Komisi VI Berita » Pandangan F-PDIP tentang RUU Perindustrian
Pandangan F-PDIP tentang RUU Perindustrian
Penulis : - Editor : Rabu, 18 September 2013 14:22:03

DALAM pandangan Fraksi PDIP, RUU Perindustrian adalah langkah menjawab persoalan bangsa khususnya untuk industri nasional. UU lama dinilai tidak memadai untuk akselerasi pembangunan nasional.

Senayan - Harapan bangkitnya industri nasional tertumpu pada RUU Perindustrian yang kini dibahas DPR dan Pemerintah. Sebab, aturan perindustrian nasional yang mengacu pada UU Nomor 5 tahun 1984 dinilai tidak mampu mengakomodir perkembangan industri yang tumbuh pesat.

Dalam pandangan Fraksi PDIP, RUU Perindustrian adalah langkah menjawab persoalan bangsa khususnya untuk industri nasional. UU lama dinilai tidak memadai untuk akselerasi pembangunan nasional.

"Sejak awal kami telah menyambut baik untuk menyempurnakan UU yang telah ada," kata anggota Komisi VI Daniel Lumban Tobing saat menyampaikan pandangannya atas RUU Perindustrian, dalam Raker dengan Menteri Perindustrian MS Hidayat,  Rabu (18/9).

Politisi PDIP ini menyatakan bahwa RUU ini nantinya harus mencerminkan kemandiran dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Hilirisasi dan penggunaan produk dalam negeri harus mendapat dukungan dalam RUU ini. "Hanya saja catatan kami, keberpihakan pada hilirisasi belum memadai. Pengaturannya masih kurang tegas seperti sertifikasi kompenen dalam negeri, hubungan kemitraan antarinstansi," kata Daniel.

Selain itu, F-PDIP melihat pemerintah masih menggunakan pendekatan birokratis dalam melakukan pembinaan industri kepada pelaku industri.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pengamanan Pelantikan Jokowi-JK di Kompleks Parlemen

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer