Komisi II Berita » Agun Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran KPU dan Bawaslu
Agun Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran KPU dan Bawaslu
Penulis : - Editor : Selasa, 22 Januari 2013 16:03:25

Ini sangat mengkhawatirkan karena imbasnya kesuksesan Pemilu 2014.

Agun Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran KPU dan Bawaslu
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Komisi II Agun Gunandjar Sudarsa bersama Ketua KPU Husni Kamil Manik dan komisioner Bawaslu, Selasa (22/1).

KPU diberi anggaran Rp 1,6 triliun. Tapi diserap hanya 53,7 persen. Kalau kondisi ini terjadi pada 2013, wassalam Pemilu 2014.

Senayan - Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mempertanyakan penyerapan anggaran yang sangat rendah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 2012. Ini sangat mengkhawatirkan karena imbasnya kesuksesan Pemilu 2014.

"KPU diberi anggaran Rp 1,6 triliun. Tapi diserap hanya 53,7 persen. Kalau kondisi ini terjadi pada 2013, wassalam Pemilu 2014," kata Agun sengit, saat rapat dengar pendapat dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/1).

"Kenyataan ini sangat memprihatinkan. Saya minta kepada KPU untuk melengkapi rinciannya apa saja yang tidak bisa diserap. Agar kami bisa melihatnya alasannya masuk akal atau tidak," tambahnya.

Sementara untuk Bawaslu, Agun sedikit mengapresiasi karena penyerapan anggarannya sedikit lebih baik dari KPU, yakni 70,34 persen dari total anggaran Rp 177 miliar. "Kita belum memberikan apresiasi karena di bawah standar. Yang bagus itu mencapai angka 90 persen," ujar politisi Golkar ini.

"Masuk akal misalnya bila sisanya 10 persen itu tidak bisa diserap karena seperti itu dialami Komisi II," katanya.

Misalnya, kata Agun, dua agenda penting yang menjadi kewenangan Komisi II tidak bisa diikuti secara langsung yaitu Pemilukada di Papua dan hari ini di Sulawesi Selatan.

"Seharusnya ada beberapa wakil rakyat yang menyaksikan pemilihan itu secara berlangsung. Tapi apa yang terjadi, kita tidak bisa melaksanakannya atau terhalang dengan alasan tidak punya uang. Inilah Indonesia yang kaya raya kok bulan Januari nggak punya uang. Mekanisme dan sistem seperti apa administrasi keuangan negara ini," keluhnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer