Pro-Kontra Berita » Parlemen Terbelah, Ini Ungkapan Hati Dua Kubu Anggota Dewan
Parlemen Terbelah, Ini Ungkapan Hati Dua Kubu Anggota Dewan
Penulis : Iman Firdaus - Editor : Farid Kusuma Rabu, 5 November 2014 14:03:52

Di tengah perpecahan yagn terjadi di DPR, ternyata ada juga anggota dewan terutama yang baru menjadi politisi Senayan merasa gundah. Seperti apa ungkapan hati legislator dari kubu KMP dan KIH?

Parlemen Terbelah, Ini Ungkapan Hati Dua Kubu Anggota Dewan
jurnal parlemen

Gimana bisa kerja? Kita nggak nyamanlah dengan kondisi seperti ini

 

Senayan - Pertama dalam sejarah parlemen di Indonesia, terbentuk dua kubu yang saling berseberangan yakni Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri atas Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat , dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, PPP, Hanura dan Nasdem.

 

Karena tak mendapatkan kursi pimpinan di alat kelengkapan dewan (AKD), kubu KIH pun membuat DPR tandingan. Mereka mengklaim sah, sementara kubu KMP mengaku resmi karena sesuai undang-undang dan tata tertib. 

 

Di tengah perpecahan tersebut, ternyata ada juga anggota dewan terutama yang baru menjadi politisi Senayan merasa gundah. Jurnalparlemen.com coba mengoreknya dari dua kubu yang saling berseberangan, dan berikut ungkapan hati mereka.

 

Eka Sastra, enggan komentar lebih jauh soal perkubuan yang terjadi. Tapi, anggota Fraksi Partai Golkar ini mengaku tidak nyaman dengan kondisi yang ada. "Gimana bisa kerja? Kita nggak nyamanlah dengan kondisi seperti ini," ujarnya. Menurut legislator dari dapil Jawa Barat III itu, apa yang terjadi lebih kepada pertentangan elite partai.

 

Hal senada disampaikan Nihayatul Wafiroh dari PKB. Baginya, kondisi perkubuan sangat mengecewakan dirinya sebagai anggota dewan. "Kondisi seperti ini tidak terbayangkan sebelum masuk ke DPR. Tapi pada dasarnya saya sudah siap dengan berbagai kondisi," akunya. 

 

Bagi Nihayatul, apa yang terjadi di Senayan akan jadi pelajaran bagi dirinya, DPR dan bangsa. Konstituen pun banyak yang bertanya, dan wakil rakyat dari dapil Jawa Timur III itu sudah menjelaskan kepada konstituennya.

 

Namun, pernyataan bernada agak keras disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie. "Ini bukan soal nyaman tidak nyaman. Ini soal jati diri kita," tegasnya. Bagi Syarif, apa yang dilakukan oleh KMP tidak bisa didiamkan. "Sebab ada indikasi kurang baik, dan konstituen saya tahu apa yang terjadi," timpal anggota dewan dari dapil Kalimantan Barat.

 

Tak kalah tegas juga disampaikan oleh Ridwan Rambe dari Golkar. "Asal untuk kepentingan negara tidak ada rasa tidak nyaman," katanya. Kalau pun tidak nyaman, paling saat komunikasi dengan kubu KIH.

 

Tapi, Suasana Dachi dari Partai Gerindra mengaku tidak pernah ngobrol urusan politik saat berkomunikasi dengan teman-temannya di KIH. "Kalau ngobrol tidak pernah urusan politik," ungkapnya. 

 

Yang penting, ia berharap seluruh anggota parlemen menjunjung tinggi demokrasi meski ada perbedaan pendapat, dan apapun keputusan parlemen harus dihargai. "Kalau kecewa ya boleh saja kecewa. Tapi keputusan parlemen harus dihargai," tandasnya.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...