Analisa Berita » Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara
Penulis : - Editor : Senin, 2 Desember 2013 08:49:21

KRISIS di sebuah negara tidak terjadi tiba-tiba. Ia datang dengan didahului prodromes. Sayangnya, para penyelenggara negara justru cenderung mengabaikan sinyal bahaya ini. 

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Halim Mahfudz

Jika prodomes disikapi dengan ignorance (pengabaian), maka jangan salah jika ia menjelma menjadi krisis hebat yang berdampak ke mana-mana

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 2013. Mereka menyatakan mogok kerja sebagai aksi solidaritas terhadap rekan seprofesi yang dipidana gara-gara malpraktik. Aksi ini agak ganjil karena yang biasanya turun ke jalan untuk berunjuk rasa adalah kalangan buruh. Tak pelak, ketika para dokter libur menangani pasien, publik pun terhenyak.

 

Sebelumnya, publik dikejutkan dengan kejadian memilukan sekaligus memalukan. Yakni, ketika sejumlah orang dengan amarah merangsek masuk ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi lalu bertindak anarkis. Peristiwa itu tak sekadar meruntuhkan wibawa lembaga pengadil konstitusi, tapi juga hukum secara umum. 

 

Kedua kasus itu bersumber dari masalah hukum. Pada kasus pertama, pemidanaan dokter dianggap salah alamat. Ini lantaran belum ada sinkronisasi pemahaman antara praktik dokter, pasien, dan penegakan hukum. Setiap pihak merasa benar dengan sudut pandang masing-masing. Setelah ini, dokter pun nampaknya akan memilih langkah "aman" alias agak enggan ketika menangani pasien yang kritis karena khawatir kena pidana jika gagal.

 

Pada kasus kedua, inilah krisis hukum yang sebenarnya menjamur di berbagai tempat. Krisis penegakan hukum terjadi karena ada peremehan terhadap tuntutan mengenai peradilan yang adil, jujur, dan terbuka. 

 

Dalam situasi seperti ini, institusi peradilan seperti MA dan MK sekalipun bisa panik. Para petinggi kedua lembaga itu jelas tersita waktunya untuk menyelesaikan krisis sekaligus menghabiskan energi untuk mengembalikan reputasi. 

 

Khusus kasus anarkis di ruang pengadilan MK, itu harus jadi pelajaran penting bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara lainnya. Tindakan itu adalah perwujudan sikap merendahkan dan tidak mempercayai proses pengadilan di negeri ini. Hal demikian bermula dari berbagai pemberitaan mengenai banyaknya kasus hukum yang diadili dengan tidak transparan, terutama kasus-kasus besar yang melibatkan orang penting.

 

Publik makin menangkap kesan bahwa penegakan hukum di negeri ini memang melempem, bisa diatur, juga bisa dipengaruhi dengan tekanan politis maupun fisik seperti unjuk rasa. Kesan itu makin menguat ketika para koruptor seolah justru terfasilitasi dan terlindungi saat dibui. 

 

Dalam krisis manajemen, hal demikian disebut prodromes: tanda-tanda akan terjadi situasi lebih rumit dan bakal berkembang menjadi ledakan krisis. Pada berbagai konteks lain, prodromes juga nampak pada konflik agraria, konflik antarumat beragama, dan sengketa pilkada. 

 

Sayangnya, prodromes yang bisa juga diartikan sebagai sinyal bahaya jarang ditangkap sebagai pesan penting oleh para penyelenggara negara. Sebaliknya, mereka menganggap prodromes bakal mereda sendiri seiring pergantian berita utama di media massa. Padahal prodromes memberikan peringatan bahwa ada proses salah yang jika ditangani secara salah, maka akan berujung kesalahan pula.

 

Kejadian yang kerap dijadikan para ahli manajemen krisis sebagai contoh nyata prodromes adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Ada pertanyaan, mengapa korban kecelakaan kapal itu lebih banyak lelaki? Penelitian menunjukkan bahwa komposisi ini digunakan lantaran para perempuan diselamatkan terlebih dulu (konsep "ladies first" dalam budaya Barat). Para perempuan diutamakan karena kru tidak tahu berapa sebenarnya daya angkut sekoci darurat di kapal Titanic. Kru tak bisa menghitung jumlah sekoci dibandingkan jumlah penumpang karena tak ada pelatihan keadaan darurat dengan sekoci tersebut. Inilah contoh nyata proses yang salah.

 

Tindakan anarkis di ruang pengadilan MK adalah krisis yang bermula dari prodromes yang diabaikan. Begitu pula dengan dokter yang memilih turun ke jalan ketimbang bertugas melayani pasien. Jika prodomes disikapi dengan ignorance (pengabaian), maka jangan salah jika ia menjelma menjadi krisis hebat yang berdampak ke mana-mana. 

 

Para penyelenggara negara mestinya lebih memahami hal ini dan merespons segera. Jika para penyelenggara negara abai terhadap prodomes, maka sama artinya mereka sengaja ingin menenggelamkan negara. Siapa yang rela?

 

Halim Mahfudz, praktisi komunikasi

Baca "Analisa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...