Fokus Berita » Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi
Penulis : Iman Firdaus - Editor : Farid Kusuma Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42

Salah satu janji kampanye Joko Widodo saat Pilpres 2014 adalah akan memperjuangkan dan memberikan perlindungan bagi para penyandang disabilitas. Setelah terpilih sebagai Presiden RI, janji itu pun ditagih.

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi
jurnal parlemen

Salah satunya janji Jokowi adalah ikut melahirkan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas. Maka dari itu, kami akan tagih terus janjinya

 

Senayan - Salah satu janji kampanye Joko Widodo saat Pilpres 2014 adalah akan memperjuangkan dan memberikan perlindungan bagi para penyandang disabilitas. 

 

Janji itu tertuang dalam Piagam Perjuangan Prof.Suharso yang ditandatangani oleh Jokowi pada 5 Juli 2014, atau empat hari menjelang hari pencoblosan pemilihan presiden dan wakil presiden. 

 

Menurut Aria Indrawati dari Yayasan Mitra Netra, janji itu akan terus ditagih. Salah satunya, dengan segera menyelesaikan Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas. RUU Penyandang Disabilitas sudah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR dan akan dibahas pada 2016 mendatang.

 

"Kami meminta kepada Pemerintah dan DPR agar Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus), karena isinya multisektor dan lintas kementerian," kata Aria kepada JurnalParlemen.com, Selasa (6/01).

 

Yayasan Mitra Netra juga meminta agar RUU tesebut bisa dibahas dan diselesaikan pada tahun ini, serta tidak mengubah dan menghilangkan hal-hal yang esensial, antara lain adanya komisi nasional penyandang disabilitas Indonesia. 

 

Desakan ini, jelas Aria, sangat beralasan, sebab pada saat kampanye pemilihan Presiden, Joko Widodo pernah menandatangani Piagam Suharso, yang isinya akan mendukung dan melindungi hak-hak para penyandang disabilitas. 

 

"Salah satunya janji Jokowi adalah ikut melahirkan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas. Maka dari itu, kami akan tagih terus janjinya," pungkas Aria.

 

Adapun isi Piagam Perjuangan Prof. Suharso adalah sebagai berikut:

 

Saya, Joko Widodo, jika saya mendapat mandat dari rakyat untuk jadi presiden rakyat Indonesia, saya berkomitmen:

 

1. Menjadi bagian  dalam perjuangan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Saya akan berjuang untuk lahirnya undang-undang yang memberikan kepastian bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak ekonomi, sosial, politik, pekerjaan, kebudayaan, jaminan pendidikan dan jaminan sosial, yang sesuai dengan UUD 1945 dan konevsi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas.

 

2.Menjalankan kewajiba pemerintah RI sesuai amanat konstitusi, menegakkan keadilan dan HAM bagi penyandang disabilitas sebagai manusia maupun rakyat. 

 

3. Membangun pemerintahan yang memiliki persepsi bahwa penyandang disabilitas adalah asset bagi negara, bukan beban, termasuk dalam keputusan yang diambil baik berupa kebijakan politik regulasi maupun kebijakan politik anggaran. Karena bagi saya harus ada keberpihakan negara dan akses dalam setiap keputusan politik dan implementasinya, agar penyandang disabilitas pun mampu menjadi subjek dalam pembangunan. 

 

Saya ucapkan terimakasih kepada penyandang disabilitas dan keluarganya yang sudah menjadi bagian dari perjuangan ini. Namun saya menyadari semua komitmen yang saya sampaikan, tak mungkin bisa dijalankan, jika tidak memenangkan Pilpres 9 Juli 2014. 

 

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi VIII yang mengurus bidang sosial Sodik Mujahid, RUU Disabilitas merupakan RUU prioritas untuk periode 2015-2019. 

 

"Kami sudah laporkan kepada Pimpinan Badan Legislasi dan Pimpinan DPR. RUU Penyandang Disabilitas masuk dalam tahun kedua, 2016," ujar Sodik, sambil menambahkan bahwa pihaknya sangat berkeinginan menuntaskan RUU ini. Namun soal siapa yang membahas, legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu ingin yang efektif dan efisien.

Baca "Fokus" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...