Komisi IX Berita » Panja Outsorcing BUMN Kecewa Dua Menteri Sok Sibuk
Panja Outsorcing BUMN Kecewa Dua Menteri Sok Sibuk
Penulis : - Editor : Rabu, 13 November 2013 15:38:30

PANJA Outsourcing BUMN yang dibentuk Komisi IX DPR sudah siap memberikan rekomendasi soal penegakan hukum ketenagakerjaan. Tapi, dua menteri terkait, Menteri BUMN dan Menakertrans justru tidak menghadiri rapat dengan DPR.  

Meneg BUMN tidak bisa hadir, sedangkan Menakertrans sedang di luar negeri. Ini sungguh mengecewakan

Senayan - Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI kecewa lantaran Meneg BUMN dan Menakertrans mangkir dari rapat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Mestinya, Rabu (13/11), Komisi IX mereka rapat dengan DPR soal Rekomendasi Panja Outsorcing BUMN.

 

"Berdasarkan info kesekretariatan Komisi, Meneg BUMN tidak bisa hadir, sedangkan Menakertrans sedang di luar negeri. Ini sungguh mengecewakan," kata anggota Komisi IX Indra di Komplesk Parlemen Senayan, Rabu (13/11).

 

Menurut politisi PKS ini, ketidakhadiran Meneg BUMN terkesan menyepelekan undangan Panja Outsorcing. Padahal ini terkait penegakan hukum atas dugaan penyimpangan hukum ketenagakerjaan yang begitu masif di lingkungan BUMN.

 

"Hal ini jelas terkait nasib puluhan ribu buruh/pekerja outsorcing. Tapi, para menteri yang sok sibuk itu tidak datang dengan berbagai alasan," katanya.

 

Kini, marak dugaan pelanggaran UU No. 13/2003 dalam bentuk pemanfaatan tenaga alih daya dan sistem kontrak di perusahaan plat merah. Kalau di perusahaan punya negara saja begitu, apalagi di korporat swasta. Entengnya, perusahaan BUMN tidak memberi contoh kepada swasta terkait penegakan hukum ketenagakerjaan.

 

"Sungguh ini merupakan contoh buruk. Karena itulah, Panja  mengundang rapat kedua pekabat pemerintah itu sesungguhnya dalam rangka pembenahan dalam persoalan ketenagakerjaan di dalam negeri agar tidak terus buruk seperti saat ini," ujarnya.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer