Komisi IV Berita » Alih Fungsi Lahan Pertanian Ancam Ketahanan Pangan
Alih Fungsi Lahan Pertanian Ancam Ketahanan Pangan
Penulis : - Editor : Kamis, 3 Januari 2013 07:36:43

Aturan moratorium konversi lahan pertanian telah disiapkan Kementerian Pertanian. Namun, masih tertahan di Menko Perekonomian, belum diteken oleh Presiden.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Ancam Ketahanan Pangan
Jurnalparlemen/Hadi Rahman

Eksploitasi tambang di Kalimantan Timur sudah mengganggu ketahanan pangan karena menghilangkan 120 ribu meter persegi lahan pertanian.

 

Jakarta - Pemerintah harus segera memberlakukan moratorium lahan pertanian untuk menekan laju konversi lahan sawah produktif menjadi permukiman dan industri. Jika tidak, maka Indonesia akan terancam kekurangan pangan akibat defisit lahan pertanian.

 

Saat ini dibutuhkan 38,49 juta hektare lahan untuk memproduksi beras yang dapat dikonsumsi oleh 255 juta jiwa penduduk Indonesia. Tapi lahan yang tersedia cuma 13,20 juta hektare. Itu pun masih dikurangi 550 ribu hektare yang baru dialihfungsikan.

 

"Ancaman terbesar terhadap ketahanan pangan saat ini selain perubahan iklim, adalah ketidaktersedian lahan pertanian produktif. Pemerintah harus menerapkan tata ruang dan tata wilayah yang jelas dan tegas disertai moratorium lahan pertanian. Kebijakan ini harus juga didukung seluruh pemerintah daerah," kata anggota Fraksi PKS DPR RI Ma'mur Hasanuddin, Rabu (2/1).

 

Kementerian Pertanian yang dipimpin politisi PKS, Suswono, sebenarnya telah menyiapkan aturan moratorium alih fungsi lahan. Aturan itu berupa Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur bahwa selama tiga tahun ke depan tak boleh lagi ada izin alih fungsi lahan, khususnya di daerah. Sayangnya, aturan itu tertahan di Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum PAN. Belum diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga pendiri Partai Demokrat.

 

Mandeknya aturan tersebut di tangan pemerintah bikin kesal anggota Komisi IV DPR ini. Menurut dia, seharusnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa berperan aktif menyediakan infrastruktur pertanian untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus menumbuhkan ekonomi. 

 

"Ironisnya, alih-alih mendukung program pertanian, seringkali dia tidak memberikan respons yang optimal terkait berbagai program  yang sudah dicanangkan," kata Ma'mur.

 

Ia pun menuding pemerintah gagal menunjukkan perkembangan positif di bidang pertanian.  Buktinya, importasi pangan terus dibuka justru di saat petani sedang panen raya. Lahan khusus pertanian seluas 2 juta hektare yang dijanjikan Kementerian Kehutanan juga tak jelas juntrungannya. Begitupun dengan pemanfaatan lahan telantar seluas 7 juta hektare untuk pertanian seperti dijanjikan Badan Pertanahan Nasional.

 

Selama ini pemerintah lebih menyukai pembukaan areal perkebunan sawit, tambang batubara, dan pemanfaatan kayu hutan. Padahal, Ma'mur mengingatkan, "Eksploitasi tambang di Kalimantan Timur sudah mengganggu ketahanan pangan karena menghilangkan 120 ribu meter persegi lahan pertanian."

 

Baca "Komisi IV" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer