Fokus Berita » Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 11 November 2014 16:21:51

Upaya rujuk antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), sepertinya tidak berjalan mulus. Apa sebabnya?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?
jurnal parlemen

‎Berarti semangatnya untuk cari kursi, cara berpolitiknya tidak elok‎. Karena itu, kalau pada akhirnya Nasdem tidak dapat, nggak apa-apa. Tapi pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan dewan harus proporsional. Kita ngomong nilainya, bukan tentang dapat

 

Senayan - Upaya rujuk antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), sepertinya tidak berjalan mulus.

 

Semula digadang-gadang, pada satu atau dua hari ini penandatanganan perdamaian antara KIH dan KMP itu dapat dilaksanakan. Namun ternyata, jalan menuju ke sana masih berliku.

 

Pasalnya, di internal KIH ternyata tidak bulat suaranya untuk mengakiri dualisme Kepemimpinan DPR, dengan opsi penambahan Wakil Ketua Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) guna memberi ruang bagi anggota dari KIH.

 

Tiga fraksi di KIH, yaitu Nasdem, Hanura dan PKB menolak solusi yang ditawarkan tersebut. Mereka bertiga ngotot bahwa rujuk hanya bisa dicapai dengan cara kocok ulang kursi Pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi-komisi dan Pimpinan AKD.

 

Sekjen Hanura Dossy Iskandar mengatakan, pihaknya menolak kesepakatan damai yang diwakili oleh Pramono Anung Wibowo dengan KMP tentang 21 kursi Pimpinan Komisi dan AKD jika harus mengubah UU MD3. Menurutnya kursi pimpinan harus proporsional tapi jangan transaksional.

 

"Saya belum komunikasi dengan teman-teman KIH. Siang ini saya akan komunikasi, dan perkembangannya kami ikuti terus," ujar Ketua Fraksi Hanura ini, Selasa (11/11).

 

Ia pun tak menampik adanya masalah komunikasi antar anggota KIH dengan juru lobi Pramono Anung, sebagai penyebab perbedaan sikap dalam penyelesaian masalah di DPR.

 

"Memang benar, Pramono Anung dan Olly ditunjuk sebagai juru runding atau untuk memenuhi harapan membuka dialog dengan teman-teman KMP. Mungkin hanya komunikasinya belum efektif dan belum disampaikan ke KIH, termasuk saya belum dengar bagaimana hasilnya," ungkap Dossy.

 

Sebelumnya, KIH diwakili oleh Pramono Anung dan ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey menyepakati jatah 21 kursi Pimpinan Komisi dan badan di DPR sebagai jalan keluar.

 

Konsekuensi dari kesepakatan itu adalah perubahan UU MD3 yaitu tentang komposisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lain.

 

Senada dengan Hanura, NasDem juga menolak kesepakatan 21 kursi itu jika harus mengubah aturan.

 

‎"NasDem itu prinsipnya bukan soal pembagiannya, kalau hanya untuk mengubah tatib dan MD3 demi mendapatkan unsur pimpinan, kami nggak mau," ujar ketua Fraksi NasDem Victor Laiskodat.

 

Victor mengatakan, ‎langkah politik menjadi tidak elok kalau kesepakatan damai ditempuh dengan merevisi UU MD3 dan tatib DPR hanya untuk menambah wakil ketua untuk tiap komisi.

 

"‎Berarti semangatnya untuk cari kursi, cara berpolitiknya tidak elok‎. Karena itu, kalau pada akhirnya Nasdem tidak dapat, nggak apa-apa. Tapi pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan dewan harus proporsional. Kita ngomong nilainya, bukan tentang dapat," ujar politisi asal NTT ini.

 

Victor menilai, ada upaya yang bisa ditempuh dengan tidak menabrak aturan. "Di saat keduanya punya kekuatan yang sama, jalan tengahnya proporsional harus musyawarah. Kita maunya musyawarah, jangan lewat revisi. Kalau NasDem nggak dapat, nggak apa-apa," serunya.

 

Berbeda dengan Nasdem, Hanura dan PKB, PPP justru tidak mempermasalahkan bila UU MD3 direvisi, untuk tujuan penambahan kursi wakil ketua Komisi-Komisi dan AKD, untuk tujuan mengakomodir suara dari KIH.

 

"UU MD3 itu kan bukan kitab suci yang tidak bisa diubah. DPR punya kewenangan untuk itu," ujar Syaifullah Tamliha di Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/11).

 

Menyikapi perbedaan pandangan di internal KIH ini , Syaifullah Tamliha pun menjelaskan, sore hari ini para ketum dan pimpinan fraksi KIH akan rapat membahas hasil kesepakatan. Tamliha pun meminta agar semua fraksi mengumpulkan nama-nama anggota di setiap AKD.

 

"Yang paling mendesak adalah semua KIH dan KMP menyetorkan nama-nama. Nanti kita juga serahkan setelah rapat dewan," ujarnya.

 

Sementara itu, Wakil ketua DPR RI dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan menegaskan, bahwa perundingan sudah dilakukan. KIH yang dipimpin Pramono Anung dan Hatta Rajasa dari KMP, telah mengkerucut dan sepakat dengan opsi yang ditawarkan,yaitu adanya penambahan kursi Wakil Ketua di Komisi dan AKD.

 

"Saya kira perdamaian sudah tercapai antara KIH dan KMP, dengan solusi opsi di atas. Sehingga saat ini kesepakatan yang sudah tercapai, tinggal diresmikan penandatangannya dalam waktu dekat ini, kemudian dijalankan," ujar Taufik Kurniawan di kompleks Parlemen.

 

Makanya, jika di internal KIH saat ini masih ada perbedaan sikap terhadap solusi yang ditawarkan, kata Taufik, itu hanya masalah teknis dalam komunikasi di internal KIH sendiri.

 

Karena faktanya, kesepakatan perdamaian itu sudah tercapai, pada Senin (10/11) kemarin di ruang sidang Pimpinan dewan, dengan dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari KIH dan KMP.

 

"Kalau di internal KIH ternyata belakangan ini ada yang mengatakan menolak kesepakatan yang sudah tercapai, ini saya rasa karena komunikasi di internal mereka saja yang belum selesai. Tetapi prinsipnya kita harus segera bersatu di DPR, tidak ada lagi faksi KIH dan KMP, yang ada hanya satu DPR saja. Dengan demikian, DPR sudah dapat kerja dengan maksimal, karena masalah-masalah seperti yang membelit DPR belakangan ini sudah selesai," tegasnya

 

Bahkan, puncak dari rujuk antara perwakilan KIH dan KMP yang dilakukan di Ruang Pimpinan Dewan kemarin, telah diakhiri dengan makan siang bersama berupa nasi kotak.

 

"Kemarin perdamaian sudah tercapai yang ditandai makan siang bersama dengan nasi kotak. Dengan demikian, selesai sudah masalah yang terjadi saat ini, dan DPR sudah harus mulai kerja," katanya.

Baca "Fokus" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...