Komisi X Berita » Pelaksanaan Uji Publik Kurikulum 2013 Kurang Ideal
Pelaksanaan Uji Publik Kurikulum 2013 Kurang Ideal
Penulis : - Editor : Minggu, 13 Januari 2013 14:00:16

Masih banyak pihak yang menganggap uji publik ini hanya untuk melegitimasi kurikulum baru.

Pelaksanaan Uji Publik Kurikulum 2013 Kurang Ideal

Ada yang mengeluhkan tidak adanya sesi tanya jawab, ada yang merasa terlalu digiring pada power point paparan uji publik, ada yang meragukan utilisasi masukan publik bila silabus atau modul atau bukunya sudah jadi dan lain sebagainya.

Jakarta – Rencana pemberlakuan Kurikulum 2013 masih terus dipertanyakan oleh DPR kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),
terutama terkait pelaksanan uji publik Kurikulum 2013 sekitar satu bulan lalu.

"Saya menilai pelaksanaan uji publik ini kurang ideal, sehingga wajar saja jika ada pihak-pihak yang menganggap uji publik sekadar formalitas atau terkesan dipaksakan. Ada yang mengeluhkan tidak adanya sesi tanya jawab, ada yang merasa terlalu digiring pada power point paparan uji publik, ada yang meragukan utilisasi masukan publik bila silabus atau modul atau bukunya sudah jadi dan lain sebagainya," ujar anggota Komisi X DPR Herlini Amran dalam rilisnya, Minggu (13/1).

Lebih lanjut politisi PKS ini mengatakan, ketika dia melakukan serap aspirasi terkait perubahan, justu banyak dari masyarakat dalam hal ini guru, pengurus sekolah, orangtua murid, wartawan dan lain sebagainya justru mempertanyakan persiapan pemerintah terkait akan melakukan pergantian kurikulum ini.

Menurut Herlini, kebanyakan justru tidak setuju terhadap pergantian kurikulum ini. Akan tetapi, ia sangat takjub dengan hasil survei/polling yang angka-angkanya begitu mendukung implementasi Kurikulum 2013 dari pemaparan Mendikbud.

"Terus terang saya sukar mempercayai validasinya. Karena tidak mengetahui prosesnya dan metode pelaksanaannya. Masih banyak pihak yang menganggap uji publik ini hanya untuk melegitimasi saja. Dan jika laporan hasilnya seperti ini sukar divalidasi, ya wajar diragukan masyarakat umum," paparnya.

Herlini juga mempertanyakan pihak mana saja yang terlibat, dan masukan apa yang sudah diterima Kemendikbud. Herlini memandang sangat strategis menyerap gagasan atau masukan pihak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan terkait secara tertulis. Hal itu akan lebih komprehensif dan hasilnya lebih berbobot.

Karena itu, anggota DPR Dapil Kepulauan Riau itu berharap Kemendikbud bisa memberikan penjelasan lebih detail kepada publik dan Panja Kurikulum Komisi X DPR, bagaimana teknis pelaksanaan uji publik yang dilakukan bulan lalu, sehingga menjamin masukan publik paralel dengan rumusan akhir Kurikulum 2013.

"Jangan sampai semua masukan itu ditabulasi saja, sementara konsepsi akhir kurikulum sudah dibuat duluan," pungkasnya.

Baca "Komisi X" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer