Banggar Berita » Subsidi Listrik 2014 Dipatok Rp 71 Triliun
Subsidi Listrik 2014 Dipatok Rp 71 Triliun
Penulis : - Editor : Senin, 30 September 2013 19:15:13

ANGKA ini di bawah usulan Komisi VII bersama pemerintah, di kisaran Rp 81-91 triliun. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah, Senin (30/9).

 

Subsidi Listrik 2014 Dipatok Rp 71 Triliun
JurnalParlemen/Dzikry Subhanie

Gedung PLN.

Senayan - Subsidi listrik tahun 2014 akhirnya disepakati hanya Rp 71 triliun. Angka ini di bawah usulan Komisi VII bersama pemerintah, di kisaran Rp 81-91 triliun. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah, Senin (30/9).

"Jadi kita sepakati subsidi listrik sebesar Rp 71,306 triliun dengan berbagai catatan tadi," kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit di Ruang Banggar.

Selain itu juga disepakati margin keuntungan untuk PLN sebesar 7 persen. Lalu, ada dana cadangan untuk energi sebesar Rp 10 triliun.

Rapat Banggar khusus subsidi listrik cukup memakan waktu. Sebab, dengan adanya perubahan kurs rupiah, pemerintah butuh menghitung ulang besaran subsidinya. Selain itu, banyak anggota Banggar yang ingin subsidi listrik untuk PLN dipangkas karena telah membebani APBN. "Kita harus evaluasi, jika PLN disebut berprestasi itu harus bisa mengurangi subsidi dan tidak membebani negara," kata Supit.

Rapat Banggar DPR, Kamis (26/9), juga telah memutuskan pencabutan subsidi listrik bagi industri sangat besar. Pemberian subsidi kepada sejumlah perusahaan go public itu dinilai salah sasaran. Semestinya subsidi kepada industri hanya menyasar  industri kecil hingga menengah.

Baca "Banggar" Lainnya
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pengamanan Pelantikan Jokowi-JK di Kompleks Parlemen

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer