Komisi VI Berita » Pengusaha Kritisi Kinerja Buruk Pengelola Pelabuhan
Pengusaha Kritisi Kinerja Buruk Pengelola Pelabuhan
Penulis : - Editor : Jum`at, 10 Januari 2014 21:42:45

BIAYA logistik masih tinggi akibat lemahnya infrastruktur, terutama pelabuhan. Padahal pemerintah selalu berkoar membenahi pelabuhan dan membangun infrastruktur hingga ke daerah guna menghadapi perdagangan bebas ASEAN. 

Pengusaha Kritisi Kinerja Buruk Pengelola Pelabuhan
JurnalParlemen/Charles Siahaan

Zaidy Masita

Sangat disayangkan kondisi Pelabuhan Priok selama tiga tahun terakhir belum mengalami perbaikan secara signifikan

Jakarta - Para pengusaha mengeluhkan masih tingginya biaya logistik akibat infrastruktur, terutama pelabuhan, belum maksimal.

 

"Sudah rahasia umum, waktu tunggu kontainer (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok menjadi penyumbang utama tingginya ongkos logistik di Indonesia," ujar Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaidy Masita di Jakarta, Jumat (10/1).

 

Ia menilai lonjakan waktu tunggu kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dari 4,8 hari pada Oktober 2010 menjadi 8-10 hari pada 2013 bisa memperburuk iklim perdagangan, khususnya ekspor-impor. Makin panjang waktu tunggu berarti makin tinggi pula biaya transportasi dan logistik baik di darat maupun laut.

 

"Kondisi ini tentunya meresahkan kalangan pengusaha pelayaran karena tidak adanya kepastian bagi pemilik barang akibat proses pengeluaran batang yang memakan waktu cukup lama," ujarnya.

 

Menurut dia, pengelola Pelabuhan Tanjung Priok gagal mengantisipasi pertumbuhan arus barang. Padahal setiap tahun ada prediksi pertumbuhan ekonomi yang jelas berdampak pada kenaikan arus barang di pelabuhan itu.

 

"Sangat disayangkan kondisi Pelabuhan Priok selama tiga tahun terakhir belum mengalami perbaikan secara signifikan sehingga target pembenahan inefisiensi logistik nasional tak kunjung tercapai," tandas Zaidy.

 

Pemerintah selalu berkoar akan menggenjot pembangunan infrastruktur dan pengembangan pelabuhan hingga daerah terpencil guna menyambut pasar bebas ASEAN tahun 2015. Tapi nyatanya, pelabuhan yang ada di pusat negara pun kondisinya masih begitu saja.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...