Komisi X Berita » Pelaksanaan Uji Publik Kurikulum 2013 Kurang Ideal
Pelaksanaan Uji Publik Kurikulum 2013 Kurang Ideal
Penulis : - Editor : Minggu, 13 Januari 2013 14:00:16

Masih banyak pihak yang menganggap uji publik ini hanya untuk melegitimasi kurikulum baru.

Pelaksanaan Uji Publik Kurikulum 2013 Kurang Ideal

Ada yang mengeluhkan tidak adanya sesi tanya jawab, ada yang merasa terlalu digiring pada power point paparan uji publik, ada yang meragukan utilisasi masukan publik bila silabus atau modul atau bukunya sudah jadi dan lain sebagainya.

Jakarta – Rencana pemberlakuan Kurikulum 2013 masih terus dipertanyakan oleh DPR kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),
terutama terkait pelaksanan uji publik Kurikulum 2013 sekitar satu bulan lalu.

"Saya menilai pelaksanaan uji publik ini kurang ideal, sehingga wajar saja jika ada pihak-pihak yang menganggap uji publik sekadar formalitas atau terkesan dipaksakan. Ada yang mengeluhkan tidak adanya sesi tanya jawab, ada yang merasa terlalu digiring pada power point paparan uji publik, ada yang meragukan utilisasi masukan publik bila silabus atau modul atau bukunya sudah jadi dan lain sebagainya," ujar anggota Komisi X DPR Herlini Amran dalam rilisnya, Minggu (13/1).

Lebih lanjut politisi PKS ini mengatakan, ketika dia melakukan serap aspirasi terkait perubahan, justu banyak dari masyarakat dalam hal ini guru, pengurus sekolah, orangtua murid, wartawan dan lain sebagainya justru mempertanyakan persiapan pemerintah terkait akan melakukan pergantian kurikulum ini.

Menurut Herlini, kebanyakan justru tidak setuju terhadap pergantian kurikulum ini. Akan tetapi, ia sangat takjub dengan hasil survei/polling yang angka-angkanya begitu mendukung implementasi Kurikulum 2013 dari pemaparan Mendikbud.

"Terus terang saya sukar mempercayai validasinya. Karena tidak mengetahui prosesnya dan metode pelaksanaannya. Masih banyak pihak yang menganggap uji publik ini hanya untuk melegitimasi saja. Dan jika laporan hasilnya seperti ini sukar divalidasi, ya wajar diragukan masyarakat umum," paparnya.

Herlini juga mempertanyakan pihak mana saja yang terlibat, dan masukan apa yang sudah diterima Kemendikbud. Herlini memandang sangat strategis menyerap gagasan atau masukan pihak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan terkait secara tertulis. Hal itu akan lebih komprehensif dan hasilnya lebih berbobot.

Karena itu, anggota DPR Dapil Kepulauan Riau itu berharap Kemendikbud bisa memberikan penjelasan lebih detail kepada publik dan Panja Kurikulum Komisi X DPR, bagaimana teknis pelaksanaan uji publik yang dilakukan bulan lalu, sehingga menjamin masukan publik paralel dengan rumusan akhir Kurikulum 2013.

"Jangan sampai semua masukan itu ditabulasi saja, sementara konsepsi akhir kurikulum sudah dibuat duluan," pungkasnya.

Baca "Komisi X" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer