Komisi II Berita » Agun Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran KPU dan Bawaslu
Agun Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran KPU dan Bawaslu
Penulis : - Editor : Selasa, 22 Januari 2013 16:03:25

Ini sangat mengkhawatirkan karena imbasnya kesuksesan Pemilu 2014.

Agun Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran KPU dan Bawaslu
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Komisi II Agun Gunandjar Sudarsa bersama Ketua KPU Husni Kamil Manik dan komisioner Bawaslu, Selasa (22/1).

KPU diberi anggaran Rp 1,6 triliun. Tapi diserap hanya 53,7 persen. Kalau kondisi ini terjadi pada 2013, wassalam Pemilu 2014.

Senayan - Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mempertanyakan penyerapan anggaran yang sangat rendah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 2012. Ini sangat mengkhawatirkan karena imbasnya kesuksesan Pemilu 2014.

"KPU diberi anggaran Rp 1,6 triliun. Tapi diserap hanya 53,7 persen. Kalau kondisi ini terjadi pada 2013, wassalam Pemilu 2014," kata Agun sengit, saat rapat dengar pendapat dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/1).

"Kenyataan ini sangat memprihatinkan. Saya minta kepada KPU untuk melengkapi rinciannya apa saja yang tidak bisa diserap. Agar kami bisa melihatnya alasannya masuk akal atau tidak," tambahnya.

Sementara untuk Bawaslu, Agun sedikit mengapresiasi karena penyerapan anggarannya sedikit lebih baik dari KPU, yakni 70,34 persen dari total anggaran Rp 177 miliar. "Kita belum memberikan apresiasi karena di bawah standar. Yang bagus itu mencapai angka 90 persen," ujar politisi Golkar ini.

"Masuk akal misalnya bila sisanya 10 persen itu tidak bisa diserap karena seperti itu dialami Komisi II," katanya.

Misalnya, kata Agun, dua agenda penting yang menjadi kewenangan Komisi II tidak bisa diikuti secara langsung yaitu Pemilukada di Papua dan hari ini di Sulawesi Selatan.

"Seharusnya ada beberapa wakil rakyat yang menyaksikan pemilihan itu secara berlangsung. Tapi apa yang terjadi, kita tidak bisa melaksanakannya atau terhalang dengan alasan tidak punya uang. Inilah Indonesia yang kaya raya kok bulan Januari nggak punya uang. Mekanisme dan sistem seperti apa administrasi keuangan negara ini," keluhnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pengamanan Pelantikan Jokowi-JK di Kompleks Parlemen

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer