Komisi VI Berita » Pemerintah Perlu Beri Kompensasi bagi Korban Banjir
Pemerintah Perlu Beri Kompensasi bagi Korban Banjir
Penulis : - Editor : Selasa, 21 Januari 2014 13:23:35

KOMISI VI DPR berharap pemerintah memberikan kompensasi bagi masyarakat dan pelaku industri yang terkena banjir. Bentuknya bisa berupa pemotongan tarif listrik.

Pemerintah Perlu Beri Kompensasi bagi Korban Banjir
JurnalParlemen/Hadi Rahman

Pengelola bengkel sedang membersihkan tempat usahanya yang terendam banjir di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (20/1).

Akibat banjir ini, sektor industri benar-benar terpukul. Agar mereka tidak kolaps, pemerintah perlu berikan semacam insentif pada sektor industri yang merugi akibat banjir

 

Senayan - Masyarakat maupun pelaku industri yang jadi korban banjir mengalami kerugian. Bagi pelaku industri, kerugian itu disebabkan turunnya kegiatan produksi.

 

Untuk itu, anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno berharap pemerintah memberikan kompensasi bagi masyarakat dan pelaku industri yang terkena banjir. Kompensasi itu bisa berupa keringanan pembayaran listrik dari PLN. Sebab, selama banjir terjadi, pasokan listrik terhenti.

 

Sedangkan pelaku industri, sebaiknya diberi kompensasi berupa potongan biaya listrik, potongan pajak, dan stimulus lain. Tentu saja kompensasi ini hanya berlaku sementara. Selain itu, ada syarat ketat, misalnya, hanya diberikan kepada sektor industri yang benar-benar lumpuh karena banjir.

 

"Akibat banjir ini, sektor industri benar-benar terpukul. Produksi mereka berkurang hingga anjlok. Agar mereka tidak kolaps, pemerintah perlu berikan semacam insentif pada sektor industri yang merugi akibat banjir. Namun, dengan syarat yang ketat," kata Hendrawan Supratikno, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (21/1).

 

Pemerintah sebenarnya tak tinggal diam. Presiden Yudhoyono dalam rapat terbatas di kantornya, Selasa (21/1) menginstruksikan jajarannya bergerak cepat membantu para korban bencana di wilayah masing-masing. Presiden meminta mereka tak ragu mengucurkan anggaran untuk korban bencana, asalkan sesuai aturan. Supaya tak salah langkah, pengucuran anggaran sebaiknya dikonsultasikan dengan penegak hukum dan lembaga terkait. 

 

Presiden mengaku sudah membicarakan masalah anggaran untuk membantu korban bencana dengan Menteri Keuangan Chatib Basri. Presiden ingin agar mereka diberikan semacam pinjaman untuk modal bekerja. "Insya Allah saya akan segera turun ke lapangan hari ini untuk melihat langsung," janji Presiden Yudhoyono. 

 

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...