Peristiwa Berita » PP 109/2012 Diteken, Tembakau Impor Banjiri Indonesia
PP 109/2012 Diteken, Tembakau Impor Banjiri Indonesia
Penulis : - Editor : Minggu, 13 Januari 2013 13:35:12

Dalam beberapa tahun terakhir, impor tembakau selalu melonjak tiap tahun.

Tembakau impor lebih bisa memenuhi standardisasi ketimbang tembakau lokal. Tembakau lokal akan tertekan oleh tembakau impor.

Jakarta - Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nurtantio Wisnu Brata menegaskan, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, telah memberi karpet merah bagi tembakau impor.

"Dalam beberapa tahun terakhir, impor tembakau selalu melonjak tiap tahun," katanya di Jakarta, Minggu (13/1).

Dia mencatat, pada 2003, volume impor tembakau hanya 23.000 ton. Kemudian impor di 2011 naik menjadi 91.000 ton. "Pada 2012 impor tembakau menembus 100.000 ton dan dikhawatirkan tahun ini impor tembakau bisa 120.000 ton," tuturnya.

Masuknya tembakau impor, sambungnya, berpotensi memukul harga tembakau di kalangan petani lokal. Dia mencontohkan, pada 2012 ketika impor tembakau cenderung meningkat, harga tembakau terkoreksi. "Tahun lalu, harga tembakau turun 20 persen hingga 35 persen dibandingkan harga 2011," paparnya.

Di saat yang sama, produksi tembakau selama 2012 naik 9,68 persen year-on-year menjadi 170.000 ton. Nurtantio menyebutkan, pasal-pasal dalam PP yang memberatkan dan sekaligus berkorelasi memuluskan impor di antaranya soal standardisasi, tata niaga, diversifikasi produk dan kegiatan promosi/periklanan.

"Pasal 10 hingga pasal 12 jelas akan menekan petani tembakau karena ada standardisasi dan petani tembakau tidak bisa memenuhi ini," tegasnya.

Pasal 10 ayat 1 PP 109 menyebutkan, setiap orang yang memproduksi produk tembakau berupa rokok harus melakukan pengujian kandungan kadar nikotin dan tar per batang untuk setiap varian yang diproduksi.

Kemudian pasal 11 ayat 1 mengamanatkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Para petani keberatan dengan pemberlakuan uji kadar nikotin dan tar. Pengujian itu butuh biaya tak sedikit," paparnya.

"Tembakau impor lebih bisa memenuhi standardisasi ketimbang tembakau lokal. Tembakau lokal akan tertekan oleh tembakau impor," ujarnya.

Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menjamin, berlakunya PP Nomor 109 Tahun 2012 tidak akan mematikan industri rokok. Kalau dibilang PP ini mematikan industri, apalagi merugikan petani rokok, kata Agung, tidak benar. Agung menambahkan, petani tembakau juga tidak perlu resah karena tujuan utama ditetapkannya aturan tersebut cuma untuk mengontrol konsumsi rokok berlebihan di masyarakat.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer