Komisi XI Berita » Legalitas Badan Hukum Perusahaan Asuransi Dipertanyakan
Legalitas Badan Hukum Perusahaan Asuransi Dipertanyakan
Penulis : - Editor : Sabtu, 19 Januari 2013 15:29:22

Masalah ini akan jadi bahasan dalam RUU Usaha Perasuransian yang sedang digarap Komisi XI DPR.

Legalitas Badan Hukum Perusahaan Asuransi Dipertanyakan
Jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR dengan asosiasi perusahaan asuransi

Saya juga pemegang polis Bumiputera. Memang sekarang tidak ada masalah. Tapi bagaimana bila nanti harus menanggung risiko perusahaan?

Jakarta - Sejumlah anggota Komisi XI DPR mempersoalkan ihwal kepemilikan asing pada beberapa perusahaan asuransi nasional. Mereka juga mempertanyakan badan hukum asuransi perusahaan semacam Bumiputera dan sejenisnya. Menurut mereka badan usaha perusahaan asuransi harus jelas dan berkekuatan hukum supaya dapat mengantisipasi krisis.

 

Menurut anggota Komisi XI Abdillah Fauzi Ahmad, perusahaan bersama atau mutual seperti Bumiputera memang diakui di Indonesia. Namun, keberadaan perusahaan macam itu di masa mendatang harus ditinjau ulang. Apalagi Bumiputera pernah terjerat masalah. 

 

"Soal ini menjadi masukan dalam RUU Usaha Perasuransian yang sedang kita bahas. Saya termasuk yang diminta Pimpinan Komisi XI untuk mengundang dan memilih pakar yang bisa memberi masukan," kata politisi Hanura ini, Sabtu (19/1).

 

Kamaruddin Syam, politisi Golkar yang duduk di Komisi XI, menyebut Bumiputera tak punya pijakan hukum yang kuat dalam menjalankan usaha. Sebab, hingga kini belum ada undang-undang tentang badan hukum usaha bersama. Ia mengkhawatirkan nasib Bumiputera jika terjadi sengketa. 

 

"Saya khawatir nanti kalau terjadi sengketa, dasar hukum apa yang akan digunakan," kata Kamaruddin Syam.

 

Dengan lima juta pemegang polis, sambung Syam, sangat riskan bila pemegang polis sekaligus pembayar premi berfungsi pula sebagai penanggung risiko. "Saya juga pemegang polis Bumiputera. Memang sekarang tidak ada masalah. Tapi bagaimana bila nanti harus menanggung risiko perusahaan?" tanya Syam.

 

Ketika dihubungi, Corporate Communications Bumiputera Ninuk masih enggan memberikan komentar soal ini.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer