Fokus Berita » Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota
Penulis : Iman Firdaus - Editor : Farid Kusuma Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55

Bagaimana fraksi-fraksi di DPR menentukan anggotanya di komisi? Benarkah hanya berdasarkan kompetensi dan kemampuan personal yang dimiliki tiap anggota dewan, atau ada hal lain yang mempengaruhi keputusan fraksi?

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota
jurnal parlemen

Semua komisi sama saja, sebab semuanya sudah diformat seperti untuk anggaran sudah ditentukan demikian pula dengan legislasi untuk pembuatan Undang-undang. Lagi pula, DPR sudah punya gaji dan tunjangan sendiri. Tugas DPR itu kan mulia

 

Senayan - Setiap Anggota DPR RI akan disebar oleh fraksinya untuk mengisi 11 komisi yang ada di DPR. Dengan total 560 anggota, maka jumlah masing-masing komisi bisa diisi antara 46 sampai 56 perwakilan 10 fraksi periode 2014-2019.

 

Lantas, bagaimana fraksi menentukan anggotanya di komisi? Benarkah hanya berdasarkan kompetensi dan kemampuan personal yang dimiliki tiap anggota dewan, atau ada hal lain yang mempengaruhi keputusan fraksi?

 

Menurut anggota Fraksi PKS Surahman Hidayat, ada berbagai cara, misalnya berdasarkan keahlian, pengalaman atau bahkan mood anggota. "Setiap periode ada juga anggota fraksi yang minta pindah dari satu komisi karena merasa jenuh," katanya kepada Jurnalparlemen, Kamis (16/10) di sela-sela rapat paripurna. 

 

Namun, ada juga yang mengincar komisi karena alasa lebih basah atau mencari proyek. "Berdasarkan pengalaman saya sebagai anggota DPR, alasan-alasan itu ada saja," imbuhnya. Hanya saja, biasanya pimpinan fraksi yang akan menentukan, dan kalau sudah begitu, biasanya tidak boleh menolak meski pun bisa menawar.

 

Lain lagi pandangan Honing Sanny dari Fraksi PDI Perjuangan. Menurutnya, semua fraksi pada dasarnya sama saja. "Yang penting bisa bekerja maksimal," serunya. 

 

Bahwa ada istilah di tengah Anggota DPR sendiri tentang komisi "mata air" untuk komisi yang bergelimpangan uang dan komisi "air mata" untuk yang tidak banyak anggaran, menurut Honing, dalam kenyataan tidak terjadi. 

 

"Di komisi yang disebut mata air itu misalnya, ternyata airnya tidak mengalir jauh sehingga jadi air mata lagi," imbuhnya. 

 

Pandangan senada disampaikan Firman Subagyo dari Fraksi Partai Golkar. Pada dasarnya komisi itu kepanjangan fraksi. Jadi semua komisi sama saja, tidak ada yang kering dan tidak ada yang basah.

 

"Semua komisi sama saja, sebab semuanya sudah diformat seperti untuk anggaran sudah ditentukan demikian pula dengan legislasi untuk pembuatan Undang-undang. Lagi pula, DPR sudah punya gaji dan tunjangan sendiri. Tugas DPR itu kan mulia," katanya.

 

Beberapa anggota DPR memang menginginkan agar ditempatkan di komisi yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Jalaluddin Rahmat dari Fraksi PDI Perjuangan misalnya, ingin duduk di Komisi VIII yang membidangi masalah agama dan kesejahteraan sosial. "Karena saya ingin melawan kelompok-kelompok intoleran," kata tokoh Syiah ini. 

 

Supriyatano dari Fraksi Partai Gerindra, memilih ditempatkan di Komisi XI yang membidangi masalah ekonomi makro dan perbankan. "Saya kan sudah empat tahun jadi pimpinan Komisi IX, sekarang gantian dulu lah," katanya. 

 

Lain lagi dengan Ida Fauziah dari Fraksi PKB yang periode lalu duduk sebagai Ketua Komisi VIII. Periode ini, legislator dari dapil Jawa Timur VIII itu menyatakan tidak akan kembali ke komisi tersebut. "Saya pindah, tapi belum tau di komisi berapa," ucapnya sambil tersenyum.

Baca "Fokus" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...