Komisi II Berita » Agun Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran KPU dan Bawaslu
Agun Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran KPU dan Bawaslu
Penulis : - Editor : Selasa, 22 Januari 2013 16:03:25

Ini sangat mengkhawatirkan karena imbasnya kesuksesan Pemilu 2014.

Agun Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran KPU dan Bawaslu
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Komisi II Agun Gunandjar Sudarsa bersama Ketua KPU Husni Kamil Manik dan komisioner Bawaslu, Selasa (22/1).

KPU diberi anggaran Rp 1,6 triliun. Tapi diserap hanya 53,7 persen. Kalau kondisi ini terjadi pada 2013, wassalam Pemilu 2014.

Senayan - Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mempertanyakan penyerapan anggaran yang sangat rendah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 2012. Ini sangat mengkhawatirkan karena imbasnya kesuksesan Pemilu 2014.

"KPU diberi anggaran Rp 1,6 triliun. Tapi diserap hanya 53,7 persen. Kalau kondisi ini terjadi pada 2013, wassalam Pemilu 2014," kata Agun sengit, saat rapat dengar pendapat dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/1).

"Kenyataan ini sangat memprihatinkan. Saya minta kepada KPU untuk melengkapi rinciannya apa saja yang tidak bisa diserap. Agar kami bisa melihatnya alasannya masuk akal atau tidak," tambahnya.

Sementara untuk Bawaslu, Agun sedikit mengapresiasi karena penyerapan anggarannya sedikit lebih baik dari KPU, yakni 70,34 persen dari total anggaran Rp 177 miliar. "Kita belum memberikan apresiasi karena di bawah standar. Yang bagus itu mencapai angka 90 persen," ujar politisi Golkar ini.

"Masuk akal misalnya bila sisanya 10 persen itu tidak bisa diserap karena seperti itu dialami Komisi II," katanya.

Misalnya, kata Agun, dua agenda penting yang menjadi kewenangan Komisi II tidak bisa diikuti secara langsung yaitu Pemilukada di Papua dan hari ini di Sulawesi Selatan.

"Seharusnya ada beberapa wakil rakyat yang menyaksikan pemilihan itu secara berlangsung. Tapi apa yang terjadi, kita tidak bisa melaksanakannya atau terhalang dengan alasan tidak punya uang. Inilah Indonesia yang kaya raya kok bulan Januari nggak punya uang. Mekanisme dan sistem seperti apa administrasi keuangan negara ini," keluhnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer