Fokus Berita » UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 24 September 2014 13:12:11

Ketua Umum Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta lagu dan Pemusik RI (PAPPRI) Tantowi Yahya, menyambut positif telah disahkannya UU Hak Cipta baru yang lebih memberi penekanan dan penegasan pada pelaku pelanggaran.

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman
jurnalparlemen

Manfaat nyata atas hadirnya UU Hak Cipta yang baru adalah dibentuknya menejemen kolektif terkait penentuan royalti lewat lembaga khusus hak cipta dan hak-hak lain yang terkait, sehingga pemain band, penyanyi, dan pencipta lagu mendapat royalti yang jelas prosentasenya.

 

Senayan - Ketua Umum Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta lagu dan Pemusik RI (PAPPRI) Tantowi Yahya, menyambut positif telah disahkannya UU Hak Cipta baru sebagai pengganti Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, dalam sidang Paripurna pekan lalu.

 

UU tersebut, menurut Tantowi, lebih memberi penekanan dan penegasan pada pelaku pelanggaran yang dengan sengaja mengambil keuntungan tanpa izin dari pihak yang menciptakan karya.

 

"Dari sisi sanksi, pelanggaran Hak Cipta ini menjadi semakin berat, dengan ancaman 5 tahun dan denda Rp 100 juta," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).

 

Tantowi menambahkan, bahwa UU baru ini banyak mengakomodir hal-hal yang belum terproteksi dengan baik oleh UU sebelumnya. Pasalnya, media dari pelanggaran atas Hak Cipta itu sendiri sangat terkait dengan teknologi yang terus berkembang.

 

"Jadi, UU Hak Cipta yang baru ini sudah bersifat futuristik. Artinya pelanggaran-pelanggaran yang ada kaitannya dengan teknologi sudah diantisipasi," imbuh Wakil Ketua Komisi I ini.

 

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, UU Hak Cipta yang baru memberikan semacam jaminan kepada pegiat musik khususnya, dan juga penulis yang banyak menggunakan media online untuk bisa bekerja dengan aman.

 

"Jadi UU ini sudah memasukkan unsur teknologi informasi (IT) di dalamnya," timpalnya.

 

Lebih lanjut, Tantowi mengutarakan bahwa dalam UU Hak Cipta ini, juga mengatur sanksi yang jelas kepada penyelanggara mall dan pusat perbelanjaan yang membiarkan lahannya dipergunakan untuk penjualan produk-produk bajakan.

 

"Toko-toko yang kedapatan menjual produk yang melanggar UU Hak Cipta juga dapat dikenai sanksi tegas," serunya.

 

Selain bermanfaat dari sisi perlindungan, UU Hak Cipta yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi para pegiat musik dan seniman lain pada umumnya.

 

"Contoh manfaat nyata atas hadirnya UU Hak Cipta yang baru adalah dibentuknya menejemen kolektif terkait penentuan royalti lewat lembaga khusus hak cipta dan hak-hak lain yang terkait, sehingga pemain band, penyanyi, dan pencipta lagu mendapat royalti yang jelas prosentasenya. Di mana sebelumnya hanya ada satu lembaga kolektif yang mengumpulkan hak cipta," katanya.

 

Seperti diketahui, sidang Paripurna DPR sebelumnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta menjadi UU pengganti beleid No.19/2002 tentang Hak Cipta untuk menguatkan perlindungan terhadap hak ekonomi pemilik hak.

 

Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Hak Cipta Didi Irawadi Syamsuddin berharap, pemerintah mampu melindungi hak kekayaan apapun baik dalam bidang kesenian, kebudayaan, ilmu pengetahuan baru, teknologi, serta komputer.

 

Menurutnya, UU tersebut mencakup antara lain pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan atau royalti untuk ciptaannya atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. UU tersebut termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual beli putus.

 

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta juga diatur melalui mekanisme mediasi, arbitrasi, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

 

"Intinya, UU ini merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi," tegasnya.

 

Dengan UU itu, sambung politisi Partai Demokrat tersebut, pencipta dapat perlindungan untuk mendapatkan hak ekonomi lebih dari sebelumnya, karena UU tersebut termasuk melindungi hak pencipta dari kasus pelanggaran hak cipta mulai dari hal yang sepele hingga masalah pembajakan.

 

Selanjutnya, Didi berharap, UU tersebut bisa diimplementasikan secara penuh oleh penegak hukum dengan komitmen bersama.

 

"UU tersebut harus bisa diterapkan oleh para penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian. UU ini juga bisa bersinergi dengan UU tentang Informasi dan Teknologi," pungkasnya.

Baca "Fokus" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...