Komisi VI Berita » Wacana Penghapusan Subsidi Pupuk Direspon Keras oleh Anggota DPR
Wacana Penghapusan Subsidi Pupuk Direspon Keras oleh Anggota DPR
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 8 Januari 2015 10:50:47

Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menilai, Pemerintah tidak bisa memutuskan sepihak menghapus pupuk bersubsidi, tanpa membahasnya lebih dulu dengan DPR. Sebab, pupuk subsidi dihadirkan dalam rangka membantu para petani meningkatkan produksinya.

Wacana Penghapusan Subsidi Pupuk Direspon Keras oleh Anggota DPR
jurnal parlemen

Penghapusan subsidi pupuk tidak boleh diwacanakan dulu, untuk menghindari penimbunan pupuk, karena disangka mau naik harganya. Ini tentu bisa menimbulkan keresahan masyarakat petani

 

Senayan - Setelah berencana menghilangkan BBM jenis premium (ron 88) agar tidak ada subsidi dari negara, kini Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menggulirkan wacana menghapus pupuk bersubsidi.

 

Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menilai, Pemerintah tidak bisa memutuskan sepihak menghapus pupuk bersubsidi, tanpa membahasnya lebih dulu dengan DPR. Sebab, pupuk subsidi dihadirkan dalam rangka membantu para petani meningkatkan produksinya.

 

"Penghapusan subsidi pupuk tidak boleh diwacanakan dulu, untuk menghindari penimbunan pupuk, karena disangka mau naik harganya. Ini tentu bisa menimbulkan keresahan masyarakat petani," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/1).

 

Legislator dari Partai Gerindra ini pun mengaku banyak dapat masukan dan keluhan dari petani di dapilnya (Lamongan), yang keberatan atas rencana kebijakan Jokowi tersebut, mengingat masyarakat sekarang ini masih sangat membutuhkan subsidi pupuk.

 

"Kebutuhan pupuk yang disubsidi saja masih kurang. Harusnya 9,2 juta ton, yang disubsidi hanya 7 juta ton," tegasnya.

 

Ditambahkan Khilmi, jika alasan pemerintahan saat ini ingin hapuskan pupuk bersubsidi karena adanya kebocoran dalam penyaluran, mestinya itu yang diperbaiki.

 

Tapi, Khilmi melihat penyaluran pupuk subsidi selama ini sudah berjalan dengan baik, karena setelah distributor/pengecer menyerahkan pupuk ke petani, lalu diverifikasi. Kalau tidak melalui verifikasi, Departemen Pertanian tidak mau membayar subsidi.

 

"Jadi, sebetulnya penyaluran sudah bagus, tinggal subsidi ini yang dikasih sesuai kebutuhan. Sekarang ini masih kurang sekitar 2 juta ton lagi. Saya bingung kenapa setiap tahun pupuk itu kurang?" Imbuhnya.

 

Khilmi juga menyorot ketegasan penegak hukum. Ia berharap jika ada pihak yang bermain dalam penyaluran pupuk subsidi, mestinya ditangkap dan dijatuhi hukuman berat.

 

"Sebetulnya penyimpangan itu gampang terdeteksi karena penyaluran itu sudah ada alurnya, misalnya desa ini kebutuhannya 300 ton, nah barang ini harus masuk ke desa itu 300 ton tidak boleh lebih, tidak boleh kurang," tegasnya.

 

Kata Khilmi, sekarang ini kebutuhan pupuk subsidi,  satu desa membutuhkan 300 ton. Namun yang  diberi hanya 250 ton, sehingga kurang 50 ton.

 

Sebelumnya, Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aviliani mengatakan, salah satu perubahan kebijakan mendasar yang akan dilakukan Presiden Jokowi terkait dengan subsidi pupuk.

 

"Presiden ingin subsidi pupuk dihapus," ujar Aviliani usai pertemuan ISEI dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (6/1).

 

Rencana penghapusan subsidi pupuk itu dilandasi fakta bahwa selama ini sebagian pupuk subsidi justru diselewengkan, tidak diberikan kepada petani yang berhak.

 

Karena itu, sambung Aviliani, Jokowi menginginkan agar subsidi pupuk dialihkan ke pos lain di sektor pertanian, sehingga manfaatnya lebih dirasakan oleh petani.

 

Keinginan untuk menghapus subsidi pupuk ini sebenarnya sudah pernah disuarakan di era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Suswono, menteri pertanian ketika itu, mengakui jika penyaluran pupuk bersubsidi sulit dikontrol. 

 

Disparitas harga antara pupuk subsidi dan nonsubsidi membuat godaan untuk menyelewengkannya kian besar. Apalagi, di kawasan ASEAN, tidak ada lagi negara yang masih menerapkan skema subsidi pupuk.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...