Komisi II Berita » Tiga Fraksi Setuju Bupati dan Walikota Dipilih DPRD
Tiga Fraksi Setuju Bupati dan Walikota Dipilih DPRD
Penulis : - Editor : Selasa, 15 Oktober 2013 08:03:45

PEMILIHAN bupati dan walikota oleh DPRD di atas kertas lebih murah, efisien, dan tidak memakan waktu. Namun tetap diperlukan aturan main yang tegas agar tidak terjadi politik transaksional dan elitis.

Tiga Fraksi Setuju Bupati dan Walikota Dipilih DPRD
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Arief Wibowo

Mereka masih mengkaji dan mendalami plus minusnya jika pejabat setingkat bupati dan walikota tidak dilipih secara langsung

 

Senayan - Jalan menuju pemilu kepala daerah (Pilkada) yang efisien dan berbiaya murah mulai menunjukkan titik terang. Setidaknya tiga fraksi di DPR, yakni PPP, PKB, dan Demokrat, mendukung pemilihan bupati dan walikota cukup oleh DPRD.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo menegaskan, tiga fraksi tersebut telah menunjukkan sikapnya. Wacana untuk mengalihkan pemilihan bupati dan walikota dari pemilu langsung ke DPRD memang diusulkan pemerintah dalam RUU Pilkada. 

 

Tiga partai pendukung pemerintah, sudah jelas sikapnya mendukung adanya pemilihan bupati dan walikota di daerah cukup dilakukan di tingkat DPRD.Yaitu PPP, PKB dan Demokrat," ujar Arief Wibowo kepada JurnalParlemen, Senin (14/10).

 

Sementara PDI-Perjuangan sendiri, kata Arief, sampai saat ini belum menentukan sikap karena masih melakukan kajian atas usul tersebut. Demikian juga dengan PAN, Golkar, dan PKS.

 

"Mereka masih mengkaji dan mendalami plus minusnya jika pejabat setingkat bupati dan walikota tidak dilipih secara langsung," ujarnya.

 

Arief menjelaskan, Pasal 18 UU Pilkada menyebutkan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis. Menurut Arief, maksud dipilih secara demokratis demi memberikan ruang dan peluang pada setiap daerah untuk berlaku berbeda. 

 

Karena itu, bila mau diatur secara nasional, maka harus dicarikan mekanisme paling cocok untuk itu ."Memang pada saat pembahasan konstitusi itu, mekanisme diperdebatkan itu, menyangkut dua mekanisme saja, langsung dan perwakilan," ujarnya.

 

Arief memastikan, konsep dipilih melalui perwakilan maupun dipilih langsung, sama-sama berdasarkan konstitusi dan punya legitimasi. Adapun soal cara dan mekanisme pemilihan, itu sekadar teknik dalam demokrasi.

 

"Jadi bukan satu substansi. Sehingga sangat mungkin bupati dan walikota itu dipilih melalui DPRD," ujarnya.

 

Di atas kertas, pemilihan bupati dan walikota oleh DPRD memang lebih murah, efektif, dan tidak memakan waktu. Namun yang penting pemilihan itu tetap diperlukan kontrol oleh masyarakat. Di samping itu, para wakil rakyat pemilih bupati atau walikota ini menghindari perilaku politik transaksional dan elitis.

 

"Maka perlu kita atur pencalonannya bagaimana, kapan dicalonkan, dan sebagainya. Jadi sangat banyak aturan teknis yang harus mengikuti, jika kemudian diputuskan melalui DPRD. Namun sejauh ini di tingkat DPR RI belum ada keputusan mengenai hal itu," ujarnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer