Komisi I Berita » Polri Dukung Ratifikasi Konvensi Perlindungan dari Penghilangan Paksa
Polri Dukung Ratifikasi Konvensi Perlindungan dari Penghilangan Paksa
Penulis : - Editor : Rabu, 2 Oktober 2013 19:50:32

POLRI memandang penting ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Sebab, hak asasi manusia serta harkat dan martabat perlu dijaga agar tidak terjadi perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Senayan - Polri memandang penting ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Sebab, hak asasi manusia serta harkat dan martabat perlu dijaga agar tidak terjadi perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Begitu kata Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi dalam RDP dengan Komisi I, Rabu (2/10).

Komisi I meminta masukan Polri dan sejumlah institusi lainnya dalam rangka masukan terkait pembahasan Ratifiksi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Anton mengatakan, prinsip utama untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa haruslah menuruti peraturan atau dengan pengawasan yang efektif dari pengadilan atau pengawasan penguasaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Sehingga diperlukan penetapan tindakan nasional dan internasional dalam hal menjamin perlakuan secara universal dan efektif, serta menghormati hak-hak korban kejahatan dan penyalahgunaan dari penghilangan paksa," jelasnya.

Polri, kata Anton, memberikan masukan kepada Komisi I, di antaranya pertimbangan secara filosofis, pertimbangan Sosialogis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan hukum internasional. "Pertimbangan filosofis, berdasarkan Pancasila. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam Tribata dan Catur Prasetya, peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya, termasuk konvensi internasional untuk ditaati dan ditegakkan hukumnya serta mencegah perlakuan penghilangan secara paksa terhadap seseorang," tegasnya.

Sementara, pertimbangan yuridisnya, kebutuhan pengesahan  Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat termasuk bagi Polri untuk menegakkan hukum serta memberi pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Pertimbangan sosiologis, kehidupan bermasyarakat yang berkembang pesat akan menimbulkan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan maupun harapan terhadap fungsi dan kewenangan Polri menandakan sosok Polri untuk dapat memberikan perlindungan terhadap semua orang, termasuk orang yang terkena penghilangan paksa serta lebih penting lagi mencegah perlindungan paksa.

Dengan demikian, kata Anton, dalam konteks ini, Polri mendukung upaya ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa ini, namun tetap harus dilakukan secara hati-hati.

Baca "Komisi I" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer