Komisi VI Berita » Kadin Nilai M Lutfi Mumpuni Pikul Beban Mendag
Kadin Nilai M Lutfi Mumpuni Pikul Beban Mendag
Penulis : - Editor : Rabu, 12 Februari 2014 15:53:54

KADIN meyakini M Lutfi mampu menjalankan tugas yang sebelumnya dilakoni Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan. Apalagi ia bukan orang baru di pemerintahan. Namun, bebannya memang tak ringan.

Kadin Nilai M Lutfi Mumpuni Pikul Beban Mendag

Muhammad Lutfi (sumber: Setkab.go.id)

M Lutfi punya latar belakang sebagai pengusaha. Ia juga mantan Kepala BKPM dan Dubes Jepang sehingga cukup mumpuni dalam tugasnya

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia (Kadin) menyambut positif Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Gita Wirjawan yang undur diri untuk konsen di Konvensi Capres Demokrat.

 

"M Lutfi punya latar belakang sebagai pengusaha. Ia juga mantan Kepala BKPM dan Dubes Jepang sehingga cukup mumpuni dalam tugasnya nanti sebagai Mendag yang baru," kata Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Rabu (12/2).

 

Menurut Suryo, Lutfi akan dihadapkan segudang persoalan seperti neraca perdagangan yang negatif dan impor yang berlebihan. Ia juga harus mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok. "Persoalan-persoalan itu harus dapat dihindari dengan perencanaan yang matang dan tepat waktu," ujarnya.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan baru menggantikan Gita Irawan Wirjawan.

 

Menurut Presiden, Lutfi bukan orang baru di pemerintahan. Selama menjadi Kepala BKPM, Lutfi telah menggerakkan investasi yang telah menjadi pendorong perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah krisis ekonomi global. Sedangkan selama menjadi Dubes Jepang, mitra strategis Indonesia, Lutfi telah memperkuat kerja sama kedua negara di bidang investasi maupun perdagangan.

 

Presiden berpesan kepada Lutfi agar memprioritaskan stabilisasi harga di pasar dalam negeri, mengamankan ekspor, dan menggaet pasar baru untuk meningkatkan ekspor. Selain itu, menjalin kerja sama dalam kerangka G-20, ASEAN, ASEAN Plus, dan APEC.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...