Komisi VI Berita » 7 Poin yang Dimuat RUU Perdagangan
7 Poin yang Dimuat RUU Perdagangan
Penulis : - Editor : Kamis, 30 Januari 2014 14:49:45

RUU Perdagangan tinggal selangkah lagi disahkan di rapat paripurna DPR. Pemerintah dan DPR menjanjikan RUU ini tak liberal. Ada tujuh poin yang termuat dalam RUU ini. Apa sajakah?

7 Poin yang Dimuat RUU Perdagangan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDIP

RUU yang merupakan inisiatif pemerintah ini akan menjadi RUU payung bagi segala peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan

 

Senayan - Komisi VI DPR dan pemerintah sudah membereskan pembahasan RUU Perdagangan. RUU ini tinggal disodorkan ke rapat paripurna DPR RI pada 7 Februari 2014.

 

Dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (28/1) Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan RUU ini sudah mengakomodir banyak kepentingan. Tidak seliberal yang dikhawatirkan sejumlah kalangan.

 

"RUU yang merupakan inisiatif pemerintah ini akan menjadi RUU payung bagi segala peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan," kata politisi PDIP ini.

 

Secara substansial, RUU ini akan mengatur beberapa hal berikut ini:

 

Pertama, produk yang diperdagangkan di dalam negeri semaksimal mungkin diproduksi di dalam negeri. Kedua, RUU ini akan menopang ketahanan ekonomi nasional. Ketiga, memberikan perlindungan konsumen. Keempat, pelaku usaha kecil mikro dan menengah dapat bekerja efisien dan lebih maju. 

 

Kelima, akan menjadi dasar dan payung hukum bagi usaha di bidang perdagangan elektronis (e-commerce). Keenam, melindungi kedaulatan rakyat. Ketujuh, pembentukan komite perdagangan nasional.

 

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...