Komisi XI Berita » Alasan Pemohon Menggugat UU OJK ke MK
Alasan Pemohon Menggugat UU OJK ke MK
Penulis : - Editor : Kamis, 27 Februari 2014 17:28:10

PEMOHON uji materi UU Otoritas Jasa Keuangan menilai UU tersebut cuma kepanjangan dari rencana IMF menguasai Indonesia lewat industri jasa keuangan. Menurut mereka, UU BI tak bisa dijadikan pijakan pembentukan UU OJK. 

 

Alasan Pemohon Menggugat UU OJK ke MK
JurnalParlemen/Charles Siahaan

IMF menginginkan pembentukan sebuah lembaga yang terpisah dari Departemen Keuangan dan bank sentral. Lembaga itu diharapkan menyiapkan industri perbankan nasional agar menjadi pelaku global

Jakarta - UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diuji-materikan di Mahkamah Konstitusi oleh Salamuddin Daeng dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi.

 

Salamuddin yang biasa dikenal sebagai pengamat ekonomi politik berharap gugatan ini menjadi perkara prioritas pada awal Maret 2014. "Pokoknya, kita ingin UU OJK segera dibatalkan," katanya di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/2).

 

Menurut Salamuddin, ia menggugat UU OJK ke MK karena UU tersebut merupakan kepanjangan dari rencana Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menguasai Indonesia lewat perjanjian kerja sama. 

 

"Dalam kerja sama itu, IMF menginginkan pembentukan sebuah lembaga yang terpisah dari Departemen Keuangan dan bank sentral. Lembaga itu diharapkan menyiapkan industri perbankan nasional agar menjadi pelaku global. Inspirasinya dari Financial Supervisory Agency (FSA) di Inggris yang terbukti gagal total melaksanakan tugasnya," terang Salamuddin.

 

UU Bank Indonesia yang jadi dasar pembentukan OJK, kata dia, sebenarnya dimaksudkan menetapkan aturan terkait tugas pengawasan bank. Bukan UU yang mengatur pengawasan sektor jasa keuangan nonbank dan jasa keuangan lain. Dengan demikian, UU BI khususnya Pasal 34 ayat 1 tidak dapat dijadikan pijakan untuk membuat beleid yang mengatur sektor jasa keuangan. 

 

Guna memperkuat gugatannya, pemohon uji materi UU OJK membawa 14 bundel bukti pendukung ke Gedung Mahkamah Konstitusi. 

 

Baca "Komisi XI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...