Komisi VI Berita » Komisi VI Tidak Mau Begitu Saja Kucurkan PNM bagi BUMN
Komisi VI Tidak Mau Begitu Saja Kucurkan PNM bagi BUMN
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 21 Januari 2015 13:45:34

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex Noerdin menyatakan bakal lebih berhati-hati dan selektif atas pengajuan anggaran Rp 48 triliun untuk Pernyataan Modal Negara (PNM) pada puluhan perusahaan BUMN.

Komisi VI Tidak Mau Begitu Saja Kucurkan PNM bagi BUMN
jurnal parlemen

Kita harus melihat secara komprehensif sebelum memutuskan BUMN mana yang layak mendapat PNM. Kalau untuk membangun infrastruktur tentu kita dukung, tapi untuk perusahaan sekarat yang tidak punya prospek tidak layak untuk diberikan

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex Noerdin menyatakan bakal lebih berhati-hati dan selektif atas pengajuan anggaran Rp 48 triliun untuk Pernyataan Modal Negara (PNM) pada puluhan perusahaan BUMN. 

 

Jika kondisi perusahaan plat merah itu sudah sekarat atau kurang strategis untuk dikembangkan, tentu penyuntikan penambahan modal seperti itu dikawatirkan hanya akan menguras uang negara saja.

 

"Kita harus melihat secara komprehensif sebelum memutuskan BUMN mana yang layak mendapat PNM. Kalau untuk membangun infrastruktur tentu kita dukung, tapi untuk perusahaan sekarat yang tidak punya prospek tidak layak untuk diberikan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

 

Politisi Partai Golkar itu berprinsip, bahwa rapat pengambilan keputusan di Komisi VI nantinya tidak hanya melihat kebutuhan BUMN berdasarkan proyek, tapi secara keseluruhan.

 

Aspek finansial, manajemen, prospek bisnis, prospek masa depan dan ukuran BUMN tersebut akan menjadi parameter untuk menentukan layak atau tidaknya pemberian PMN tersebut.

 

"Sehingga belum pasti apakah Komisi VI menyetujui ajuan penambahan anggaran di 35 perusahaan BUMN itu. Kini masih dikaji satu per satu dan semua BUMN tersbeut harus memaparkan satu per satu kondisi mereka di depan Komisi VI," tegasnya.

 

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada APBN-P 2015 sebesar Rp 48,01 triliun kepada 35 perusahaan milik negara.

 

"PMN yang akan dialokasikan terdiri atas Rp 46,08 triliun dalam bentuk tunai, dan PMN nontunai sebesar Rp 1,21 triliun," ujar Rini dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1).

 

Rini mengungkapkan, PMN yang tertuang dalam Surat Nomor: S-22/MBU/01/2015 tanggal 12 Januari tersebut, di luar tambahan PMN kepada PT PAL Indonesia sebesar Rp 1,5 triliun yang telah ditetapkan dalam UU APBN 2015.

 

Dari 35 BUMN yang mendapat PMN pada tahun 2015 itu,  di antaranya PT Angkasa Pura II senilai Rp 3 triliun, PT ASDP Rp 1 triliun, PT Hutama Karya Rp 3,6 triliun, Perum Perumnas Rp 2 triliun, PT Waskita Karya Rp 3,5 triliun, PT Adhi Karya Rp 1,4 triliun, PTPN III Rp 3,15 triliun,  PT Garam Rp 300 miliar, PT RNI Rp 280 miliar, Perum Bulog Rp 3 triliun dan PT Pertani Rp 470 miliar.

 

Lebih lanjut Rini menjelaskan, usulan perubahan anggaran tambahan PMN pada 35 perusahaan tersebut didasari perubahan paradigma bahwa BUMN berperan dalam memberkan kontribusi terhadap perekonomian nasional yang semula difokuskan pada sisi penerimaan pendapatan negara (dividen dan pajak), juga dioptimalkan perannya sebagai agen pembangunan.

 

"Dengan belanja modal APBN terkait dengan usaha BUMN diharapkan perusahaan dapat melalukan leverage sehingga kegiatan investasi yang dilakukan BUMN dapat lebih besar daripada dana PMN tersebut," imbuhnya.

 

Selain PMN, Kementerian BUMN juga mengusulkan pemberian kepada 10 perusahaan antara lain Perum Bulog sebesar Rp 18,94 triliun, KAI sebesar Rp 1,52 triliun, PT Pelni Rp 1,91 triliun, dan PT Sang Hyang Seri Rp 610 miliar.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...