Komisi V Berita » Benahi Infrastruktur, Anggaran Kementerian PU Ditambah Rp 9,2 T
Benahi Infrastruktur, Anggaran Kementerian PU Ditambah Rp 9,2 T
Penulis : - Editor : Senin, 30 Desember 2013 12:29:01

PENYERAPAN anggaran pada tahun lalu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dianggap baik. Sekitar 50 persen digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Karena itu, Komisi V sepakat menambah pagu anggaran bagi instansi ini menjadi total Rp 84,1 triliun.

Benahi Infrastruktur, Anggaran Kementerian PU Ditambah Rp 9,2 T
JurnalParlemen/Hadi Rahman

Proyek pembangunan jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum di jalur NTT

Catatan kami sebesar 50 persen anggaran Kementerian Pekerjaan Umum diserap untuk pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2013

 

Jakarta - Angka kecelakaan di jalan raya bakal dapat ditekan bila pemerintah membangun jalan yang berkualitas dan tak membahayakan penggunanya. Sebab itulah, Komisi V DPR sepakat menambah alokasi anggaran bagi Kementerian Pekerjaan Umum pada 2014 untuk pembenahan infrastruktur jalan.

 

"Catatan kami sebesar 50 persen anggaran Kementerian Pekerjaan Umum diserap untuk pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2013," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena, di Jakarta, Senin (30/12).

 

Tahun ini Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 69 triliun. Sebanyak Rp 34 triliun di antaranya telah diserap untuk pembangunan jalan raya. Sekurangnya 38 ribu kilometer jalan raya nasional telah dibenahi, mulai dari pelebaran jalan dua ruas menjadi empat ruas hingga penambahan jalan raya yang belum terbangun.

 

Tahun 2014 mendatang, pagu anggaran bagi Kementerian PU ditambah Rp 9,2 triliun. Jadi totalnya adalah Rp 84,1 triliun. "Dari kebutuhan yang diajukan sebesar Rp 110,1 triliun, total anggaran yang disetujui adalah Rp 84,1 triliun," katanya.

 

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, instansinya akan memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kebutuhan mendesak. Selain itu, akan menyelenggarakan penataan ruang yang terdiri dari pengembangan Kota Wisata, Kota Hijau, dan Kawasan Strategis Nasional.

 

Saat ini, pemerintah sedang menggarap pembangunan jalur Pantura Jawa, kalur Lintas Timur Sumatera, Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, Lintas Maluku, 11 ruas jalan di Papua, dan jalur Nusa Tenggara. Sambil dibenahi, pengelolaan jalan di seluruh Tanah Air akan diatur dengan RUU tentang Jalan yang kini masih digodok Komisi V.

 

"Mudah-mudahan program legislasi Komisi V dapat disetujui menjadi UU sebelum masa jabatan DPR periode ini berakhir pada pertengahan tahun depan," harap legislator asal Papua Barat.

 

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...