Komisi I Berita » Polri Dukung Ratifikasi Konvensi Perlindungan dari Penghilangan Paksa
Polri Dukung Ratifikasi Konvensi Perlindungan dari Penghilangan Paksa
Penulis : - Editor : Rabu, 2 Oktober 2013 19:50:32

POLRI memandang penting ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Sebab, hak asasi manusia serta harkat dan martabat perlu dijaga agar tidak terjadi perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Senayan - Polri memandang penting ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Sebab, hak asasi manusia serta harkat dan martabat perlu dijaga agar tidak terjadi perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Begitu kata Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi dalam RDP dengan Komisi I, Rabu (2/10).

Komisi I meminta masukan Polri dan sejumlah institusi lainnya dalam rangka masukan terkait pembahasan Ratifiksi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Anton mengatakan, prinsip utama untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa haruslah menuruti peraturan atau dengan pengawasan yang efektif dari pengadilan atau pengawasan penguasaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Sehingga diperlukan penetapan tindakan nasional dan internasional dalam hal menjamin perlakuan secara universal dan efektif, serta menghormati hak-hak korban kejahatan dan penyalahgunaan dari penghilangan paksa," jelasnya.

Polri, kata Anton, memberikan masukan kepada Komisi I, di antaranya pertimbangan secara filosofis, pertimbangan Sosialogis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan hukum internasional. "Pertimbangan filosofis, berdasarkan Pancasila. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam Tribata dan Catur Prasetya, peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya, termasuk konvensi internasional untuk ditaati dan ditegakkan hukumnya serta mencegah perlakuan penghilangan secara paksa terhadap seseorang," tegasnya.

Sementara, pertimbangan yuridisnya, kebutuhan pengesahan  Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat termasuk bagi Polri untuk menegakkan hukum serta memberi pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Pertimbangan sosiologis, kehidupan bermasyarakat yang berkembang pesat akan menimbulkan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan maupun harapan terhadap fungsi dan kewenangan Polri menandakan sosok Polri untuk dapat memberikan perlindungan terhadap semua orang, termasuk orang yang terkena penghilangan paksa serta lebih penting lagi mencegah perlindungan paksa.

Dengan demikian, kata Anton, dalam konteks ini, Polri mendukung upaya ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa ini, namun tetap harus dilakukan secara hati-hati.

Baca "Komisi I" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer