Komisi VI Berita » Mau Disahkan, RUU Perdagangan Dijamin Tak Liberal
Mau Disahkan, RUU Perdagangan Dijamin Tak Liberal
Penulis : - Editor : Kamis, 30 Januari 2014 13:33:17

PEMERINTAH dan DPR sudah menuntaskan RUU Perdagangan yang mulai dibahas sejak Oktober 2013. Siap diusung ke rapat paripurna untuk disahkan, DPR dan pemerintah menjamin RUU ini tak seliberal yang dibayangkan.

Mau Disahkan, RUU Perdagangan Dijamin Tak Liberal
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Norsy, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima, dan peneliti LPEM FEUI Surjadi saat diskusi forum legislasi dengan tema RUU perdagangan di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2013). Aria Bima menjamin RUU ini tak menganut ekonomi liberal.

Memang tidak pro pasar, tapi juga tidak pro pelaku usaha. RUU ini mengadopsi banyak kepentingan

Senayan - Rancangan Undang-undang tentang Perdagangan diharapkan bisa diangkut ke rapat paripurna untuk disahkan DPR RI pada 7 Pebruari mendatang. Harapan itu datang dari DPR dan juga pemerintah (Kementerian Perdagangan) saat jumpa pers bersama di Kompleks Parlemen, Rabu (29/01). 

 

Menurut Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, RUU ini akan mengedepankan kepentingan nasional dan ditujukan untuk melindungi pasar domestik dan produk ekspor Indonesia, memperkuat daya saing dan nilai tambah produk dalam negeri. 

 

"RUU ini merupakan lompatan besar dan baka menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia," kata Gita Wirjawan sembari tersenyum.

 

Meneruskan keterangan Gita, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan, RUU ini tak seliberal yang dikhawatirkan sejumlah kalangan. Sejumlah hal yang dianggap terlalu condong pada ekonomi liberal sudah direvisi berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

 

"Memang tidak pro pasar, tapi juga tidak pro pelaku usaha. RUU ini mengadopsi banyak kepentingan," kata politisi PDIP ini.

 

RUU Perdagangan dibahas di DPR sejak Oktober 2013. Bila disahkan, maka kali pertama Indonesia punya undang-undang mengenai perdagangan. Selama ini, tata niaga perdagangan diatur oleh UU Penyaluran Perusahaan yang dibikin Pemerintah Kolonial Belanda pada 1934.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...