Pro-Kontra Berita » Beda Pandangan Anggota Dewan terhadap Hak Interpelasi
Beda Pandangan Anggota Dewan terhadap Hak Interpelasi
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 26 November 2014 11:01:13

Salah satu inisiator penggunaan Hak Interpelasi Mukhamad Misbakhun mengatakan, tidak ada penilaian berlebihan terhadap penggunaan hak interpelasi oleh DPR. Sementara Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate meminta dipertimbangkan lebih matang. 

Beda Pandangan Anggota Dewan terhadap Hak Interpelasi
jurnal parlemen

Hak interpelasi harus dihormati, bukan hak ecek-ecek yang bisa dengan mudah digunakan begitu saja. Interpelasi adalah hak serius dengan dampak hukum dan politik yang luas

 

Senayan - Usulan menggunakan Hak Interpelasi digulirkan sejumlah Anggota DPR RI, untuk mempertanyakan kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, saat harga minyak dunia sedang turun.

 

Hingga Selasa (25/11) petang, tercatat sudah ada 157 anggota dewan yang membubuhkan tanda tangan sebagai dukungan terhadap penggunan hak interpelasi, yang terdiri dari 53 anggota Fraksi Partai Golkar, 50 dari Fraksi Partai Gerindra, 31 dari Fraksi PKS, dan 23 tanda tangan dari Fraksi PAN. 

 

Salah satu inisiator penggunaan Hak Interpelasi Mukhamad Misbakhun mengatakan, tidak ada penilaian berlebihan terhadap penggunaan hak interpelasi oleh DPR. 

 

"Hak interpelasi itu lumrah digunakan DPR," ujarnya dalam diskusi di Ruang Wartawan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).

 

Anggota dari Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan ada sejumlah pertanyaan yang akan diajukan dalam Hak Interpelasi kepada Pemerintah. Pertama, soal pengumuman pengalihan subsidi BBM oleh Pemerintah yang tidak secara khusus menyebutkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

 

Kedua, terkait asumsi dasar pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif. Ketiga, kemungkinan dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi di beberapa sektor.

 

Ditambahkan Anggota Komisi XI tersebut, tidak ada niat untuk menjegal Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), selain meminta jawaban logis mengenai pengalihan subsidi yang berujung pada kenaikan harga BBM bersubsidi.

 

Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G. Plate mengatakan, hak interpelasi memang melekat pada setiap anggota DPR yang harus dihormati dan dipertimbangkan dengan matang sebelum digunakan. 

 

"Hak interpelasi harus dihormati, bukan hak ecek-ecek yang bisa dengan mudah digunakan begitu saja. Interpelasi adalah hak serius dengan dampak hukum dan politik yang luas" serunya. 

 

Sementara itu, pakar hukum tata negara Refly Harun menegaskan, terlalu jauh mengaitkan hak interpelasi kenaikan harga BBM bersubsidi dengan pemakzulan Presiden RI.

 

“Interpelasi itu dalam politik biasa saja. Hanya saja seharusnya prosesnya setelah DPR melakukan hak bertanya, menyatakan pendapat, angket, dan baru interpelasi, karena menaikkan harga BBM itu kebijakan. Kalau nanti dikoreksi, dan terbukti ada yang salah, maka sah-sah saja menurunkan harga BBM. Yang tak bisa dikoreksi itu korupsi, pelanggaran etika dan kriminalitas,” tegasnya.

 

Refly menambahkan, kalau tujuannya hanya meminta keterangan dari Presiden RI, kenapa DPR tidak menggunakan hak bertanya terlebih dahulu 

 

“Kalau tujuannya minta keterangan Presiden RI soal kenaikan harga BBM, tidak harus interpelasi, tapi bisa hak menyatakan pendapat, angket. Kalau tidak puas dengan penjelasan Pemerintah, baru interpelasi,” tandasnya.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...