Komisi IX Berita » 6 Rekomendasi Fraksi PDIP Agar BPJS Bisa Jalan Sesuai Harapan
6 Rekomendasi Fraksi PDIP Agar BPJS Bisa Jalan Sesuai Harapan
Penulis : - Editor : Rabu, 18 Desember 2013 04:44:43

FRAKSI PDIP menyangsikan BPJS bisa mulai berjalan tepat waktu, per 1 Januari 2014. Fraksi ini lantas menyodorkan enam rekomendasi agar BPJS tidak amburadul sejak awal. 

6 Rekomendasi Fraksi PDIP Agar BPJS Bisa Jalan Sesuai Harapan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Rieke Diah Pitaloka saat konferensi pers mengkritisi persiapan BPJS, Selasa (17/12)

kami mendesak agar 12 peraturan turunan BPJS Kesehatan segera diterbitkan pemerintah dan sesuai dengan amanat UU 24 Tahun 2011 dan UU 40 Tahun 2004

Senayan - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meragukan program jaminan sosial yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa dimulai 1 Januari 2014.

 

Keraguan itu muncul karena PDIP melihat belum adanya peraturan turunan UU No. 24 Tahun 2011, belum standarnya fasilitas kesehatan, serta kurangnya tenaga kesehatan. Supaya BPJS siap jalan, Fraksi PDIP merekomendasikan enam poin kepada pemerintah.

 

"Pertama, kami mendesak agar 12 peraturan turunan BPJS Kesehatan segera diterbitkan pemerintah dan sesuai dengan amanat UU 24 Tahun 2011 dan UU 40 Tahun 2004. Termasuk juga segera menyelesaikan revisi peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), juga PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan," ujar Rieke Diah Pitaloka, Selasa (17/12), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

 

Poin kedua, F-PDIP mendesak pemerintah membuat definisi rakyat miskin dan tidak mampu sesuai dengan UU 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. UU ini menyebutkan bahwa yang termasuk rakyat miskin/tidak mampu adalah setiap orang yang memiliki penghasilan/gaji sama dengan atau lebih kecil dari upah minimum kota/kabupaten.

 

"Ketiga, kami mendesak pemerintah agar fasilitas, sarana dan tenaga kesehatan dijamin ketersediaan dan aksesibilitasnya untuk rakyat," ujar anggota Komisi IX DPR RI ini.

 

Keempat, menolak pentahapan kepesertaan BPJS Kesehatan dan mendesak agar jaminan kesehatan seluruh rakyat ditanggung APBN.

 

Kelima, memperjuangkan anggaran kesehatan dalam APBN mencapai 5 persen sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 171 ayat 1. Keenam, mendorong pembentukan Timwas DPR terkait dengan transformasi dan implementasi BPJS.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer