Komisi XI Berita » Legalitas Badan Hukum Perusahaan Asuransi Dipertanyakan
Legalitas Badan Hukum Perusahaan Asuransi Dipertanyakan
Penulis : - Editor : Sabtu, 19 Januari 2013 15:29:22

Masalah ini akan jadi bahasan dalam RUU Usaha Perasuransian yang sedang digarap Komisi XI DPR.

Legalitas Badan Hukum Perusahaan Asuransi Dipertanyakan
Jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR dengan asosiasi perusahaan asuransi

Saya juga pemegang polis Bumiputera. Memang sekarang tidak ada masalah. Tapi bagaimana bila nanti harus menanggung risiko perusahaan?

Jakarta - Sejumlah anggota Komisi XI DPR mempersoalkan ihwal kepemilikan asing pada beberapa perusahaan asuransi nasional. Mereka juga mempertanyakan badan hukum asuransi perusahaan semacam Bumiputera dan sejenisnya. Menurut mereka badan usaha perusahaan asuransi harus jelas dan berkekuatan hukum supaya dapat mengantisipasi krisis.

 

Menurut anggota Komisi XI Abdillah Fauzi Ahmad, perusahaan bersama atau mutual seperti Bumiputera memang diakui di Indonesia. Namun, keberadaan perusahaan macam itu di masa mendatang harus ditinjau ulang. Apalagi Bumiputera pernah terjerat masalah. 

 

"Soal ini menjadi masukan dalam RUU Usaha Perasuransian yang sedang kita bahas. Saya termasuk yang diminta Pimpinan Komisi XI untuk mengundang dan memilih pakar yang bisa memberi masukan," kata politisi Hanura ini, Sabtu (19/1).

 

Kamaruddin Syam, politisi Golkar yang duduk di Komisi XI, menyebut Bumiputera tak punya pijakan hukum yang kuat dalam menjalankan usaha. Sebab, hingga kini belum ada undang-undang tentang badan hukum usaha bersama. Ia mengkhawatirkan nasib Bumiputera jika terjadi sengketa. 

 

"Saya khawatir nanti kalau terjadi sengketa, dasar hukum apa yang akan digunakan," kata Kamaruddin Syam.

 

Dengan lima juta pemegang polis, sambung Syam, sangat riskan bila pemegang polis sekaligus pembayar premi berfungsi pula sebagai penanggung risiko. "Saya juga pemegang polis Bumiputera. Memang sekarang tidak ada masalah. Tapi bagaimana bila nanti harus menanggung risiko perusahaan?" tanya Syam.

 

Ketika dihubungi, Corporate Communications Bumiputera Ninuk masih enggan memberikan komentar soal ini.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer