Banggar Berita » Subsidi Listrik 2014 Dipatok Rp 71 Triliun
Subsidi Listrik 2014 Dipatok Rp 71 Triliun
Penulis : - Editor : Senin, 30 September 2013 19:15:13

ANGKA ini di bawah usulan Komisi VII bersama pemerintah, di kisaran Rp 81-91 triliun. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah, Senin (30/9).

 

Subsidi Listrik 2014 Dipatok Rp 71 Triliun
JurnalParlemen/Dzikry Subhanie

Gedung PLN.

Senayan - Subsidi listrik tahun 2014 akhirnya disepakati hanya Rp 71 triliun. Angka ini di bawah usulan Komisi VII bersama pemerintah, di kisaran Rp 81-91 triliun. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah, Senin (30/9).

"Jadi kita sepakati subsidi listrik sebesar Rp 71,306 triliun dengan berbagai catatan tadi," kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit di Ruang Banggar.

Selain itu juga disepakati margin keuntungan untuk PLN sebesar 7 persen. Lalu, ada dana cadangan untuk energi sebesar Rp 10 triliun.

Rapat Banggar khusus subsidi listrik cukup memakan waktu. Sebab, dengan adanya perubahan kurs rupiah, pemerintah butuh menghitung ulang besaran subsidinya. Selain itu, banyak anggota Banggar yang ingin subsidi listrik untuk PLN dipangkas karena telah membebani APBN. "Kita harus evaluasi, jika PLN disebut berprestasi itu harus bisa mengurangi subsidi dan tidak membebani negara," kata Supit.

Rapat Banggar DPR, Kamis (26/9), juga telah memutuskan pencabutan subsidi listrik bagi industri sangat besar. Pemberian subsidi kepada sejumlah perusahaan go public itu dinilai salah sasaran. Semestinya subsidi kepada industri hanya menyasar  industri kecil hingga menengah.

Baca "Banggar" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer