Komisi VI Berita » Penerapan UU Minerba Bakal Hidupkan Industri Aluminium
Penerapan UU Minerba Bakal Hidupkan Industri Aluminium
Penulis : - Editor : Senin, 13 Januari 2014 22:34:13

ATURAN mengenai larangan ekspor bahan mineral mentah didukung oleh Asosiasi Metalurgi dan Mineral Indonesia (AMMI). Pengurus asosiasi ini pernah melihat Menteri Perindustrian terperangah melihat bauksit Indonesia menumpuk di Cina. 

Penerapan UU Minerba Bakal Hidupkan Industri Aluminium
JurnalParlemen/Charles Siahaan

Ryad Chairil

Kita tidak perlu impor bahan baku aluminium lagi. Masyarakat pun akan mendapat produk dengan harga yang murah dan berkualitas baik

Jakarta - Asosiasi Metalurgi dan Mineral Indonesia (AMMI) menyambut baik pemberlakukan PP No. 01/2004 sebagai pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Aturan itu melarang ekspor hasil tambang dalam bentuk mentah atau belum diolah.

 

Bagi AMMI, pemberlakuan aturan itu merupakan babak baru bagi pembangunan Indonesia yang lebih maju melalui industrialisasi hilir mineral. Keberadaan PP tersebut akan menjembatani mata ranti pasokan (supply chain) industri dari hulu di sisi pertambangan mineral hingga ke pembangunan industri loga dan manufaktur di sisi hilir.

 

"Kami memberi apresiasi tinggi kepada pemerintah atas pemberlakuan aturan tersebut," kata Ketua Umum AMMI Ryad Chairil, di Jakarta, Senin (13/1).

 

Masyarakat Indonesia sudah jengah melihat negara lain maju dalam pembangunan industri logam dan manufaktur dengan mengolah bijih mineral dari Indonesia. Padahal di Indonesia banyak tenaga ahli yang mampu mengolah dan memurnikan bijih mineral untuk membangun industri manufaktur yang kuat. Selama ini kemajuan Indonesia terhambat kebijakan pemerintah yang selalu mengizinkan ekspor bijih mineral mentah.

 

Ryad bercerita, Menteri Perindustrian MS Hidayat sempat kaget melihat 3 ton bauksit dari Indonesia menumpuk di Cina. Padahal bauksit sebanyak itu cukup untuk menjalankan operasional PT Inalum selama 46 tahun. Dengan demikian, PT Inalum akan dapat menyuplai bahan baku industri aluminium dalam negeri mulai dari peranti masak hingga otomotif.  

 

"Kita tidak perlu impor bahan baku aluminium lagi. Masyarakat pun akan mendapat produk dengan harga yang murah dan berkualitas baik," katanya.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...