Pro-Kontra Berita » Komisi III Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK, Johan Budi Keberatan
Komisi III Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK, Johan Budi Keberatan
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 4 Desember 2014 18:36:41

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman mengaku setuju dengan ide pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diusulkan oleh Robby Arya Brata, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Pimpinan KPK.

Komisi III Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK, Johan Budi Keberatan
jurnal parlemen

 Ada kode etik yang menjerat Anggota maupun Pimpinan KPK jika melanggar undang-undang

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman mengaku setuju dengan ide pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diusulkan oleh Robby Arya Brata, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Pimpinan KPK.

 

"Ya memang seperti itu. KPK sebaiknya harus diawasi, oleh Dewan Pengawas, karena KPK memiliki kewenangan yang luar biasa, tapi selama ini tidak ada komite etiknya," ujar Benny usai memimpin pelaksaan uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).

 

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, akibat tidak ada lembaga yang mengawasi kinerja KPK, lembaga super power tersebut kehilangan kendali. Padahal, Pimpinan KPK juga manusia biasa, yang tidak luput dari kekurangan. Karena itu, kalau mereka tidak ingin diawasi, itu merupakan bentuk arogansi.

 

"Bisa saja nantinya KPK melanggar etika atau hukum. Oleh sebab itu, dengan adanya dewan pengawas, diharapkan bisa selalu mengingatkan dan menagih KPK untuk transparan serta akuntabel dalam melakukan penyidikan," imbuhnya.

 

Dalam uji kelayakan, Robby Arya Brata menilai selama ini tidak ada penindakan jika ada dugaan unsur kejahatan korupsi yang dilakukan Pimpinan KPK. Robby juga mengkritisi soal tidak adanya badan atau dewan yang mengawasi kinerja para Pimpinan KPK.

 

"Akibatnya, saat ini KPK bekerja cenderung liar. Sebagai contoh, mengenai kabar yang menyebutkan bahwa Ketua KPK Abraham Samad menggebrak meja dalam rapat bersama Pimpinan KPK lainnya pada tahun 2012 silam. Apakah  Itu melanggar etik tidak? Itu tidak bisa dinilai, jika tidak ada yang bertugas mengawasinya," ucapnya.

 

Menanggapi usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK, Juru bicara KPK Johan Budi menyatakan tidak perlu. Ia pun meminta Robby Arya Brata, peserta seleksi calon Pimpinan KPK untuk tidak banyak berkomentar, termasuk soal pembentukan Dewan Pengawas karena proses seleksi masih berjalan.

 

"Fokus dulu, lulus atau tidak. Lulus dulu, baru yang lainnya. Kan dia tidak tahu apa yang ada di KPK, apa yang dilakukan," tegasnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/12).

 

Johan menuturkan bahwa ada kode etik yang menjerat Anggota maupun Pimpinan KPK jika melanggar undang-undang. Lagipula, pembentukan Dewan Pengawas KPK tidak diatur dalam undang-undang sehingga harus merevisi terlebih dahulu.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...