Banggar Berita » Subsidi Listrik 2014 Dipatok Rp 71 Triliun
Subsidi Listrik 2014 Dipatok Rp 71 Triliun
Penulis : - Editor : Senin, 30 September 2013 19:15:13

ANGKA ini di bawah usulan Komisi VII bersama pemerintah, di kisaran Rp 81-91 triliun. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah, Senin (30/9).

 

Subsidi Listrik 2014 Dipatok Rp 71 Triliun
JurnalParlemen/Dzikry Subhanie

Gedung PLN.

Senayan - Subsidi listrik tahun 2014 akhirnya disepakati hanya Rp 71 triliun. Angka ini di bawah usulan Komisi VII bersama pemerintah, di kisaran Rp 81-91 triliun. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah, Senin (30/9).

"Jadi kita sepakati subsidi listrik sebesar Rp 71,306 triliun dengan berbagai catatan tadi," kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit di Ruang Banggar.

Selain itu juga disepakati margin keuntungan untuk PLN sebesar 7 persen. Lalu, ada dana cadangan untuk energi sebesar Rp 10 triliun.

Rapat Banggar khusus subsidi listrik cukup memakan waktu. Sebab, dengan adanya perubahan kurs rupiah, pemerintah butuh menghitung ulang besaran subsidinya. Selain itu, banyak anggota Banggar yang ingin subsidi listrik untuk PLN dipangkas karena telah membebani APBN. "Kita harus evaluasi, jika PLN disebut berprestasi itu harus bisa mengurangi subsidi dan tidak membebani negara," kata Supit.

Rapat Banggar DPR, Kamis (26/9), juga telah memutuskan pencabutan subsidi listrik bagi industri sangat besar. Pemberian subsidi kepada sejumlah perusahaan go public itu dinilai salah sasaran. Semestinya subsidi kepada industri hanya menyasar  industri kecil hingga menengah.

Baca "Banggar" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer