Komisi IV Berita » Alih Fungsi Lahan Pertanian Ancam Ketahanan Pangan
Alih Fungsi Lahan Pertanian Ancam Ketahanan Pangan
Penulis : - Editor : Kamis, 3 Januari 2013 07:36:43

Aturan moratorium konversi lahan pertanian telah disiapkan Kementerian Pertanian. Namun, masih tertahan di Menko Perekonomian, belum diteken oleh Presiden.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Ancam Ketahanan Pangan
Jurnalparlemen/Hadi Rahman

Eksploitasi tambang di Kalimantan Timur sudah mengganggu ketahanan pangan karena menghilangkan 120 ribu meter persegi lahan pertanian.

 

Jakarta - Pemerintah harus segera memberlakukan moratorium lahan pertanian untuk menekan laju konversi lahan sawah produktif menjadi permukiman dan industri. Jika tidak, maka Indonesia akan terancam kekurangan pangan akibat defisit lahan pertanian.

 

Saat ini dibutuhkan 38,49 juta hektare lahan untuk memproduksi beras yang dapat dikonsumsi oleh 255 juta jiwa penduduk Indonesia. Tapi lahan yang tersedia cuma 13,20 juta hektare. Itu pun masih dikurangi 550 ribu hektare yang baru dialihfungsikan.

 

"Ancaman terbesar terhadap ketahanan pangan saat ini selain perubahan iklim, adalah ketidaktersedian lahan pertanian produktif. Pemerintah harus menerapkan tata ruang dan tata wilayah yang jelas dan tegas disertai moratorium lahan pertanian. Kebijakan ini harus juga didukung seluruh pemerintah daerah," kata anggota Fraksi PKS DPR RI Ma'mur Hasanuddin, Rabu (2/1).

 

Kementerian Pertanian yang dipimpin politisi PKS, Suswono, sebenarnya telah menyiapkan aturan moratorium alih fungsi lahan. Aturan itu berupa Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur bahwa selama tiga tahun ke depan tak boleh lagi ada izin alih fungsi lahan, khususnya di daerah. Sayangnya, aturan itu tertahan di Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum PAN. Belum diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga pendiri Partai Demokrat.

 

Mandeknya aturan tersebut di tangan pemerintah bikin kesal anggota Komisi IV DPR ini. Menurut dia, seharusnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa berperan aktif menyediakan infrastruktur pertanian untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus menumbuhkan ekonomi. 

 

"Ironisnya, alih-alih mendukung program pertanian, seringkali dia tidak memberikan respons yang optimal terkait berbagai program  yang sudah dicanangkan," kata Ma'mur.

 

Ia pun menuding pemerintah gagal menunjukkan perkembangan positif di bidang pertanian.  Buktinya, importasi pangan terus dibuka justru di saat petani sedang panen raya. Lahan khusus pertanian seluas 2 juta hektare yang dijanjikan Kementerian Kehutanan juga tak jelas juntrungannya. Begitupun dengan pemanfaatan lahan telantar seluas 7 juta hektare untuk pertanian seperti dijanjikan Badan Pertanahan Nasional.

 

Selama ini pemerintah lebih menyukai pembukaan areal perkebunan sawit, tambang batubara, dan pemanfaatan kayu hutan. Padahal, Ma'mur mengingatkan, "Eksploitasi tambang di Kalimantan Timur sudah mengganggu ketahanan pangan karena menghilangkan 120 ribu meter persegi lahan pertanian."

 

Baca "Komisi IV" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer