Komisi VI Berita » Hindari Bencana, Pemerintah Harus Lakukan Pembangunan Selaras Alam
Hindari Bencana, Pemerintah Harus Lakukan Pembangunan Selaras Alam
Penulis : - Editor : Selasa, 21 Januari 2014 15:40:04

BANJIR tak hanya melanda Jakarta tapi juga sejumlah daerah lain di Indonesia. Ini disebabkan kerusakan ekologis lantaran pembangunan yang tak selaras alam. Pemerintah harus membenahinya. 

Hindari Bencana, Pemerintah Harus Lakukan Pembangunan Selaras Alam
JurnalParlemen/Hadi Rahman

Sampah menumpuk di Sungai Ciliwung yang melintasi bawah jembatan layang Kalibata, Jakarta Selatan, setelah banjir, Senin (20/1). Pembangunan yang tak memperhatikan lingkungan menyebabkan banjir melanda beberapa daerah. 

Pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap rencana pembangunan yang tak memperhatikan alam, tidak disertai Amdal

 

Jakarta –  Banjir yang melanda Jakarta dan beberapa daerah lain terjadi karena rusaknya ekologis akibat kebijakan pembangunan yang tak memperhatikan alam. Lahan hijau dan kawasan penampung air diubah jadi permukiman dan lahan industri.

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan, laju kerusakan ekologis di Indonesia dari tahun ke tahun makin memprihatinkan. Itu terlihat dari penutupan luas tutupan hutan dari 49,37 persen pada 2008 menjadi 47,73 persen pada 2012 atau terdegradasi 1,64 persen dalam empat tahun. 

 

"Pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap rencana pembangunan yang tak memperhatikan alam, tidak disertai Amdal. Pemerintah juga harus menyelamatkan ekologi yang makin rusak," kata Firman, di Jakarta, Selasa (21/1).

 

Menurut dia, banjir yang berulang di Jakarta terjadi karena wilayah sekitarnya telanjur rusak dan tak kunjung dibenahi. "Alih fungsi lahan yang tidak pada tempatnya dan hanya untuk kepentingan bisnis membuat kerusakan semakin tak terelakkan. Ini tidak lepas dari peran pemerintah yang mengizinkannya," katanya.

 

Pemerintah daerah yang terkena banjir tentu tak bisa menanggulangi bencana itu sendiri. Perlu keterlibatan pemerintah pusat dan daerah-daerah lain di sekitarnya. Selain di Jakarta, banjir juga melanda Kota Manado (Sulawesi Utara), Tulang Bawang (Lampung), Kota Jambi, Kabupatan Bungo, Merani dan Sorolangun (Jambi), Musi Rawas  (Sumsel), Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Baru (Sulsel), dan Cirebon, Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu (Jawa Barat).

 

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...