Komisi I Berita » Polri Dukung Ratifikasi Konvensi Perlindungan dari Penghilangan Paksa
Polri Dukung Ratifikasi Konvensi Perlindungan dari Penghilangan Paksa
Penulis : - Editor : Rabu, 2 Oktober 2013 19:50:32

POLRI memandang penting ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Sebab, hak asasi manusia serta harkat dan martabat perlu dijaga agar tidak terjadi perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Senayan - Polri memandang penting ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Sebab, hak asasi manusia serta harkat dan martabat perlu dijaga agar tidak terjadi perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Begitu kata Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi dalam RDP dengan Komisi I, Rabu (2/10).

Komisi I meminta masukan Polri dan sejumlah institusi lainnya dalam rangka masukan terkait pembahasan Ratifiksi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Anton mengatakan, prinsip utama untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa haruslah menuruti peraturan atau dengan pengawasan yang efektif dari pengadilan atau pengawasan penguasaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Sehingga diperlukan penetapan tindakan nasional dan internasional dalam hal menjamin perlakuan secara universal dan efektif, serta menghormati hak-hak korban kejahatan dan penyalahgunaan dari penghilangan paksa," jelasnya.

Polri, kata Anton, memberikan masukan kepada Komisi I, di antaranya pertimbangan secara filosofis, pertimbangan Sosialogis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan hukum internasional. "Pertimbangan filosofis, berdasarkan Pancasila. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam Tribata dan Catur Prasetya, peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya, termasuk konvensi internasional untuk ditaati dan ditegakkan hukumnya serta mencegah perlakuan penghilangan secara paksa terhadap seseorang," tegasnya.

Sementara, pertimbangan yuridisnya, kebutuhan pengesahan  Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat termasuk bagi Polri untuk menegakkan hukum serta memberi pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Pertimbangan sosiologis, kehidupan bermasyarakat yang berkembang pesat akan menimbulkan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan maupun harapan terhadap fungsi dan kewenangan Polri menandakan sosok Polri untuk dapat memberikan perlindungan terhadap semua orang, termasuk orang yang terkena penghilangan paksa serta lebih penting lagi mencegah perlindungan paksa.

Dengan demikian, kata Anton, dalam konteks ini, Polri mendukung upaya ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa ini, namun tetap harus dilakukan secara hati-hati.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer