Komisi XI Berita » Legalitas Badan Hukum Perusahaan Asuransi Dipertanyakan
Legalitas Badan Hukum Perusahaan Asuransi Dipertanyakan
Penulis : - Editor : Sabtu, 19 Januari 2013 15:29:22

Masalah ini akan jadi bahasan dalam RUU Usaha Perasuransian yang sedang digarap Komisi XI DPR.

Legalitas Badan Hukum Perusahaan Asuransi Dipertanyakan
Jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR dengan asosiasi perusahaan asuransi

Saya juga pemegang polis Bumiputera. Memang sekarang tidak ada masalah. Tapi bagaimana bila nanti harus menanggung risiko perusahaan?

Jakarta - Sejumlah anggota Komisi XI DPR mempersoalkan ihwal kepemilikan asing pada beberapa perusahaan asuransi nasional. Mereka juga mempertanyakan badan hukum asuransi perusahaan semacam Bumiputera dan sejenisnya. Menurut mereka badan usaha perusahaan asuransi harus jelas dan berkekuatan hukum supaya dapat mengantisipasi krisis.

 

Menurut anggota Komisi XI Abdillah Fauzi Ahmad, perusahaan bersama atau mutual seperti Bumiputera memang diakui di Indonesia. Namun, keberadaan perusahaan macam itu di masa mendatang harus ditinjau ulang. Apalagi Bumiputera pernah terjerat masalah. 

 

"Soal ini menjadi masukan dalam RUU Usaha Perasuransian yang sedang kita bahas. Saya termasuk yang diminta Pimpinan Komisi XI untuk mengundang dan memilih pakar yang bisa memberi masukan," kata politisi Hanura ini, Sabtu (19/1).

 

Kamaruddin Syam, politisi Golkar yang duduk di Komisi XI, menyebut Bumiputera tak punya pijakan hukum yang kuat dalam menjalankan usaha. Sebab, hingga kini belum ada undang-undang tentang badan hukum usaha bersama. Ia mengkhawatirkan nasib Bumiputera jika terjadi sengketa. 

 

"Saya khawatir nanti kalau terjadi sengketa, dasar hukum apa yang akan digunakan," kata Kamaruddin Syam.

 

Dengan lima juta pemegang polis, sambung Syam, sangat riskan bila pemegang polis sekaligus pembayar premi berfungsi pula sebagai penanggung risiko. "Saya juga pemegang polis Bumiputera. Memang sekarang tidak ada masalah. Tapi bagaimana bila nanti harus menanggung risiko perusahaan?" tanya Syam.

 

Ketika dihubungi, Corporate Communications Bumiputera Ninuk masih enggan memberikan komentar soal ini.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer