Komisi IX Berita » Panja Outsorcing BUMN Kecewa Dua Menteri Sok Sibuk
Panja Outsorcing BUMN Kecewa Dua Menteri Sok Sibuk
Penulis : - Editor : Rabu, 13 November 2013 15:38:30

PANJA Outsourcing BUMN yang dibentuk Komisi IX DPR sudah siap memberikan rekomendasi soal penegakan hukum ketenagakerjaan. Tapi, dua menteri terkait, Menteri BUMN dan Menakertrans justru tidak menghadiri rapat dengan DPR.  

Meneg BUMN tidak bisa hadir, sedangkan Menakertrans sedang di luar negeri. Ini sungguh mengecewakan

Senayan - Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI kecewa lantaran Meneg BUMN dan Menakertrans mangkir dari rapat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Mestinya, Rabu (13/11), Komisi IX mereka rapat dengan DPR soal Rekomendasi Panja Outsorcing BUMN.

 

"Berdasarkan info kesekretariatan Komisi, Meneg BUMN tidak bisa hadir, sedangkan Menakertrans sedang di luar negeri. Ini sungguh mengecewakan," kata anggota Komisi IX Indra di Komplesk Parlemen Senayan, Rabu (13/11).

 

Menurut politisi PKS ini, ketidakhadiran Meneg BUMN terkesan menyepelekan undangan Panja Outsorcing. Padahal ini terkait penegakan hukum atas dugaan penyimpangan hukum ketenagakerjaan yang begitu masif di lingkungan BUMN.

 

"Hal ini jelas terkait nasib puluhan ribu buruh/pekerja outsorcing. Tapi, para menteri yang sok sibuk itu tidak datang dengan berbagai alasan," katanya.

 

Kini, marak dugaan pelanggaran UU No. 13/2003 dalam bentuk pemanfaatan tenaga alih daya dan sistem kontrak di perusahaan plat merah. Kalau di perusahaan punya negara saja begitu, apalagi di korporat swasta. Entengnya, perusahaan BUMN tidak memberi contoh kepada swasta terkait penegakan hukum ketenagakerjaan.

 

"Sungguh ini merupakan contoh buruk. Karena itulah, Panja  mengundang rapat kedua pekabat pemerintah itu sesungguhnya dalam rangka pembenahan dalam persoalan ketenagakerjaan di dalam negeri agar tidak terus buruk seperti saat ini," ujarnya.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 27 November 2014
Ketua DPD Menerima Kunjungan Ketua Dewan Negara Malaysia
Kamis, 27 November 2014
Komisi VII RDP dengan Menteri ESDM
Kamis, 27 November 2014
Komisi IX Raker dengan Kemenkes

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer