Komisi IX Berita » 6 Rekomendasi Fraksi PDIP Agar BPJS Bisa Jalan Sesuai Harapan
6 Rekomendasi Fraksi PDIP Agar BPJS Bisa Jalan Sesuai Harapan
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Hadi Rahman Rabu, 18 Desember 2013 04:44:43

FRAKSI PDIP menyangsikan BPJS bisa mulai berjalan tepat waktu, per 1 Januari 2014. Fraksi ini lantas menyodorkan enam rekomendasi agar BPJS tidak amburadul sejak awal. 

6 Rekomendasi Fraksi PDIP Agar BPJS Bisa Jalan Sesuai Harapan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Rieke Diah Pitaloka saat konferensi pers mengkritisi persiapan BPJS, Selasa (17/12)

kami mendesak agar 12 peraturan turunan BPJS Kesehatan segera diterbitkan pemerintah dan sesuai dengan amanat UU 24 Tahun 2011 dan UU 40 Tahun 2004

Senayan - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meragukan program jaminan sosial yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa dimulai 1 Januari 2014.

 

Keraguan itu muncul karena PDIP melihat belum adanya peraturan turunan UU No. 24 Tahun 2011, belum standarnya fasilitas kesehatan, serta kurangnya tenaga kesehatan. Supaya BPJS siap jalan, Fraksi PDIP merekomendasikan enam poin kepada pemerintah.

 

"Pertama, kami mendesak agar 12 peraturan turunan BPJS Kesehatan segera diterbitkan pemerintah dan sesuai dengan amanat UU 24 Tahun 2011 dan UU 40 Tahun 2004. Termasuk juga segera menyelesaikan revisi peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), juga PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan," ujar Rieke Diah Pitaloka, Selasa (17/12), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

 

Poin kedua, F-PDIP mendesak pemerintah membuat definisi rakyat miskin dan tidak mampu sesuai dengan UU 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. UU ini menyebutkan bahwa yang termasuk rakyat miskin/tidak mampu adalah setiap orang yang memiliki penghasilan/gaji sama dengan atau lebih kecil dari upah minimum kota/kabupaten.

 

"Ketiga, kami mendesak pemerintah agar fasilitas, sarana dan tenaga kesehatan dijamin ketersediaan dan aksesibilitasnya untuk rakyat," ujar anggota Komisi IX DPR RI ini.

 

Keempat, menolak pentahapan kepesertaan BPJS Kesehatan dan mendesak agar jaminan kesehatan seluruh rakyat ditanggung APBN.

 

Kelima, memperjuangkan anggaran kesehatan dalam APBN mencapai 5 persen sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 171 ayat 1. Keenam, mendorong pembentukan Timwas DPR terkait dengan transformasi dan implementasi BPJS.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...