Komisi VI Berita » Pandangan F-PDIP tentang RUU Perindustrian
Pandangan F-PDIP tentang RUU Perindustrian
Penulis : - Editor : Rabu, 18 September 2013 14:22:03

DALAM pandangan Fraksi PDIP, RUU Perindustrian adalah langkah menjawab persoalan bangsa khususnya untuk industri nasional. UU lama dinilai tidak memadai untuk akselerasi pembangunan nasional.

Senayan - Harapan bangkitnya industri nasional tertumpu pada RUU Perindustrian yang kini dibahas DPR dan Pemerintah. Sebab, aturan perindustrian nasional yang mengacu pada UU Nomor 5 tahun 1984 dinilai tidak mampu mengakomodir perkembangan industri yang tumbuh pesat.

Dalam pandangan Fraksi PDIP, RUU Perindustrian adalah langkah menjawab persoalan bangsa khususnya untuk industri nasional. UU lama dinilai tidak memadai untuk akselerasi pembangunan nasional.

"Sejak awal kami telah menyambut baik untuk menyempurnakan UU yang telah ada," kata anggota Komisi VI Daniel Lumban Tobing saat menyampaikan pandangannya atas RUU Perindustrian, dalam Raker dengan Menteri Perindustrian MS Hidayat,  Rabu (18/9).

Politisi PDIP ini menyatakan bahwa RUU ini nantinya harus mencerminkan kemandiran dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Hilirisasi dan penggunaan produk dalam negeri harus mendapat dukungan dalam RUU ini. "Hanya saja catatan kami, keberpihakan pada hilirisasi belum memadai. Pengaturannya masih kurang tegas seperti sertifikasi kompenen dalam negeri, hubungan kemitraan antarinstansi," kata Daniel.

Selain itu, F-PDIP melihat pemerintah masih menggunakan pendekatan birokratis dalam melakukan pembinaan industri kepada pelaku industri.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer