Komisi VI Berita » Ada 10 Catatan DPR dalam Persetujuan 27 BUMN Penerima PNM
Ada 10 Catatan DPR dalam Persetujuan 27 BUMN Penerima PNM
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 11 Februari 2015 11:55:15

Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Negara BUMN yang berlangsung sejak Selasa (10/2) hingga Rabu (11/2) dini hari tadi, mencapai kata sepakat untuk penambahan dana sebesar Rp 37,276 triliun kepada 27 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ada 10 Catatan DPR dalam Persetujuan 27 BUMN Penerima PNM
jurnalparlemen

Catatan pertama, Komisi VI DPR RI merekomendasikan tindak lanjut dan penyelesaian temuan BPK RI untuk 14 BUMN

 

Senayan - Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Negara BUMN yang berlangsung sejak Selasa (10/2) hingga Rabu (11/2) dini hari tadi, mencapai kata sepakat untuk penambahan dana sebesar Rp 37,276 triliun kepada 27 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

 

Meski demikian, persetujuan Penambahan Modal Negara (PNM) ini disertai dengan sepuluh catatan. Raker dengan Meneg BUMN Rini Soemarno ini sendiri berjalan alot sejak Selasa kemarin, dan sempat dilakukan secara tertutup.

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya menjelaskan, semula Meneg BUMN mengajukan penambahan modal negara pada 35 perusahaan BUMN. Namun, setelah didalami oleh Komisi VI, hanya disetujui penambahan modal negara pada 27 perusahaan BUMN.

 

"Catatan pertama, Komisi VI DPR RI merekomendasikan tindak lanjut dan penyelesaian temuan BPK RI untuk 14 BUMN," ujar Azam Azman dalam kesimpulan rapat. 

 

Kedua, merekomendasikan Kementerian BUMN untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN penerima PMN untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

 

Ketiga, PMN tidak digunakan untuk membayar utang perusahaan penerima PMN.

 

Keempat, pelaksanaan right issue tidak mengurangi kepemilikan saham pemerintah saat ini pada BUMN terkait.

 

Kelima, Penggunaan PMN dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah.

 

Keenam, BUMN penerima PMN harus menerapkan Good Coorporate Government (GCG).

 

Ketujuh, Perlu Pengawasan secara ketat atas pengunaan PMN agar sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan.

 

Kedelapan, Komisi VI DPR RI akan melakukan pengawasan penggunaan PMN BUMN.

 

Kesembilan, Dalam hal pengadaan barang dan jasa, dalam menggunakan dana PMN meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengutamakan produk dalam negeri dan sinergi BUMN.

 

Kesepuluh, Dalam melaksanakan PMN Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN memperhatikan catatan-catatan yang telah disampaikan dalam Raker Komisi VI membahas persetujuan PMN sebagaimana terlampir.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...