Komisi I Berita » Polri Dukung Ratifikasi Konvensi Perlindungan dari Penghilangan Paksa
Polri Dukung Ratifikasi Konvensi Perlindungan dari Penghilangan Paksa
Penulis : - Editor : Rabu, 2 Oktober 2013 19:50:32

POLRI memandang penting ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Sebab, hak asasi manusia serta harkat dan martabat perlu dijaga agar tidak terjadi perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Senayan - Polri memandang penting ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Sebab, hak asasi manusia serta harkat dan martabat perlu dijaga agar tidak terjadi perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Begitu kata Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi dalam RDP dengan Komisi I, Rabu (2/10).

Komisi I meminta masukan Polri dan sejumlah institusi lainnya dalam rangka masukan terkait pembahasan Ratifiksi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Anton mengatakan, prinsip utama untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa haruslah menuruti peraturan atau dengan pengawasan yang efektif dari pengadilan atau pengawasan penguasaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Sehingga diperlukan penetapan tindakan nasional dan internasional dalam hal menjamin perlakuan secara universal dan efektif, serta menghormati hak-hak korban kejahatan dan penyalahgunaan dari penghilangan paksa," jelasnya.

Polri, kata Anton, memberikan masukan kepada Komisi I, di antaranya pertimbangan secara filosofis, pertimbangan Sosialogis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan hukum internasional. "Pertimbangan filosofis, berdasarkan Pancasila. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam Tribata dan Catur Prasetya, peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya, termasuk konvensi internasional untuk ditaati dan ditegakkan hukumnya serta mencegah perlakuan penghilangan secara paksa terhadap seseorang," tegasnya.

Sementara, pertimbangan yuridisnya, kebutuhan pengesahan  Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat termasuk bagi Polri untuk menegakkan hukum serta memberi pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Pertimbangan sosiologis, kehidupan bermasyarakat yang berkembang pesat akan menimbulkan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan maupun harapan terhadap fungsi dan kewenangan Polri menandakan sosok Polri untuk dapat memberikan perlindungan terhadap semua orang, termasuk orang yang terkena penghilangan paksa serta lebih penting lagi mencegah perlindungan paksa.

Dengan demikian, kata Anton, dalam konteks ini, Polri mendukung upaya ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa ini, namun tetap harus dilakukan secara hati-hati.

Baca "Komisi I" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer