Pro-Kontra Berita » Ini Tanggapan PPP soal Wacana Pengosongan Kolom Agama di KTP
Ini Tanggapan PPP soal Wacana Pengosongan Kolom Agama di KTP
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Jum`at, 7 November 2014 08:56:49

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewacanakan pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Rencana yang sempat dikemukakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu kontan menuai beragam reaksi.

Ini Tanggapan PPP soal Wacana Pengosongan Kolom Agama di KTP
jurnal parlemen

Pencantuman agama dalam kolom KTP amat penting, untuk kepentingan warga negara itu sendiri. Problem akan muncul dalam persoalan perkawinan, hak asuh anak dan lain-lain

 

Senayan - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewacanakan pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Rencana yang sempat dikemukakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu kontan menuai beragam reaksi.

 

Fraksi PPP DPR RI memandang lebih baik pemerintah dan DPR segera mengatur dasar hukum adanya identitas agama seseorang pada dokumen kependudukan, terutama bagi mereka yang faktanya menganut agama di luar agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

 

Sebagai contoh, seorang Warga Negara Indonesia mengaku beragama Dayak Kaharingan yang selama ini dimasukkan ke dalam salah satu dari enam agama yang diakui tersebut. 

 

"Terhadp hal ini, perlu disepakati dulu bagaimana penanganannya. Baiknya jangan dikosongkan karena itu bisa ditafsirkan bahwa orang tersebut tidak beragama. Memeluk agama adalah manifestasi nyata dari sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa," ujar Sekjen PPP Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Jumat (7/11).

 

Kolom agama dalam dokumen kependudukan, sambung Arwani, penting untuk menunjukkan bahwa negara kita bukan negara sekuler, meski juga bukan negara agama. Tapi, manifestasi nyata dari Sila Pertama Pancasila, tegas sekali menunjukkan perbedaan kita dengan negara-negara lain.

 

"Pencantuman agama dalam kolom KTP amat penting, untuk kepentingan warga negara itu sendiri. Problem akan muncul dalam persoalan perkawinan, hak asuh anak dan lain-lain," pungkasnya.

 

Seperti diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo tengah menghentikan sementara proses pencetakan e-KTP hingga awal Desember mendatang. Selama penghentian tersebut, seluruh kendala dalam pembuatan e-KTP akan dievaluasi.

 

Tak hanya masalah teknis, isi KTP juga akan dievaluasi. Salah satunya mengenai kolom agama. Hal tersebut disepakati setelah ia melakukan pertemuan dengan para tokoh agama beberapa waktu lalu.

 

"Dalam undang-undang memang hanya tercantum enam agama. Kalau mau menambah keyakinan, harus mengubah undang-undang. Jadi untuk sementara dikosongkan dulu nggak masalah," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (6/11).

 

Langkah tersebut dilakukan untuk mengakomodir hak setiap warga negara. Menurut Tjahjo, apapun keyakinan warga negara tak boleh dihalangi.

 

"Jangan dipaksakan mengisi kolom agama tertentu karena ajarannya mirip, misalnya. Kasihan kan mereka," timpal Tjahjo.

 

Demikian juga untuk warga negara yang telah terlanjur mengisi agama dengan keyakinan yang sebetulnya tak sesuai dengan hati nuraninya. Mereka berhak melakukan perubaha data dan mengosongkan kolom agama.

 

"Nggak masalah dikosongkan dulu," tegas Tjahjo.

 

Kemendagri akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Agama dan lembaga kerukunan umat beragama seperti MUI, PGI dan sebagainya.

 

"Kita tidak mencampuri urusan warga negara memeluk agama dan keyakinannya sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum," tutupnya.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...