Komisi II Berita » Tiada Surat Suara Braille, Tuna Netra Terancam Kehilangan Hak Pilih
Tiada Surat Suara Braille, Tuna Netra Terancam Kehilangan Hak Pilih
Penulis : - Editor : Kamis, 6 Maret 2014 18:51:42

PARA penyandang disabilitas ingin memenuhi hak pilihnya sesuai asas pemilu. Namun, KPU tak menyiapkan perangkat khusus bagi mereka untuk melaksanakan hak tersebut. Belum ada surat suara dengan huruf Braille. 

 

Tiada Surat Suara Braille, Tuna Netra Terancam Kehilangan Hak Pilih
JurnalParlemen/Farid Kusuma

Hendar didampingi Arif Wibowo dan Rieke Diah Pitaloka

Jangan-jangan ini ada unsur kesengajaan

Senayan - Sebulan jelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum juga menyediakan surat suara dengan huruf Braille untuk pemilihan DPD RI dan pilpres.

 

Merasa diperlakukan diskriminatif, kelompok penyandang tuna netra yang tergabung dalam Forum Tuna Netra Menggugat mengadu kepada wakil rakyat. Mereka difasilitasi oleh anggota Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka dan Arif Wibowo.

 

"Kami sangat menyayangkan keputusan KPU terkait penyediaan template huruf Braille dalam Pemilu 2014 yang katanya terkendala masalah teknis. Itu menunjukkan inkompetensi KPU," ujar Hendar mewakili Forum Tuna Netra Menggugat, Kamis (6/3), di Gedung DPR, Jakarta.

 

Menurut Hendar, sejak Pemilu 1999 pihaknya menolak keputusan KPU yang mengusulkan adanya pendampingan saat pemilihan. "Penggunaan pendamping merupakan kebijakan yang melanggar asas pemilu yakni rahasia. Kami juga melihat ada indikasi untuk mengarahkan surat suara tuna netra kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.

 

Rencananya, forum penyandang tuna netra ini juga akan melanjutkan perjuangannya ke Komnas HAM. Jika tak juga terpenuhi haknya, mereka akan menggugat KPU lewat jalur hukum.

 

Rieke Diah Pitaloka menilai penyelenggara pemilu tak menghargai hak pilih kaum difabel. Buktinya, terdapat 1.754.698 penyandang disabilitas termasuk tuna netra yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, KPU tak mempersiapkan surat suara khusus bagi mereka. "Jangan-jangan ini ada unsur kesengajaan," tudingnya.

 

Rekan sefraksinya, Arif Wibowo, berjanji bakal menjadikan keluhan para kaum difabel sebagai masukan bagi KPU. "Ini akan segera saya sampaikan kepada Ketua Komisi II supaya ditindaklanjuti KPU. Kami tentu berharap KPU merespons dengan baik. Masih ada cukup waktu untuk membuat surat suara Braille," katanya.

 

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...