Peristiwa Berita » PP 109/2012 Diteken, Tembakau Impor Banjiri Indonesia
PP 109/2012 Diteken, Tembakau Impor Banjiri Indonesia
Penulis : - Editor : Minggu, 13 Januari 2013 13:35:12

Dalam beberapa tahun terakhir, impor tembakau selalu melonjak tiap tahun.

Tembakau impor lebih bisa memenuhi standardisasi ketimbang tembakau lokal. Tembakau lokal akan tertekan oleh tembakau impor.

Jakarta - Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nurtantio Wisnu Brata menegaskan, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, telah memberi karpet merah bagi tembakau impor.

"Dalam beberapa tahun terakhir, impor tembakau selalu melonjak tiap tahun," katanya di Jakarta, Minggu (13/1).

Dia mencatat, pada 2003, volume impor tembakau hanya 23.000 ton. Kemudian impor di 2011 naik menjadi 91.000 ton. "Pada 2012 impor tembakau menembus 100.000 ton dan dikhawatirkan tahun ini impor tembakau bisa 120.000 ton," tuturnya.

Masuknya tembakau impor, sambungnya, berpotensi memukul harga tembakau di kalangan petani lokal. Dia mencontohkan, pada 2012 ketika impor tembakau cenderung meningkat, harga tembakau terkoreksi. "Tahun lalu, harga tembakau turun 20 persen hingga 35 persen dibandingkan harga 2011," paparnya.

Di saat yang sama, produksi tembakau selama 2012 naik 9,68 persen year-on-year menjadi 170.000 ton. Nurtantio menyebutkan, pasal-pasal dalam PP yang memberatkan dan sekaligus berkorelasi memuluskan impor di antaranya soal standardisasi, tata niaga, diversifikasi produk dan kegiatan promosi/periklanan.

"Pasal 10 hingga pasal 12 jelas akan menekan petani tembakau karena ada standardisasi dan petani tembakau tidak bisa memenuhi ini," tegasnya.

Pasal 10 ayat 1 PP 109 menyebutkan, setiap orang yang memproduksi produk tembakau berupa rokok harus melakukan pengujian kandungan kadar nikotin dan tar per batang untuk setiap varian yang diproduksi.

Kemudian pasal 11 ayat 1 mengamanatkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Para petani keberatan dengan pemberlakuan uji kadar nikotin dan tar. Pengujian itu butuh biaya tak sedikit," paparnya.

"Tembakau impor lebih bisa memenuhi standardisasi ketimbang tembakau lokal. Tembakau lokal akan tertekan oleh tembakau impor," ujarnya.

Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menjamin, berlakunya PP Nomor 109 Tahun 2012 tidak akan mematikan industri rokok. Kalau dibilang PP ini mematikan industri, apalagi merugikan petani rokok, kata Agung, tidak benar. Agung menambahkan, petani tembakau juga tidak perlu resah karena tujuan utama ditetapkannya aturan tersebut cuma untuk mengontrol konsumsi rokok berlebihan di masyarakat.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer