Komisi VI Berita » Indonesia Harus Kuasai Teknologi Pengolahan Mineral
Indonesia Harus Kuasai Teknologi Pengolahan Mineral
Penulis : - Editor : Senin, 13 Januari 2014 23:20:54

ASOSIASI Metalurgi dan Mineral Indonesia (AMMI) menolak anggapan bahwa Indonesia tak sanggup mengolah mineral. Banyak ahli di dalam negeri yang mampu menciptakan teknologi pengolahan mineral, penggunaan teknologi asing mestinya diaudit dulu. 

Indonesia Harus Kuasai Teknologi Pengolahan Mineral
JurnalParlemen/Charles Siahaan

Ryad Chairil

Selama ini mereka tidak terlihat oleh saudara sendiri karena kebijakan nasional tak mendukung tumbuh kembangnya industri logam nasional

Jakarta - Setelah pemberlakuan PP No.1 Tahun 2014 tentang larangan ekspor bahan mineral mentah, pemerintah harus segera memprogamkan kebijakan teknologi pengolahan dan pemurnian mineral. Hal ini supaya Indonesia tidak terus tergantung pada asing untuk mengolah mineral.

 

Ketua Asosiasi Metalurgi dan Mineral Indonesia (AMMI) Ryad Chairil mengungkapkan, beberapa lembaga riset seperti LIPI di Lampung sudah menginisiasi pembuatan produk Blast Furnace. Lembaga Teknologi Mineral Batubara (Tekmira) juga berhasil membikin Rotary Kiln. Keduanya merupakan teknologi pemurnian mineral. 

 

"Pemerintah harus mendukung kedua lembaga tersebut dan membuka jalan agar teknologinya dipakai di dalam negeri. Pihak perbankan nasional pun harus membantu dari sisi pendanaan dan pemasaran," ujar Ryad Chairil, di Jakarta, Senin (13/1).

 

Menurut dia, banyak orang Indonesia yang ahli mengolah mineral. Mereka tersebar di Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, dan beberapa daerah lainnya. Mereka mampu menciptakan berbagai teknologi pengolahan dan pemurnian mineral. Sayangnya, hasil penelitian itu hanya tersimpan di perpustakaan dan laboratorium karena belum ada kebijakan nasional yang mendukungnya.

 

Ia menolak anggapan bahwa orang Indonesia tak sanggup mengolah mineral dan mengelola manajemen pabrik peleburan kelas jumbo. Krakatau Steel, Smelter Gresik, Antam, PT Timah, Inalum, dan bahkan perusahaan sekelasnya yang dikuasai pemodal asing banyak mengandalkan tenaga ahli dari dalam negeri. Hanya, "Selama ini mereka tidak terlihat oleh saudara sendiri karena kebijakan nasional tak mendukung tumbuh kembangnya industri logam nasional," katanya.

 

Kalaupun pemerintah mengizinkan penggunaan teknologi dari negara lain untuk mengolah mineral, teknologi itu harus diaudit terlebih dulu oleh, misalnya, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Audit teknologi penting untuk menjaga dan melindungi kepentingan umum dan lingkungan. Namun, audit ini harus dilakukan secara efisien, akuntabel, dan tidak berbelit.

 

"Jika diperlukan, kami siap membantu melaksanakan audit teknologi itu. Tapi, pemerintah harus memberikan insentif kepada perusahaan yang berkomitmen mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri," katanya.

 

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...