Komisi X Berita » Pelaksanaan Uji Publik Kurikulum 2013 Kurang Ideal
Pelaksanaan Uji Publik Kurikulum 2013 Kurang Ideal
Penulis : - Editor : Minggu, 13 Januari 2013 14:00:16

Masih banyak pihak yang menganggap uji publik ini hanya untuk melegitimasi kurikulum baru.

Pelaksanaan Uji Publik Kurikulum 2013 Kurang Ideal

Ada yang mengeluhkan tidak adanya sesi tanya jawab, ada yang merasa terlalu digiring pada power point paparan uji publik, ada yang meragukan utilisasi masukan publik bila silabus atau modul atau bukunya sudah jadi dan lain sebagainya.

Jakarta – Rencana pemberlakuan Kurikulum 2013 masih terus dipertanyakan oleh DPR kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),
terutama terkait pelaksanan uji publik Kurikulum 2013 sekitar satu bulan lalu.

"Saya menilai pelaksanaan uji publik ini kurang ideal, sehingga wajar saja jika ada pihak-pihak yang menganggap uji publik sekadar formalitas atau terkesan dipaksakan. Ada yang mengeluhkan tidak adanya sesi tanya jawab, ada yang merasa terlalu digiring pada power point paparan uji publik, ada yang meragukan utilisasi masukan publik bila silabus atau modul atau bukunya sudah jadi dan lain sebagainya," ujar anggota Komisi X DPR Herlini Amran dalam rilisnya, Minggu (13/1).

Lebih lanjut politisi PKS ini mengatakan, ketika dia melakukan serap aspirasi terkait perubahan, justu banyak dari masyarakat dalam hal ini guru, pengurus sekolah, orangtua murid, wartawan dan lain sebagainya justru mempertanyakan persiapan pemerintah terkait akan melakukan pergantian kurikulum ini.

Menurut Herlini, kebanyakan justru tidak setuju terhadap pergantian kurikulum ini. Akan tetapi, ia sangat takjub dengan hasil survei/polling yang angka-angkanya begitu mendukung implementasi Kurikulum 2013 dari pemaparan Mendikbud.

"Terus terang saya sukar mempercayai validasinya. Karena tidak mengetahui prosesnya dan metode pelaksanaannya. Masih banyak pihak yang menganggap uji publik ini hanya untuk melegitimasi saja. Dan jika laporan hasilnya seperti ini sukar divalidasi, ya wajar diragukan masyarakat umum," paparnya.

Herlini juga mempertanyakan pihak mana saja yang terlibat, dan masukan apa yang sudah diterima Kemendikbud. Herlini memandang sangat strategis menyerap gagasan atau masukan pihak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan terkait secara tertulis. Hal itu akan lebih komprehensif dan hasilnya lebih berbobot.

Karena itu, anggota DPR Dapil Kepulauan Riau itu berharap Kemendikbud bisa memberikan penjelasan lebih detail kepada publik dan Panja Kurikulum Komisi X DPR, bagaimana teknis pelaksanaan uji publik yang dilakukan bulan lalu, sehingga menjamin masukan publik paralel dengan rumusan akhir Kurikulum 2013.

"Jangan sampai semua masukan itu ditabulasi saja, sementara konsepsi akhir kurikulum sudah dibuat duluan," pungkasnya.

Baca "Komisi X" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer