca-panen, sedangkan tenaga kerja di sektor pengolahan rokok hanya menyerap sekitar 6,23 persen. 

Lebih rincinya, 1,25 juta orang telah menggantungkan hidupnya bekerja di ladang cengkeh dan tembakau, 10 juta orang terlibat langsung dalam industri rokok, dan 24,4 juta orang terlibat secara tidak langsung dalam industri rokok. “Kalau industri nasional kretek ini dimatikan, entah apa dampaknya,” tegasnya.

Menurut Poempida, dampak diterapkannya PMK 78/2013 ini adalah menciptakan harga cukai yang tinggi. Hal itu memang sengaja diciptakan pemerintah dalam konteks korelasi target income pendapatan pemerintah untuk APBN. Padahal, harga cukai yang tinggi kalau dilihat dampak untuk kesehatan secara statistik tidak mengurangi jumlah kebiasaan orang merokok dan tidak mempengaruhi juga guna menguranginya. "Cukai rokok tinggi pun tidak akan berdampak dalam konteks inflasi, karena rokok bukan variabel yang sensitif dalam ekonomi pasar," ungkap Poempida.

Jika dalam pembuatan kebijakan terjadi overheating dalam suatu sektor, kata Poempida, maka kebijakan tersebut dapat menjadi bumerang. "Karena itu harus ditinjau ulang," katanya.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pengamanan Pelantikan Jokowi-JK di Kompleks Parlemen

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer