Pro-Kontra Berita » Asuhan Keperawatan Belum Dihargai Masyarakat
Asuhan Keperawatan Belum Dihargai Masyarakat
Penulis : - Editor : Senin, 23 September 2013 07:17:39

TUGAS perawat tak kalah berat daripada dokter. Setelah mengoperasi pasien, dokter bisa pulang. Sementara selama pasien menginap, perawat bertugas mengasuhnya. Tapi peran mereka kurang dihargai. Karena itu, mereka perlu UU Keperawatan. 

Asuhan Keperawatan Belum Dihargai Masyarakat
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

RUU Keperawatan saat ini ada yang memenuhi aspirasi dan juga banyak yang belum bisa diterima para perawat

PERAWAT lebih baik diatur dalam peraturan khusus. Tidak harus disatukan dengan bidan apalagi dipaksakan masuk ke dalam RUU Tenaga Kesehatan.

 

Sekjen Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadilah mempersilakan DPR membahas RUU Tenaga Kesehatan dan RUU Kebidanan secara terpisah. Namun, ia juga berharap DPR membahas RUU Keperawatan secara terpisah pula.

 

"RUU Keperawatan saat ini ada yang memenuhi aspirasi dan juga banyak yang belum bisa diterima para perawat. Tetapi saya yakin ini nantinya akan mengerucut sambil berproses," kata Harif Fadilah di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (17/9).

 

RUU Keperawatan penting dibahas karena menyangkut masalah kualitas, pendidikan, dan rasio perawat. Saat ini, kata dia, jumlah perawat hanya 600 ribu orang. Sama sekali tidak sebanding dengan 250 juta jiwa penduduk Indonesia.

 

Selain itu, perawat juga butuh pengakuan eksistensi. Harif mengaku pernah diwawancarai televisi NHK Jepang. Mereka mempertanyakan kenapa Indonesia mengirim perawat ke Jepang sementara di Indonesia sendiri kekurangan perawat. Ia menjawab, "Perawat Indonesia tidak dihargai sebagai profesi."

 

Selama ini profesi perawat kurang dihargai. Padahal pekerjaan perawat sama beratnya dengan dokter. Pasien tak sekadar butuh dokter, tapi juga perawat. Harif mencontohkan, dokter bisa pulang setelah mengoperasi pasien. Sementara selama menginap, pasien berada dalam asuhan perawat.

 

"Persoalannya masyarakat itu belum mengerti asuhan keperawatan. Anggapan masyarakat pelayanan kesehatan itu dianggap pelayanan kedokteran semuanya. Asuhan keperawatan tidak dihargai," kata Harif.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...