Komisi I Berita » Komisi I Siap Awasi Pembelian Helikopter Apache
Komisi I Siap Awasi Pembelian Helikopter Apache
Penulis : - Editor : Senin, 2 September 2013 12:45:23

PEMBELIAN helikopter jenis serbu Apache dari Amerika Serikat menghabiskan anggaran Rp 6,4 triliun. Komisi I akan memastikan pembelian itu sudah sesuai syarat yang sudah disepakati.

Adapun yang akan kita awasi adalah bagaimana realisasi pembelian helikopter itu, sudahkah sesuai syarat. 

Senayan – Komisi I DPR RI memastikan akan mengawasi realisasi pengadaan delapan unit helikopter Apache produksi Amerika Serikat. Kontrak pengadaan heli jenis serbu itu sudah diteken Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro, Senin pekan lalu.

 

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, kebijakan pembelian alutsista tersebut disepakati DPR dan pemerintah dengan syarat ada komitmen alih teknologi, jaminan suku cadang, serta bebas pakai.

 

"Adapun yang akan kita awasi adalah bagaimana realisasi pembelian helikopter itu, sudahkah sesuai syarat. Kalau perlu kemudian alutsista itu kita produksi sendiri di dalam negeri," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (2/9).

 

Pembelian Apache sudah direncanakan sejak awal 2013. Namun, TNI Angkatan Darat belum merealisasikannya karena Kementerian Keuangan memasukkannya dalam anggaran reguler sehingga bikin berat. Khawatir biaya operasional terganggu, TNI AD lalu meminta tambahan anggaran khusus pada APBN 2014.

 

Pembelian alutsista itu menghabiskan anggaran Rp 6,4 triliun. Pada Oktober 2014, helikopter tersebut diharapkan sudah datang lengkap dengan senjata dan suku cadangnya.

 

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...