Komisi IX Berita » Panja Outsorcing BUMN Kecewa Dua Menteri Sok Sibuk
Panja Outsorcing BUMN Kecewa Dua Menteri Sok Sibuk
Penulis : - Editor : Rabu, 13 November 2013 15:38:30

PANJA Outsourcing BUMN yang dibentuk Komisi IX DPR sudah siap memberikan rekomendasi soal penegakan hukum ketenagakerjaan. Tapi, dua menteri terkait, Menteri BUMN dan Menakertrans justru tidak menghadiri rapat dengan DPR.  

Meneg BUMN tidak bisa hadir, sedangkan Menakertrans sedang di luar negeri. Ini sungguh mengecewakan

Senayan - Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI kecewa lantaran Meneg BUMN dan Menakertrans mangkir dari rapat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Mestinya, Rabu (13/11), Komisi IX mereka rapat dengan DPR soal Rekomendasi Panja Outsorcing BUMN.

 

"Berdasarkan info kesekretariatan Komisi, Meneg BUMN tidak bisa hadir, sedangkan Menakertrans sedang di luar negeri. Ini sungguh mengecewakan," kata anggota Komisi IX Indra di Komplesk Parlemen Senayan, Rabu (13/11).

 

Menurut politisi PKS ini, ketidakhadiran Meneg BUMN terkesan menyepelekan undangan Panja Outsorcing. Padahal ini terkait penegakan hukum atas dugaan penyimpangan hukum ketenagakerjaan yang begitu masif di lingkungan BUMN.

 

"Hal ini jelas terkait nasib puluhan ribu buruh/pekerja outsorcing. Tapi, para menteri yang sok sibuk itu tidak datang dengan berbagai alasan," katanya.

 

Kini, marak dugaan pelanggaran UU No. 13/2003 dalam bentuk pemanfaatan tenaga alih daya dan sistem kontrak di perusahaan plat merah. Kalau di perusahaan punya negara saja begitu, apalagi di korporat swasta. Entengnya, perusahaan BUMN tidak memberi contoh kepada swasta terkait penegakan hukum ketenagakerjaan.

 

"Sungguh ini merupakan contoh buruk. Karena itulah, Panja  mengundang rapat kedua pekabat pemerintah itu sesungguhnya dalam rangka pembenahan dalam persoalan ketenagakerjaan di dalam negeri agar tidak terus buruk seperti saat ini," ujarnya.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer