Fokus Berita » Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54

Sebagian Anggota DPR menginginkan adanya panitia khusus (Pansus) Kecurangan Pilpres. Lantas, apa saja persyaratan yang diperlukan dalam upaya membentuk pansus tersebut?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?
jurnalparlemen/andri nurdiansyah

Pansus merupakan bagian dari proses politik berkaitan kewenangan pengawasan dewan. Atas dasar itu, pansus merupakan upaya yang diatur sesuai UU

 

Senayan - Proses penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden 2014 tinggal menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, sebagian Anggota DPR menginginkan adanya panitia khusus (Pansus) Kecurangan Pilpres.

 

Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Abdul Hakam Naja mengungkapkan, proses pembentukan Pansus Kecurangan Pilpres kini tengah menunggu proposal dari tim pengusul. 

 

"Pembentukan pansus di DPR ini sebenarnya hanya membutuhkan minimal pengusul sebanyak 25 anggota DPR dari dua fraksi. Namun, tentunya pansus akan lebih kuat jika fraksi yang mengusulkan lebih banyak lagi. Apalagi ini kan masalah besar," katanya di Gedung DPR, Selasa (19/8).

 

Wakil Ketua Komisi II itu mengaku belum mengetahui apakah pembentukan pansus tersebut menunggu keputusan MK atau tidak. Yang jelas, kata Hakam, sebaiknya pansus dibentuk setelah putusan MK keluar dengan tujuan lebih memberikan legitimasi yang kuat bagi para pengusung. Dan, pansus ini juga dikerjakan oleh angggota DPR periode sekarang.

 

Lebih lanjut, Hakam menuturkan pembentukan pansus ini merupakan ranah politik bagi anggota dewan yang diatur dalam regulasi. Sedangkan proses yang tengah berlangsung di MK merupakan ranah hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden.

 

"Pansus merupakan bagian dari proses politik berkaitan kewenangan pengawasan dewan. Atas dasar itu, pansus merupakan upaya yang diatur sesuai UU," tegasnya.

 

Setidaknya terdapat tiga proses di DPR yang berkaitan dengan fungsi pengawasan. Pertama, hak bertanya atau interpelasi dari anggota dewan. Kedua, hak angket yang ujungnya pembentukan pansus untuk menyelidiki dugaan kasus tertentu.

 

"Proses ketiga adalah hak menyatakan pendapat yang berbahaya bagi eksekutif karena DPR bisa menyatakan bahwa Presiden telah melanggar konstitusi. Ha ini pernah terjadi di Tanah Air," katanya.

 

Hakam Naja berharap, MK selaku garda terakhir dalam konstitusi harus bisa memutus sengketa pemilihan umum presiden ini sesuai dengan keadilan masyarakat.

 

"MK merupakan keadilan yang tertinggi, makanya hakim di MK memiliki syarat untuk paham konstitusi. Sehingga, putusan yang dihasilkan betul-betul sesuai dengan kebenaran dan keadilan masyarakat," tandasnya.

Baca "Fokus" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...