Komisi XI Berita » Kemenkeu Mau Kaji PBB Migas Asal Ada Usulan dari Kementerian ESDM
Kemenkeu Mau Kaji PBB Migas Asal Ada Usulan dari Kementerian ESDM
Penulis : - Editor : Kamis, 13 Februari 2014 15:49:46

KEMENKEU mau saja mengkaji Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk minyak dan gas. Asalkan, Kementerian ESDM memberikan usulannya. 

Kemenkeu Mau Kaji PBB Migas Asal Ada Usulan dari Kementerian ESDM
JurnalParlemen/Charles Siahaan

Askolani

Ini sebagai salah satu upaya untuk menaikkan produksi migas kita yang makin lama makin turun

Jakarta - Kementerian Keuangan menunggu usulan dari Kementerian ESDM soal kajian terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) minyak dan gas (migas).

 

"Ini sebagai salah satu upaya untuk menaikkan produksi migas kita yang makin lama makin turun," ujar Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani, di Gedung Pertamina, Kamis (13/2).

 

Mengenai bentuknya nanti bagaimana, kata Askolani, baru akan dikaji setelah ada usulan dari Kementerian ESDM. "Setelah ada usulan itu baru dikaji oleh pemerintah secara bersama-sama. Kita kan baru diskusi, jadi belum ada usulan. Sehingga mekanismenya seperti apa belum bisa disebutkan," ujarnya.

 

Apakah kemungkinan akan dikenakan PBB lagi? "Bisa ya bisa nggak. Tapi itu masih jauh ya," katanya.

 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan baru mengenai objek pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau Panas Bumi (PBB Migas), yang berlaku sejak 1 Januari 2014.

 

Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013. Objek pajak dalam aturan baru yang dikenakan PBB Migas adalah bumi dan atau bangunan yang berada dalam kawasan, yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi, gas bumi, serta panas bumi.

 

Dalam peraturan sebelumnya, objek pajak adalah bumi dan atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, serta dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) dan atau pengusaha panas bumi.

 

Selain itu, juga ditegaskan mengenai areal yang tidak dikenakan PBB Migas yaitu areal tanah, perairan pedalaman, dan atau perairan lepas pantai, di dalam wilayah kerja atau wilayah sejenisnya yang tidak dikenakan PBB.

 

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PBB dan atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi atau Panas Bumi.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...