Komisi II Berita » Agun Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran KPU dan Bawaslu
Agun Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran KPU dan Bawaslu
Penulis : - Editor : Selasa, 22 Januari 2013 16:03:25

Ini sangat mengkhawatirkan karena imbasnya kesuksesan Pemilu 2014.

Agun Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran KPU dan Bawaslu
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Komisi II Agun Gunandjar Sudarsa bersama Ketua KPU Husni Kamil Manik dan komisioner Bawaslu, Selasa (22/1).

KPU diberi anggaran Rp 1,6 triliun. Tapi diserap hanya 53,7 persen. Kalau kondisi ini terjadi pada 2013, wassalam Pemilu 2014.

Senayan - Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mempertanyakan penyerapan anggaran yang sangat rendah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 2012. Ini sangat mengkhawatirkan karena imbasnya kesuksesan Pemilu 2014.

"KPU diberi anggaran Rp 1,6 triliun. Tapi diserap hanya 53,7 persen. Kalau kondisi ini terjadi pada 2013, wassalam Pemilu 2014," kata Agun sengit, saat rapat dengar pendapat dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/1).

"Kenyataan ini sangat memprihatinkan. Saya minta kepada KPU untuk melengkapi rinciannya apa saja yang tidak bisa diserap. Agar kami bisa melihatnya alasannya masuk akal atau tidak," tambahnya.

Sementara untuk Bawaslu, Agun sedikit mengapresiasi karena penyerapan anggarannya sedikit lebih baik dari KPU, yakni 70,34 persen dari total anggaran Rp 177 miliar. "Kita belum memberikan apresiasi karena di bawah standar. Yang bagus itu mencapai angka 90 persen," ujar politisi Golkar ini.

"Masuk akal misalnya bila sisanya 10 persen itu tidak bisa diserap karena seperti itu dialami Komisi II," katanya.

Misalnya, kata Agun, dua agenda penting yang menjadi kewenangan Komisi II tidak bisa diikuti secara langsung yaitu Pemilukada di Papua dan hari ini di Sulawesi Selatan.

"Seharusnya ada beberapa wakil rakyat yang menyaksikan pemilihan itu secara berlangsung. Tapi apa yang terjadi, kita tidak bisa melaksanakannya atau terhalang dengan alasan tidak punya uang. Inilah Indonesia yang kaya raya kok bulan Januari nggak punya uang. Mekanisme dan sistem seperti apa administrasi keuangan negara ini," keluhnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...