Komisi II Berita » Tiga Fraksi Setuju Bupati dan Walikota Dipilih DPRD
Tiga Fraksi Setuju Bupati dan Walikota Dipilih DPRD
Penulis : - Editor : Selasa, 15 Oktober 2013 08:03:45

PEMILIHAN bupati dan walikota oleh DPRD di atas kertas lebih murah, efisien, dan tidak memakan waktu. Namun tetap diperlukan aturan main yang tegas agar tidak terjadi politik transaksional dan elitis.

Tiga Fraksi Setuju Bupati dan Walikota Dipilih DPRD
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Arief Wibowo

Mereka masih mengkaji dan mendalami plus minusnya jika pejabat setingkat bupati dan walikota tidak dilipih secara langsung

 

Senayan - Jalan menuju pemilu kepala daerah (Pilkada) yang efisien dan berbiaya murah mulai menunjukkan titik terang. Setidaknya tiga fraksi di DPR, yakni PPP, PKB, dan Demokrat, mendukung pemilihan bupati dan walikota cukup oleh DPRD.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo menegaskan, tiga fraksi tersebut telah menunjukkan sikapnya. Wacana untuk mengalihkan pemilihan bupati dan walikota dari pemilu langsung ke DPRD memang diusulkan pemerintah dalam RUU Pilkada. 

 

Tiga partai pendukung pemerintah, sudah jelas sikapnya mendukung adanya pemilihan bupati dan walikota di daerah cukup dilakukan di tingkat DPRD.Yaitu PPP, PKB dan Demokrat," ujar Arief Wibowo kepada JurnalParlemen, Senin (14/10).

 

Sementara PDI-Perjuangan sendiri, kata Arief, sampai saat ini belum menentukan sikap karena masih melakukan kajian atas usul tersebut. Demikian juga dengan PAN, Golkar, dan PKS.

 

"Mereka masih mengkaji dan mendalami plus minusnya jika pejabat setingkat bupati dan walikota tidak dilipih secara langsung," ujarnya.

 

Arief menjelaskan, Pasal 18 UU Pilkada menyebutkan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis. Menurut Arief, maksud dipilih secara demokratis demi memberikan ruang dan peluang pada setiap daerah untuk berlaku berbeda. 

 

Karena itu, bila mau diatur secara nasional, maka harus dicarikan mekanisme paling cocok untuk itu ."Memang pada saat pembahasan konstitusi itu, mekanisme diperdebatkan itu, menyangkut dua mekanisme saja, langsung dan perwakilan," ujarnya.

 

Arief memastikan, konsep dipilih melalui perwakilan maupun dipilih langsung, sama-sama berdasarkan konstitusi dan punya legitimasi. Adapun soal cara dan mekanisme pemilihan, itu sekadar teknik dalam demokrasi.

 

"Jadi bukan satu substansi. Sehingga sangat mungkin bupati dan walikota itu dipilih melalui DPRD," ujarnya.

 

Di atas kertas, pemilihan bupati dan walikota oleh DPRD memang lebih murah, efektif, dan tidak memakan waktu. Namun yang penting pemilihan itu tetap diperlukan kontrol oleh masyarakat. Di samping itu, para wakil rakyat pemilih bupati atau walikota ini menghindari perilaku politik transaksional dan elitis.

 

"Maka perlu kita atur pencalonannya bagaimana, kapan dicalonkan, dan sebagainya. Jadi sangat banyak aturan teknis yang harus mengikuti, jika kemudian diputuskan melalui DPRD. Namun sejauh ini di tingkat DPR RI belum ada keputusan mengenai hal itu," ujarnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer