Komisi II Berita » Hak Ekslusif Parpol Usulkan Capres Layak Dicabut
Hak Ekslusif Parpol Usulkan Capres Layak Dicabut
Penulis : - Editor : Rabu, 2 April 2014 10:42:44

PARPOL diberi hak ekslusif oleh konstitusi untuk mengajukan calon pemimpin berkualitas yang layak dipilih rakyat. Tak sanggup menjalankan amanat konstitusi, hak ekslusif itu dicabut sajalah. 

Hak Ekslusif Parpol Usulkan Capres Layak Dicabut
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Irmanputra Sidin

Sebaiknya hak ekslusif parpol dicabut, lalu diberikan saja kepada ormas atau kelompok-kelompok individu lain

Jakarta - Dalam mengusung calon pemimpin yang bisa dipilih rakyat, parpol hanya mengandalkan popularitas dan elektabilitas. Itu artinya, parpol tak sanggup menghadirkan calon pemimpin yang berkuliatas. Sebab itu, hak ekslusifitasnya untuk memilih pasangan capres/cawapres layak dicabut.

 

"Parpol adalah satu-satunya organisasi yang diberi hak ekslusif oleh konstitusi untuk mengusulkan capres. Jika parpol menggunakan haknya hanya untuk memilih capres berdasarkan popularitas dan elektabilitas tanpa peduli kapabilitas, maka hak ekslusifnya perlu dicabut," kata pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin, di Jakarta, Selasa (1/4).

 

Organisasi berbasis massa yang bahkan sudah hadir sebelum masa kemerdekaan, seperti NU dan Muhammadiyah, pun tak diberi hak ekslusif itu. Ketika parpol diberi hak eklusif, maka harus mampu mempersiapkan kader terbaiknya sebagai calon pemimpin untuk dipilih rakyat pada pemilu. Parpol diharapkan mampu menjalankan tugas mencari pemimpin.

 

Pasal 22 e UUD 1945 menyatakan, yang mengusulkan pasangan capres adalah parpol. Ketentuan ini tak ditemukan di negara yang demokrasinya jauh lebih maju sekalipun. Rakyat Indonesia telanjur percaya bahwa parpol adalah tempat terbaik untuk kaderisasi calon pemimpin. Semestinya parpol memegang kepercayaan itu dengan baik.

 

Celakanya, kata Irman, trennya parpol justru membebek kepada calon yang popularitas dan elektabilitasnya tinggi. Bahkan sebagian parpol nampak mengemis kepada calon yang populer. Jika demikian, tiada gunanya parpol diberi hak ekslusif.

 

"Sebaiknya hak ekslusif parpol dicabut, lalu diberikan saja kepada ormas atau kelompok-kelompok individu lain," katanya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...