Komisi VI Berita » Pandangan F-PDIP tentang RUU Perindustrian
Pandangan F-PDIP tentang RUU Perindustrian
Penulis : - Editor : Rabu, 18 September 2013 14:22:03

DALAM pandangan Fraksi PDIP, RUU Perindustrian adalah langkah menjawab persoalan bangsa khususnya untuk industri nasional. UU lama dinilai tidak memadai untuk akselerasi pembangunan nasional.

Senayan - Harapan bangkitnya industri nasional tertumpu pada RUU Perindustrian yang kini dibahas DPR dan Pemerintah. Sebab, aturan perindustrian nasional yang mengacu pada UU Nomor 5 tahun 1984 dinilai tidak mampu mengakomodir perkembangan industri yang tumbuh pesat.

Dalam pandangan Fraksi PDIP, RUU Perindustrian adalah langkah menjawab persoalan bangsa khususnya untuk industri nasional. UU lama dinilai tidak memadai untuk akselerasi pembangunan nasional.

"Sejak awal kami telah menyambut baik untuk menyempurnakan UU yang telah ada," kata anggota Komisi VI Daniel Lumban Tobing saat menyampaikan pandangannya atas RUU Perindustrian, dalam Raker dengan Menteri Perindustrian MS Hidayat,  Rabu (18/9).

Politisi PDIP ini menyatakan bahwa RUU ini nantinya harus mencerminkan kemandiran dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Hilirisasi dan penggunaan produk dalam negeri harus mendapat dukungan dalam RUU ini. "Hanya saja catatan kami, keberpihakan pada hilirisasi belum memadai. Pengaturannya masih kurang tegas seperti sertifikasi kompenen dalam negeri, hubungan kemitraan antarinstansi," kata Daniel.

Selain itu, F-PDIP melihat pemerintah masih menggunakan pendekatan birokratis dalam melakukan pembinaan industri kepada pelaku industri.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 24 November 2014
Komisi II RDP dengan Bawaslu dan KPU
Senin, 24 November 2014
Komisi III Raker dengan Menkumham
Senin, 24 November 2014
Komisi VIII RDP dengan KPAI

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer