Komisi VI Berita » Tak Ingin Makin Merugi, Pertamina Naikkan Harga Elpiji Nonsubsidi
Tak Ingin Makin Merugi, Pertamina Naikkan Harga Elpiji Nonsubsidi
Penulis : - Editor : Rabu, 1 Januari 2014 11:07:39

HARGA elpiji 12 kg naik sebesar Rp 3.959. Meskipun harganya sudah naik, Pertamina mengaku masih "jual rugi" kepada konsumen. Selama enam tahun belakangan, Pertamina mengaku rugi Rp 22 triliun karena terlalu murah menjual elpiji.  

Tak Ingin Makin Merugi, Pertamina Naikkan Harga Elpiji Nonsubsidi

 kondisi ini diyakini tak banyak berpengaruh pada daya beli masyarakat, mengingat konsumennya adalah kalangan mampu

Jakarta - PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg sebesar Rp 3.959.

 

Vice President Corporate Communications Pertamina Ali Mundakir dalam siaran persnya, Rabu (1/1) mengatakan, kenaikan itu dilakukan karena harga pokok gas alam cair di pasar naik sedangkan nilai tukar rupiah turun. "Kondisi ini tentu tak sehat secara korporasi karena tak menjamin keberlangsungan pasokan elpiji kepada masyarakat," katanya.

 

Pertamina mengaku saat ini menjual elpiji 12 kg nonsubsidi dengan harga jauh di bawah harga pokok perolehan. Harga yang berlaku selama ini adalah harga yang ditetapkan pada Oktober 2009 yaitu Rp 5.850 per kg. Padahal harga pokok perolehan kini telah mencapai Rp 10.787 per kg. Singkat kata, selama ini Pertamina menjual lebih murah dan menanggung selisihnya sehingga menanggung kerugian hingga Rp 22 triliun dalam enam tahun belakangan.

 

Sebab itulah, terhitung 1 Januari 2014, Pertamina memberlakukan harga baru elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg secara serentak di seluruh Indonesia. Sampai di tangan konsumen, harga bisa beragam tergantung jarak SPBBE ke titik serah (supply point). 

 

Menurut Ali Mundakir, dengan harga baru ini pun Pertamina masih "jual rugi" kepada konsumen sebesar Rp 2.100 per kg. Namun, apa boleh buat, Pertamina tak ingin rugi lebih besar. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada Februari 2012, Pertamina merugi Rp 7,73 triliun pada periode Oktober 2011 hingga Oktober 2012. Jika diteruskan, negara bakal menelan kerugian juga lebih besar. 

 

Kenaikan harga ini, kata Ali Mundakir, juga telah sesuai dengan Pasal 25 Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas. 

 

Bagi masyarakat, kenaikan harga ini akan berdampak pengeluaran hingga Rp 47 ribu per bulan atau Rp 1.566 per hari. "Namun, kondisi ini diyakini tak banyak berpengaruh pada daya beli masyarakat, mengingat konsumennya adalah kalangan mampu. Untuk konsumen ekonomi lemah dan usaha mikro, pemerintah menyediakan elpiji 3 kg bersubsidi yang harganya lebih murah," katanya.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...