Komisi IX Berita » 6 Rekomendasi Fraksi PDIP Agar BPJS Bisa Jalan Sesuai Harapan
6 Rekomendasi Fraksi PDIP Agar BPJS Bisa Jalan Sesuai Harapan
Penulis : - Editor : Rabu, 18 Desember 2013 04:44:43

FRAKSI PDIP menyangsikan BPJS bisa mulai berjalan tepat waktu, per 1 Januari 2014. Fraksi ini lantas menyodorkan enam rekomendasi agar BPJS tidak amburadul sejak awal. 

6 Rekomendasi Fraksi PDIP Agar BPJS Bisa Jalan Sesuai Harapan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Rieke Diah Pitaloka saat konferensi pers mengkritisi persiapan BPJS, Selasa (17/12)

kami mendesak agar 12 peraturan turunan BPJS Kesehatan segera diterbitkan pemerintah dan sesuai dengan amanat UU 24 Tahun 2011 dan UU 40 Tahun 2004

Senayan - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meragukan program jaminan sosial yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa dimulai 1 Januari 2014.

 

Keraguan itu muncul karena PDIP melihat belum adanya peraturan turunan UU No. 24 Tahun 2011, belum standarnya fasilitas kesehatan, serta kurangnya tenaga kesehatan. Supaya BPJS siap jalan, Fraksi PDIP merekomendasikan enam poin kepada pemerintah.

 

"Pertama, kami mendesak agar 12 peraturan turunan BPJS Kesehatan segera diterbitkan pemerintah dan sesuai dengan amanat UU 24 Tahun 2011 dan UU 40 Tahun 2004. Termasuk juga segera menyelesaikan revisi peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), juga PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan," ujar Rieke Diah Pitaloka, Selasa (17/12), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

 

Poin kedua, F-PDIP mendesak pemerintah membuat definisi rakyat miskin dan tidak mampu sesuai dengan UU 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. UU ini menyebutkan bahwa yang termasuk rakyat miskin/tidak mampu adalah setiap orang yang memiliki penghasilan/gaji sama dengan atau lebih kecil dari upah minimum kota/kabupaten.

 

"Ketiga, kami mendesak pemerintah agar fasilitas, sarana dan tenaga kesehatan dijamin ketersediaan dan aksesibilitasnya untuk rakyat," ujar anggota Komisi IX DPR RI ini.

 

Keempat, menolak pentahapan kepesertaan BPJS Kesehatan dan mendesak agar jaminan kesehatan seluruh rakyat ditanggung APBN.

 

Kelima, memperjuangkan anggaran kesehatan dalam APBN mencapai 5 persen sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 171 ayat 1. Keenam, mendorong pembentukan Timwas DPR terkait dengan transformasi dan implementasi BPJS.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer