Pro-Kontra Berita » Pollycarpus Dibebaskan, Komitmen Pemerintah pada Penegakan HAM Diragukan
Pollycarpus Dibebaskan, Komitmen Pemerintah pada Penegakan HAM Diragukan
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 1 Desember 2014 08:43:27

Pembebasan bersyarat yang diperoleh Pollycarpus Budihari Priyanto, pelaku pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, menimbulkan berbagai reaksi. Tentunya ada yang mendukung, dan tak sedikit pihak yang mengecam.

Pollycarpus Dibebaskan, Komitmen Pemerintah pada Penegakan HAM Diragukan
jurnal parlemen

Karena ini berkaitan dengan HAM, jadi hak yang dimiliki oleh napi harus diberikan sepanjang sesuai dengan aturan. Mengenai penuntasan HAM dan termasuk di dalamnya persoalan pembunuhan Munir, itu kan janji Kampanye Jokowi

 

 

Senayan - Pembebasan bersyarat yang diperoleh Pollycarpus Budihari Priyanto, pelaku pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, menimbulkan berbagai reaksi. Tentunya ada yang mendukung, dan tak sedikit pihak yang mengecam.

 

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyie berpendapat, pembebasan bersyarat itu adalah kewenangan Kemenkumham.  Bila memang prosedur telah dilalui sesuai dengan aturan yang ada, hak (pembebasan) yang bersangkutan harus diberikan. 

 

"Karena ini berkaitan dengan HAM, jadi hak yang dimiliki oleh napi harus diberikan sepanjang sesuai dengan aturan. Mengenai penuntasan HAM dan termasuk di dalamnya persoalan pembunuhan Munir, itu kan janji Kampanye Joko Widodo (Jokowi), silahkan tanya ke beliau saja, jangan tanya ke saya," ujarnya melalui pesan singkat, Senin (1/12).

 

Bila saat ini para aktivis HAM dan khususnya istri Almarhum Munir merasa kecewa, lanjut Aboe Bakar, hal itu  wajar. Karena mereka dulu punya ekspektasi tinggi terhadap janji kampanye Jokowi.

 

"Tapi, saya rasa mereka tidak sendirian. Banyak rakyat yang juga telah merasakan hal yang serupa. Sebut saja soal janji kabinet ramping, janji kabinet profesional, janji tanpa politik transaksional dan lain sebagainya," imbuh politisi PKS itu.

 

Aboe Bakar pun begitu yakin kekecewaan serupa juga dirasakan tukang ojek yang dulu berharap harga premium

tidak naik, atau para peternak yang berharap tak ada lagi impor sapi besar-besaran dari luar negeri.

 

"Saya rasa cukup tepat bila saat ini para aktivis HAM mengingatkan Presiden dengan janji-janji kampanyenya," kata legislator dari dapil Kalimantan Selatan tersebut.

 

Pembebasan bersyarat yang diperoleh Pollycarpus, langsung mendapat kecaman dari Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Mereka melihat keputusan itu menegaskan tidak adanya komitmen Pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan memberikan keadilan bagi korban.

 

Sehubungan dengan itu, Kontras akan menggugat Presiden Jokowi lewat gugatan citizen lawsuit, karena Jokowi sebagai penyelenggara negara bertanggungjawab terhadap semua proses hukum tersebut, yang menurut mereka merugikan warga negara.

 

"Langkah selanjutnya, kami bisa saja menggugat Presiden Jokowi lewat gugatan citizen lawsuit," kata Deputi Strategi and mobilization departemen Kontras, Chrisbiantoro di Menteng, Jakarta Selatan, Minggu (30/11).

 

Kontras akan mendesak Jokowi membatalkan pembebasan bersyarat Pollycarpus. Serta memerintahkan Kemenkumham untuk untuk memberhentikan hak remisi dan/atau pembebasan bersyarat tindak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pollycarpus.

 

Kedua, mendesak Jokowi menuntaskan kasus pembunuhan Munir berdasarkan rekomendasi tim pencari fakta. Berikutnya meminta mengumumkan kepada masyarakat hasil dari temuan tim pencari fakta mengenai kasus meninggalnya aktivis Munir, 7 September 2004.

 

Pollycarpus menjalani hukuman penjara sejak diputuskan bersalah pada 3 Oktober 2006. Awalnya ia divonis 2 tahun penjara. Jaksa kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) pada Januari 2008, dan diputuskan dihukum 20 tahun penjara dipotong masa hukuman sebelumnya. Pada PK ketiga, 20 Oktober 2013, hukuman Pollycarpus dipotong menjadi 14 tahun. 

 

Mengacu pada vonis terakhir, sedianya Pollycarpus baru menyelesaikan masa hukumannya pada 25 Januari 2022. Selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ia menerima banyak remisi. Total potongan hukuman yang ia terima adalah 51 bulan plus 80 hari atau sekitar empat tahun. Jadi, masa pidana Pollycarpus seharusnya hingga 29 Agustus 2017. 

 

Aturan pembebasan bersyarat yang mengatur minimal dua per tiga masa pidana jatuh pada 30 November 2012. Meski bisa keluar dari rumah tahanan, Pollycarpus dikenakan wajib lapor kepada Balai Pemasyarakatan Bandung hingga 2018.

 

Terkait persoalan ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan pembebasan bersyarat Pollycarpus Budihari Priyanto sudah sesuai dengan ketentuan yaitu telah menjalani dua per tiga masa hukumannya.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...