Komisi IX Berita » Jelang 19 November, Perusahaan Ramai-ramai Lakukan PHK
Jelang 19 November, Perusahaan Ramai-ramai Lakukan PHK
Penulis : - Editor : Senin, 18 November 2013 07:35:58

GARA-gara peraturan Menakertrans soal tenaga alih daya, sebagian perusahaan memilih merumahkan karyawan kontraknya. Sebagian lagi memilih tutup buku. 

Jakarta - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain yang tertuang dalam Kepmen No.19 Tahun 2012 akan mulai efektif dilaksanakan pada 19 November 2013 mendatang.

 

Kalangan pengusaha mengeluhkan aturan itu. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengutarakan, ada beberapa asosiasi yang sudah menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi Kepmen itu.

 

"Karena, (dalam Kepmen) itu (pengusaha) harus memilih apakah harus memecat pekerja outsourcing (kontrak) atau mengangkat mereka sebagai pegawai tetap. Kalau pegawai tetap, kemungkinan banyak yang keberatan," ujar Haryadi kepada JurnalParlemen, pekan lalu. 

 

Kemungkinannya, kata Haryadi, menjelang 19 November 2013 mendatang, akan banyak terjadi PHK. "Efektif Kepmen ini kan tanggal 19 (November 2013)," tuturnya.

 

Ia mengakui bahwa sebagian (pengusaha) sudah ada yang menyampaikan ketidaksanggupan mereka kepada Apindo. "Mereka akan ambil langkah PHK. Dari principal (perusahaan pendukung) mereka itu sudah bilang ke depan mau mengubah sistem produksinya. Mereka mau otomatisasi," tukas Haryadi.

 

Pengusaha tekstil dan garmen juga sudah menyampaikan tidak sanggup. Sudah lempar "handuk". "Jadi beratlah memang situasinya," tandasnya.

 

Menurut Haryadi, para pengelola pabrikan garmin agaknya bakal tutup selamanya. "Mereka nggak akan mau bisnis lagi. Kalau yang punya padat modal, mereka akan beli mesin baru, mau otomatisasi. Kalau seperti bank kemungkinan sebagian akan diambil sebagai karyawan tetap, tapi jumlahnya pasti akan diseleksi betul, juga kompetensinya. Tapi akhirnya semuanya sih akan efisiensi," tegasnya.

 

Haryadi melihat peraturan pemerintah ini jelas-jelas akan merugikan semua pihak, termasuk pemerintah sendiri. "Kalau saya sih lihat karena (pemerintah) selalu melakukan reaksi yang tidak perlu, akhirnya malah merugikan semua pihak," tukasnya.

 

Menurut Haryadi, yang diganggu aturan ini adalah business process dari sebuah perusahaan. "Orang kita itu butuh penyerapan tenaga kerja, ngapain harus diganggu. Kalau dia melanggar ketentuan atau norma itu oke. Tapi kalau business process-nya diganggu, ya stop-lah," katanya.

 

Baca "Komisi IX" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer