Komisi XI Berita » Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Sasar Keluarga
Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Sasar Keluarga
Penulis : - Editor : Kamis, 13 Februari 2014 06:07:17

OJK menyasar keluarga untuk meningkatkan literasi sektor jasa keuangan. Bekerja sama dengan BKKBN, OJK ingin memberdayakan ekonomi keluarga.

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Sasar Keluarga
JurnalParlemen/Hadi Rahman

Kita akan buat agenda kegiatan dengan BKKBN ke daerah-daerah untuk sosialisasi berbagai aspek keuangan untuk pemberdayaan ekonomi keuarga

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk meningkatkan literasi sektor jasa keuangan guna mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

 

"Ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi keluarga dan perlindungan konsumen sesuai dengan tugas dan fungsi serta wewenang OJK dan BKKBN," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Jakarta, Rabu (12/2).

 

Kata Muliaman, kerja sama ini bertujuan untuk mendukung kemajuan keluarga-keluarga di Indonesia agar tidak hanya sehat, tetapi juga sejahtera secara ekonomi dengan peningkatan pengetahuan dan akses ke lembaga keuangan.

 

"Kita akan buat agenda kegiatan dengan BKKBN ke daerah-daerah untuk sosialisasi berbagai aspek keuangan untuk pemberdayaan ekonomi keuarga. Kita akan ajak lembaga-lembaga keuangan yang sudah fokus pada pengembangan ekonomi mikro untuk mengisi program ini," katanya.

 

Literasi Keuangan adalah kemampuan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan menyintesakan segala sesuatu yang terkait dengan karakteristik, produk dan layanan lembaga jasa keuangan.

 

Di bidang literasi keuangan, OJK telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak lain seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan PP Muhammdiyah. OJK juga menggandeng sembilan universitas: Universitas Indonesia, IPB Bogor, UGM Yogyakarta, Universitas Trisaksi, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Universitas Muhammadiyah Malang, UNS Solo, dan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta. 

 

Baca "Komisi XI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...