Komisi IX Berita » Jelang 19 November, Perusahaan Ramai-ramai Lakukan PHK
Jelang 19 November, Perusahaan Ramai-ramai Lakukan PHK
Penulis : - Editor : Senin, 18 November 2013 07:35:58

GARA-gara peraturan Menakertrans soal tenaga alih daya, sebagian perusahaan memilih merumahkan karyawan kontraknya. Sebagian lagi memilih tutup buku. 

Jakarta - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain yang tertuang dalam Kepmen No.19 Tahun 2012 akan mulai efektif dilaksanakan pada 19 November 2013 mendatang.

 

Kalangan pengusaha mengeluhkan aturan itu. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengutarakan, ada beberapa asosiasi yang sudah menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi Kepmen itu.

 

"Karena, (dalam Kepmen) itu (pengusaha) harus memilih apakah harus memecat pekerja outsourcing (kontrak) atau mengangkat mereka sebagai pegawai tetap. Kalau pegawai tetap, kemungkinan banyak yang keberatan," ujar Haryadi kepada JurnalParlemen, pekan lalu. 

 

Kemungkinannya, kata Haryadi, menjelang 19 November 2013 mendatang, akan banyak terjadi PHK. "Efektif Kepmen ini kan tanggal 19 (November 2013)," tuturnya.

 

Ia mengakui bahwa sebagian (pengusaha) sudah ada yang menyampaikan ketidaksanggupan mereka kepada Apindo. "Mereka akan ambil langkah PHK. Dari principal (perusahaan pendukung) mereka itu sudah bilang ke depan mau mengubah sistem produksinya. Mereka mau otomatisasi," tukas Haryadi.

 

Pengusaha tekstil dan garmen juga sudah menyampaikan tidak sanggup. Sudah lempar "handuk". "Jadi beratlah memang situasinya," tandasnya.

 

Menurut Haryadi, para pengelola pabrikan garmin agaknya bakal tutup selamanya. "Mereka nggak akan mau bisnis lagi. Kalau yang punya padat modal, mereka akan beli mesin baru, mau otomatisasi. Kalau seperti bank kemungkinan sebagian akan diambil sebagai karyawan tetap, tapi jumlahnya pasti akan diseleksi betul, juga kompetensinya. Tapi akhirnya semuanya sih akan efisiensi," tegasnya.

 

Haryadi melihat peraturan pemerintah ini jelas-jelas akan merugikan semua pihak, termasuk pemerintah sendiri. "Kalau saya sih lihat karena (pemerintah) selalu melakukan reaksi yang tidak perlu, akhirnya malah merugikan semua pihak," tukasnya.

 

Menurut Haryadi, yang diganggu aturan ini adalah business process dari sebuah perusahaan. "Orang kita itu butuh penyerapan tenaga kerja, ngapain harus diganggu. Kalau dia melanggar ketentuan atau norma itu oke. Tapi kalau business process-nya diganggu, ya stop-lah," katanya.

 

Baca "Komisi IX" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 26 November 2014
Komisi III RDP dengan PPATK
Rabu, 26 November 2014
Komisi VII RPD dengan Pertamina
Rabu, 26 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkominfo

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer