Komisi II Berita » Penegakan Hukum Lebih Diperlukan Ketimbang Moratorium Iklan Politik
Penegakan Hukum Lebih Diperlukan Ketimbang Moratorium Iklan Politik
Penulis : - Editor : Senin, 3 Maret 2014 11:08:48

MORATORIUM iklan politik dan iklan kampanye sebenarnya tak beda dengan aturan yang sudah ada. Adanya moratorium menunjukkan bahwa pembuat dan pelaksana aturan tak sanggup menegakkannya. 

Penegakan Hukum Lebih Diperlukan Ketimbang Moratorium Iklan Politik
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ray Rangkuti

Isi moratorium tersebut sebenarnya telah diatur dengan cermat di dalam UU No 8/2012 tentang Pemilu, khususnya dalam Pasal 82 sampai Pasal 100

Jakarta - Pemerhati pemilu dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai moratorium iklan kampanye yang disepakati KPU, Bawaslu, KPI dam KIP terkesan ambigu karena aturan soal itu sebenarnya sudah ada.

 

"Isi moratorium tersebut sebenarnya telah diatur dengan cermat di dalam UU No 8/2012 tentang Pemilu, khususnya dalam Pasal 82 sampai Pasal 100," ujar Ray Rangkuti, Senin (3/3), di Jakarta.

 

Dalam pasal itu disebutkan jelas apa yang boleh dan tak boleh serta sanksi atas pelanggaran masa dan iklan kampanye. Itu pun masih ada ada tambahan aturan yang dibikin KPU maupun KPI mengenai tata cara iklan kampanye di media penyiaran.

 

Sedangkan obyek moratorium justru tidak merujuk pada mereka yang mengikat moratorium, melainkan kepada parpol peserta pemilu yang aktivitasnya dijamin oleh undang-undang. Moratorium tak memberikan kejelasan tentang bentuk ikatan tersebut, apakah iklan kampanye ataukah iklan politik. 

 

Jika yang dimaksud larangan iklan kampanye tidak pada waktunya, hal itu telah diatur pada Pasal 83 ayat 2 UU No. 8/2012. "Sejatinya moratorium adalah menghentikan kegiatan yang dibolehkan," ujarnya.

 

Hal yang disayangkan, moratorium itu tidak dapat memuat sanksi. Pelanggaran moratorium hanya berakibat pembatalan moratorium. Maka aneh kalau parpol yang tidak ikut mengikat diri pada moratorium dapat sanksi karena tidak melaksanakan isi moratorium.

 

"Sebetulnya yang diperlukan bukan moratorium, tapi penegakan hukum atas mereka yang melanggar. Mereka mengikat obyek lain dengan larangan yang memang dasarnya sudah dilarang," kata Ray Rangkuti.

 

Menurut Ray, moratorium itu terkesan dibikin justru untuk menutupi kelemahan penegakan aturan yang sudah ada. "Dengan dasar UU saja aturan diabaikan dan penyelenggaranya takut menegakannya, apalagi dasarnya hanya moratorium. Ini seperti mengulur-ulur waktu untuk menegakkan aturan yang sudah baku," katanya. 

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...