Komisi II Berita » Agun Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran KPU dan Bawaslu
Agun Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran KPU dan Bawaslu
Penulis : - Editor : Selasa, 22 Januari 2013 16:03:25

Ini sangat mengkhawatirkan karena imbasnya kesuksesan Pemilu 2014.

Agun Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran KPU dan Bawaslu
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Komisi II Agun Gunandjar Sudarsa bersama Ketua KPU Husni Kamil Manik dan komisioner Bawaslu, Selasa (22/1).

KPU diberi anggaran Rp 1,6 triliun. Tapi diserap hanya 53,7 persen. Kalau kondisi ini terjadi pada 2013, wassalam Pemilu 2014.

Senayan - Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mempertanyakan penyerapan anggaran yang sangat rendah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 2012. Ini sangat mengkhawatirkan karena imbasnya kesuksesan Pemilu 2014.

"KPU diberi anggaran Rp 1,6 triliun. Tapi diserap hanya 53,7 persen. Kalau kondisi ini terjadi pada 2013, wassalam Pemilu 2014," kata Agun sengit, saat rapat dengar pendapat dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/1).

"Kenyataan ini sangat memprihatinkan. Saya minta kepada KPU untuk melengkapi rinciannya apa saja yang tidak bisa diserap. Agar kami bisa melihatnya alasannya masuk akal atau tidak," tambahnya.

Sementara untuk Bawaslu, Agun sedikit mengapresiasi karena penyerapan anggarannya sedikit lebih baik dari KPU, yakni 70,34 persen dari total anggaran Rp 177 miliar. "Kita belum memberikan apresiasi karena di bawah standar. Yang bagus itu mencapai angka 90 persen," ujar politisi Golkar ini.

"Masuk akal misalnya bila sisanya 10 persen itu tidak bisa diserap karena seperti itu dialami Komisi II," katanya.

Misalnya, kata Agun, dua agenda penting yang menjadi kewenangan Komisi II tidak bisa diikuti secara langsung yaitu Pemilukada di Papua dan hari ini di Sulawesi Selatan.

"Seharusnya ada beberapa wakil rakyat yang menyaksikan pemilihan itu secara berlangsung. Tapi apa yang terjadi, kita tidak bisa melaksanakannya atau terhalang dengan alasan tidak punya uang. Inilah Indonesia yang kaya raya kok bulan Januari nggak punya uang. Mekanisme dan sistem seperti apa administrasi keuangan negara ini," keluhnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...