Pro-Kontra Berita » Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Menteri, Politisi Senayan Bereaksi
Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Menteri, Politisi Senayan Bereaksi
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 21 Oktober 2014 20:03:43

Sejumlah politisi Senayan yang tergabung dalam KMP mengkritisi nama-nama calon menteri yang akan mengisi kabinet Pemerintahan Jokowi-JK. Yang paling disorot adalah nama Sri Mulyani Indrawati. Bagaimana dengan kubu KIH?

Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Menteri, Politisi Senayan Bereaksi

Saya tidak yakin dan pesimistis Jokowi bisa merealisasikan janji politiknya selama kampanye Pilpres lalu. Terlebih dalam penyusunan kabinet, muncul nama-nama kontroversial yang diragukan kredibilitasnya

 

Senayan - Sejumlah politisi Senayan yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengkritisi nama-nama calon menteri yang akan mengisi kabinet Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Yang paling disorot adalah mantan Menteri Keuangan era Pemerintahan SBY, Sri Mulyani Indrawati.

 

Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa mengaku pesimistis kabinet Jokowi akan berpihak kepada rakyat. Sebab sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menjadi menteri Jokowi tidak memiliki rekam jejak baik, termasuk muculnya nama Sri Mulyani.

 

"Sri Mulyani itu menteri spesialis utang. Sangat disayangkan kalau memang benar nama itu nantinya dipilih jadi menteri lagi," ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (21/10).

 

Desmond menilai sosok wanita yang kini tengah menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia, tidak mencerminkan semangat kabinet kerja yang didengungkan Jokowi. Karena itu, ia khawatir ketika kabinet terbentuk, justru rakyatlah yang akan banyak bekerja, sementara para menteri lebih banyak memberi perintah.

 

"Saya tidak yakin dan pesimistis Jokowi bisa merealisasikan janji politiknya selama kampanye Pilpres lalu. Terlebih dalam penyusunan kabinet, muncul nama-nama kontroversial yang diragukan kredibilitasnya," timpal Desmond.

 

Hal senada juga disampaikan Sekrtaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo. Masuknya nama Sri Mulyani dalam jajaran calon menteri kabinet Presiden Jokowi, akan memberi dampak negatif dari sisi ekonomi dan politik.

 

Kata Bambang, dampak negatif secara politik jika nama Sri Mulyani tetap dipaksakan masuk jajaran kabinet pemerintahan mendatang karena cacat hukum. Sebab, Sri Mulyani ditengarai terkait dalam kasus bail out Bank Century, yang telah merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun.

 

"Publik belum lupa, Sri Mulyani salah satu pihak yang terseret dalam kasus Bank Century," tegasnya.

 

Sementara dampak negatif dari sesi Ekonomi, kata Bambang, dapat memicu sentimen negatif pada nilai tukar rupiah pada dollar AS.

 

"Selain itu, dampaknya dapat menghilangkan kepercayaan pada dunia usaha, sehingga dapat memicu kaburnya inverstor asing ke luar negeri," seru legislator yang periode lalu duduk di Komisi III DPR RI.

 

Sebelumnya, Ketua bidang Politik DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tidak membantah bahwa mantan Menteri Keuangan era Pemerintahan SBY itu menjadi salah satu calon menteri di kabinet Jokowi-JK. Namun Puan tidak bisa memastikan kementerian apa yang akan ditempati Sri Mulyani. 

 

"Nama Sri Mulyani ada. Tapi saya tidak tau diusulkan untuk menteri apa. Hanya Pak Jokowi yang tau siapa calon menteri yang lolos seleksi di KPK dan PPATK," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (20/10).

 

Ditambahkan Puan, PDI Perjuangan sudah berusaha menyaring nama-nama calon menteri untuk kabinet Jokowi-JK. Tapi Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu belum mendapat laporan apakah menteri yang diajukan partainya lolos seleksi di KPK dan PPATK atau tidak.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...