Komisi II Berita » Matamassa, Cara Mudah Laporkan Pelanggaran Pemilu
Matamassa, Cara Mudah Laporkan Pelanggaran Pemilu
Penulis : - Editor : Minggu, 24 November 2013 15:17:23

AJI Jakarta dan iLab meluncurkan aplikasi Matamassa. Melalui aplikasi berbasis telepon genggam itu, siapa saja dapat melaporkan pelanggaran Pileg dan Pilpres 2014 dengan cara mudah. Laporan akan diteruskan ke Bawaslu. 

Matamassa, Cara Mudah Laporkan Pelanggaran Pemilu
JurnalParlemen/Hadi Rahman

Ketua AJI Jakarta Umar Idris mempresentasikan aplikasi Matamassa, di Salihara, Jakarta, Minggu (24/11).

Bawaslu tinggal menindaklanjuti sesuai kewenangannya

 

Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan ICT Laboratory for Social Change (iLab) meluncurkan aplikasi berbasis telepon genggam untuk memantau Pemilu 2014. Aplikasi bernama Matamassa ini dapat digunakan oleh siapa saja untuk memantau Pileg dan Pilpres 2014 di wilayah Jabodetabek.

 

"Dengan menjalankan aplikasi ini, masyarakat bisa melaporkan temuan pelanggaran atau hasil pemantauannya terhadap pemilu dengan cara mudah. Hanya melalui telepon genggam," kata Ketua AJI Jakarta Umar Idris saat mempresentasikan aplikasi Matamassa di Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (24/11). 

 

Cara kerjanya, jika pengguna aplikasi ini melihat terjadinya pelanggaran pemilu, ia bisa mengirim teks laporan, memotret, atau merekam kejadian tersebut untuk kemudian diunggah ke aplikasi Matamassa. Setelah terunggah, tim verifikator Matamassa akan mengecek kelengkapan laporan, termasuk detail lokasi kejadian. 

 

Adapun bentuk pelanggaran pemilu yang dapat dilaporkan meliputi proses pemilu. Misalnya, politik uang, pengadaan logistik, penentuan daftar pemilih tetap, aturan main kampanye, dan sebagainya. "Pokoknya semua hal yang terkait pelanggaran pemilu sesuai ketentuan undang-undang," kata Umar. 

 

Semua laporan dapat langsung disampaikan melalui aplikasi ini. Hanya, untuk bisa mengaktifkannya, pengguna harus terlebih dulu mengunduhnya melalui telepon genggam berbasis iOS (iPhone), Android, atau mengirim SMS ke nomor 0813-7020-2014. 

 

Menurut Umar Idris, penggunaan aplikasi ini akan memudahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelanggaran pemilu. Sebab, aplikasi ini berjalan real time atau seketika. Laporan yang masuk dari pengguna aplikasi dapat langsung dilihat di situs www.matamassa.org. "Bawaslu tinggal menindaklanjuti sesuai kewenangannya," katanya.

 

 

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...