Komisi I Berita » Pembelian Satelit Militer Akan Gunakan Dana PNBP Kemenkominfo
Pembelian Satelit Militer Akan Gunakan Dana PNBP Kemenkominfo
Penulis : - Editor : Kamis, 26 Desember 2013 21:17:58

RENCANA pembelian satelit khusus militer guna menangkal penyadapan bakal segera diwujudkan. Prosesnya dipermudah dengan menggunakan duit PNBP Kemenkominfo, tidak memakai dana APBN 2014.

Pengadaannya tidak dilakukan satu kementerian saja, harus melibatkan Kemenhan, Sekneg, dan Kemenkominfo

Senayan - Rencana pemerintah untuk segera punya satelit khusus militer bakal segera terwujud tahun depan. Soalnya pengadaan satelit guna menangkal penyadapan dan sebagainya itu akan lebih mudah karena tidak menggunakan dana APBN 2014. 

 

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan, satelit itu akan dibeli dengan duit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo. "Ini akan lebih cepat prosesnya. Kalau pakai APBN 2014, mesti melalui pengajuan dan menunggu masukan-masukan," katanya kepada JurnalParlemen, Kamis (26/12). 

 

Menurut Hasanuddin, biaya pembelian satelit itu sekitar Rp 5-7 triliun. Dana segitu agaknya cukup dipenuhi dari PNBP Kemenkominfo 2013. Asal tahu saja, PNBP Kemenkominfo pada 2012 saja mencapai Rp 11,58 triliun. Tahun ini jumlahnya diperkirakan naik. 

 

Tapi, supaya tidak jadi masalah, pembelian satelit itu harus dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga. Sedangkan pengawasannya oleh DPR. Selanjutnya, BPK tinggal mengauditnya. 

 

"Pengadaannya tidak dilakukan satu kementerian saja, harus melibatkan Kemenhan, Sekneg, dan Kemenkominfo. Kemenhan sebagai institusi yang mengamankan perangkat persandian, Sekneg sebagai wakil pemerintah dan presiden, sedangkan Kemenkominfo penyedia jalur komunikasi," katanya.

 

Sebelumnya, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan segera menindaklanjuti pengembangan sistem pertahanan siber dan punya satelit sendiri untuk keperluan itu. Dikendalikan oleh Kemenhan, pertahanan siber yang ia maksud akan jadi tugas BIN, BAIS, Lemsaneg, dan Polri. Nantinya, pertahanan siber dioperasikan TNI, sedangkan kriminal siber ditangani Polri.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...