Komisi IV Berita » Alih Fungsi Lahan Pertanian Ancam Ketahanan Pangan
Alih Fungsi Lahan Pertanian Ancam Ketahanan Pangan
Penulis : - Editor : Kamis, 3 Januari 2013 07:36:43

Aturan moratorium konversi lahan pertanian telah disiapkan Kementerian Pertanian. Namun, masih tertahan di Menko Perekonomian, belum diteken oleh Presiden.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Ancam Ketahanan Pangan
Jurnalparlemen/Hadi Rahman

Eksploitasi tambang di Kalimantan Timur sudah mengganggu ketahanan pangan karena menghilangkan 120 ribu meter persegi lahan pertanian.

 

Jakarta - Pemerintah harus segera memberlakukan moratorium lahan pertanian untuk menekan laju konversi lahan sawah produktif menjadi permukiman dan industri. Jika tidak, maka Indonesia akan terancam kekurangan pangan akibat defisit lahan pertanian.

 

Saat ini dibutuhkan 38,49 juta hektare lahan untuk memproduksi beras yang dapat dikonsumsi oleh 255 juta jiwa penduduk Indonesia. Tapi lahan yang tersedia cuma 13,20 juta hektare. Itu pun masih dikurangi 550 ribu hektare yang baru dialihfungsikan.

 

"Ancaman terbesar terhadap ketahanan pangan saat ini selain perubahan iklim, adalah ketidaktersedian lahan pertanian produktif. Pemerintah harus menerapkan tata ruang dan tata wilayah yang jelas dan tegas disertai moratorium lahan pertanian. Kebijakan ini harus juga didukung seluruh pemerintah daerah," kata anggota Fraksi PKS DPR RI Ma'mur Hasanuddin, Rabu (2/1).

 

Kementerian Pertanian yang dipimpin politisi PKS, Suswono, sebenarnya telah menyiapkan aturan moratorium alih fungsi lahan. Aturan itu berupa Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur bahwa selama tiga tahun ke depan tak boleh lagi ada izin alih fungsi lahan, khususnya di daerah. Sayangnya, aturan itu tertahan di Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum PAN. Belum diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga pendiri Partai Demokrat.

 

Mandeknya aturan tersebut di tangan pemerintah bikin kesal anggota Komisi IV DPR ini. Menurut dia, seharusnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa berperan aktif menyediakan infrastruktur pertanian untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus menumbuhkan ekonomi. 

 

"Ironisnya, alih-alih mendukung program pertanian, seringkali dia tidak memberikan respons yang optimal terkait berbagai program  yang sudah dicanangkan," kata Ma'mur.

 

Ia pun menuding pemerintah gagal menunjukkan perkembangan positif di bidang pertanian.  Buktinya, importasi pangan terus dibuka justru di saat petani sedang panen raya. Lahan khusus pertanian seluas 2 juta hektare yang dijanjikan Kementerian Kehutanan juga tak jelas juntrungannya. Begitupun dengan pemanfaatan lahan telantar seluas 7 juta hektare untuk pertanian seperti dijanjikan Badan Pertanahan Nasional.

 

Selama ini pemerintah lebih menyukai pembukaan areal perkebunan sawit, tambang batubara, dan pemanfaatan kayu hutan. Padahal, Ma'mur mengingatkan, "Eksploitasi tambang di Kalimantan Timur sudah mengganggu ketahanan pangan karena menghilangkan 120 ribu meter persegi lahan pertanian."

 

Baca "Komisi IV" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer