Analisa Berita » Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai, pengendalian inflasi akan semakin sulit jika harga bahan bakar minyak (BBM) fluktuatif.

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif
jurnal parlemen

Ini harus benar-benar menjadi perhatian Pemerintah. Kebijakan melepas harga BBM bersubsidi mengikuti mekanisme harga pasar harus ditinjau ulang

 

Senayan - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai, pengendalian inflasi akan semakin sulit jika harga bahan bakar minyak (BBM) fluktuatif.

 

"Pemberlakuan tarif pasar harga BBM bersubsidi yang bisa naik turun kapan saja buruk bagi pengendalian inflasi. Karena mayoritas harga barang, terutama pangan masih sangat terpengaruh oleh harga BBM. Kecenderungan umumnya, ketika harga BBM naik, harga-harga barang akan naik. Tetapi ketika turun, harga-harga barang tidak turun. Sehingga kecenderungannya inflasi tetap tinggi, dan ini buruk," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

 

Harga BBM bersubsidi yang dinaikkan pada tanggal 1 November 2014 telah mendorong inflasi naik. Tetapi ketika harga premium turun dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600 per liter, sementara harga solar juga turun dari Rp 7.500 per liter menjadi Rp 7.250 per liter pada 1 Januari 2015, hal ini ternyata tidak berdampak pada penurunan biaya transportasi dan harga-harga barang.

 

Demikian juga ketika Pemerintah kembali menurunkan harga BBM bersubsidi untuk bensin premium menjadi Rp 6.600 per liter dan solar menjadi Rp 6.400 per liter pada 19 Januari 2015.

 

"Tidak ada penurunan harga-harga, padahal harga BBM bersubsidi sudah sangat dekat dengan harga awal, sebelum November 2014," imbuhnya.

 

Legislator dari Fraksi PKS itu juga memberi contoh ketika masa Pemerintahan SBY yang menaikkan dan menurunkan harga BBM bersubsidi, tetapi tidak berdampak pada penurunan harga-harga kebutuhan masyarakat.

 

"Ketika dinaikkan, harga-harga naik tinggi. Tetapi ketika harga BBM diturunkan, sama sekali tidak berdampak pada turunnya harga kebutuhan pokok dan ongkos transportasi saat itu. Maka kalau harga BBM bersubsidi fluktuatif, maka akan berdampak buruk pada inflasi dan cenderung bias ke atas," tegasnya.

 

Selain itu, Ecky melihat tren penurunan harga minyak juga kemungkinan tidak berlangsung lama. Tentu ketika harga minyak kembali rebound, maka penaikan harga BBM Bersubsidi akan semakin sering. Ketika penyesuiannya naiknya sering, maka dampak terhadap kenaikan harga-harga juga akan semakin besar.

 

"Ini harus benar-benar menjadi perhatian Pemerintah. Kebijakan melepas harga BBM bersubsidi mengikuti mekanisme harga pasar harus ditinjau ulang. Karena kenaikan harga-harga dan pengendalian inflasi yang semakin sulit akan berdampak buruk bagi daya beli rakyat kecil," tutur anggota Komisi Keuangan dan Perbankan tersebut.

 

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan tingkat inflasi nasional pada 2014 cukup tinggi mencapai 8,36 persen. Tingkat inflasi yang relatif tinggi ini dipengaruhi oleh komoditas yang harganya berfluktuasi sepanjang tahun 2014, diantaranya kenaikan harga BBM bersubsidi yang menyumbang andil 1,04 persen.

 

Selain itu, tarif listrik menyumbang andil inflasi pada 2014 sebesar 0,64 persen, angkutan dalam kota 0,63 persen, cabai merah 0,43 persen, beras 0,38 persen dan bahan bakar rumah tangga 0,37 persen.

 

"Yang juga perlu kita cermati dan diperhatikan serius oleh Pemerintah adalah dampaknya nanti terhadap inflasi komponen harga pangan bergejolak atau volatile food. Akibat kenaikan harga BBM tahun 2014 angka inflasinya mencapai 10,88 persen dan tahun 2013 bahkan mencapai 13,8 persen," katanya.

 

Itu artinya beban rakyat kecil dan tekanan terhadap daya beli mereka dengan kenaikan harga-harga pangan sangat besar dari dampak kebijakan tersebut.

Baca "Analisa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...